MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengamini, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut 2019-2023 dilakukan setelah adanya pandemi Covid-19. Sehingga terjadi pengalihan prioritas anggaran dari rencana awal yang telah pihaknya ditetapkan.
“Kita sampaikan kepada masyarakat bahwa RPJMD Sumut 2019-2023 berubah dari rencana awal,” katanya menjawab wartawan usai membuka acara Musrenbang Perubahan RPJMD Sumut di Hotel Santika Dyandra Medan, Kamis (3/6).
Bahwa kini, lanjut Gubsu, prioritas anggaran diprioritaskan untuk kesehatan dan stimulus ekonomi masyarakat. “Yang pertama fokus anggaran dalam rangka pembangunan ini, kita alihkan untuk melakukan kegiatan kesehatan. Sehingga yang rencana kesehatan itu yang berapa persen saya lupa, sampai saat ini 60 persen meningkatnya. Kedua stimulus ekonomi yang diarahkan menjadi produktivitas bukan konsumtif sehingga anggaran berubah di sana,” terangnyan
Gubsu pun mengajak pemerintah kabupaten/kota untuk berkolaborasi dalam hal kelola pemerintahan demi percepatan pembangunan. Sebab, masih ada 11 kabupaten/kota di Sumut yang belum optimal melakukan pengelolaan pemerintahan. Menurutnya, indikator keberhasilan suatu daerah adalah kelola pemerintahan.
“Kelola pemerintahan dilihat dari salah satu bidang yakni dari mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan. Saat ini dari 34 provinsi, Sumut masih terhambat di 11 kabupaten/kota, belum bisa melakukan pengelolaan pemerintahan secara baik. Jadi provinsi tak akan bisa menjadi yang lebih cepat untuk sesuai tujuan, kalau tidak ada kolaborasi dengan 33 kabupaten/kota,” tegas mantan Pangkostrad itu.
Sebelumnya Gubsu memaparkan inti perubahan RPJMD Sumut 2019-2023 yang terangkum dalam delapan rencana perubahan prioritas pembangunan yakni; Peningkatan sarana dan prasarana ketenagakerjaan; Peningkatan akses dan mutu pendidikan; Konektivitas antarpusat pertumbuhan wilayah dan pusat-pusat produktivitas; Peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan; Peningkatan nilai tambah sektor agraris; Peningkatan nilai tambah sektor pariwisata; Peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga; Reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan dan layanan publik.
Peningkatan sarana dan prasarana ketenagakerjaan, misalnya, jelas Edy, adalah pembangunan Pusat Balai Latihan Kerja Terpadu (BLK Centre). Adapun prioritas kesehatan, yakni peningkatan sarana dan prasarana layanan di RS Haji Medan dan RS Jiwa Prof Muhammad Ildrem. Sementara sektor pendidikan, yakni revitalisasi 4 SMA negeri sebagai pilot project sekolah bersih, pembangunan 22 sekolah baru (SMA dan SMK). Untuk konektivitas antarpusat pertumbuhan wilayah dan pusat-pusat produktivitas, diantaranya peningkatan ruas jalan menuju Bukit Lawang dan Tangkahan, dan peningkatan ruas jalan Pantai Timur.
Turut hadir Wagubsu Musa Rajekshah, Wakil Ketua DPRD Sumut, Rahmansyah Sibarani, Wakpolda Sumut, Brigjen Pol Dadang Hartanto, Kasdam I/BB, Brigjen TNI Didied Pramudito, Plt Sekdaprovsu, Afifi Lubis. Hadir juga secara fisik maupun virtual sejumlah bupati dan wali kota, Plt Kepala Bappeda Sumut, Hasmirizal Lubis, para pimpinan OPD Pemprovsu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda. (prn/ila)
