MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPRD Medan mengapresiasi kinerja yang dilakukan Wali Kota Medan Bobby Nasution dan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman di 100 hari masa kerja mereka, Sabtu (5/6) lalu.
Meski baru berjalan 100 hari, namun lembaga legislatif tersebut menilai, Bobby-Aulia telah banyak melakukan gebrakan demi gebrakan untuk membenahi Kota Medan dari berbagai aspek.
Kepada Sumut Pos, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan, Robi Barus mengatakan, Bobby mampu membuat gebrakan dengan melakukan tindakan-tindakan tegas, seperti pencopotan para oknum pemerintahan lingkup Pemko Medan, yang melakukan pungutan liar (pungli).
Apalagi diketahui, pemberantasan pungli di Kota Medan memang menjadi satu janji kampanye Bobby-Aulia saat Pilkada 2020 lalu.
“Terbukti dari dicopotnya oknum lurah dan kepala lingkungan yang kedapatan melakukan pungli kepada masyarakat. Itu tindakan tegas yang betul-betul kami apresiasi. Medan memang butuh sosok tegas seperti itu,” ungkap Robi, Minggu (6/6).
Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan apresiasi kepada Bobby yang mencopot Kepala Dinas Kesehatan Edwin Effendy, karena dinilai tidak sigap dalam menekan dan mengatasi penyebaran Covid-19 di Kota Medan. Hal itu dinilai sangat wajar, mengingat penanganan Covid-19 masuk ke dalam satu dari 5 program prioritas kerja Pemko Medan saat ini.
“Walaupun sempat diprotes karena keputusannya itu, tapi Bobby bergeming. Dia tetap pada keputusannya dan tidak bisa diintervensi. Memang begitulah seharusnya pemimpin, jangan sampai bisa diintervensi, agar setiap kebijakan yang diambil dapat berjalan maksimal,” jelasnya.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Medan itu, juga menilai, Bobby bukanlah sosok Wali Kota Medan yang lambat dalam menyikapi setiap keluhan yang datang ke hadapannya. Sebaliknya, setiap keluhan ataupun kejadian yang menimpa warga, ditanggapi dengan cepat dan dicarikan solusinya.
Misalnya terkait masalah banjir, Bobby terlihat tidak segan untuk langsung turun ke lokasi, bahkan pada malam hari, untuk mencari tahu di mana sumber masalahnya.
“Lalu hanya dalam 100 hari, sudah ada koordinasi yang betul-betul intens antara Pemko (Medan) dengan BWS, soal normalisasi sungai, dan soal fungsi kanal. Bahkan yang kami tahu, dari hasil koordinasi mereka, Bobby mengejar target agar normalisasi sungai dan masalah kanal, dikerjakan tahun ini juga. Warga Medan memang butuh gebrakan berupa gerak cepat seperti ini,” tutur Anggota Komisi I DPRD Medan tersebut.
Robi pun menilai, langkah nyata Bobby yang perlahan mulai memperbaiki sistem birokrasi di lingkup Pemko Medan, cukup baik. Mengingat, perbaikan sistem birokrasi merupakan satu janji kampanye Bobby-Aulia pada Pilkada lalu.
Satu di antaranya, Pemko Medan telah mengubah sistem kepengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Medan, yang tidak lagi melewati 2 OPD Pemko Medan, yakni Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) serta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) atau Dinas Perizinan.
“Dulu kalau mau mengurus IMB, masyarakat banyak mengeluh, katanya repot, sebentar harus ke Perkim (PKPPR), sebentar harus ke Dinas Perizinan. Sekarang masyarakat cukup berurusan dengan satu OPD saja, yakni Dinas Perizinan. Selama ini, masyarakat memang sangat mengharapkan adanya pemangkasan sistem birokrasi yang merepotkan,” beber Robi.
Pun demikian, Robi juga tidak ‘menutup mata’ dengan sejumlah pekerjaan rumah yang harus dilakukan Bobby-Aulia dalam membangun Kota Medan ke depannya. Meski begitu, pihaknya mengaku yakin dan optimis, Bobby mampu merealisasikan seluruh janji-janji politiknya dalam membangun Kota Medan hingga akhir masa jabatannya. Termasuk dalam merealisasikan perbaikan dan pembangunan infrastruktur seperti jalan rusak di Kota Medan dalam waktu 2 tahun kepemimpinannya.
“Melihat gerak cepat serta koordinasi yang baik yang telah dilakukannya, kami sangat optimis janji-janji itu bisa terealisasi, dan tentu kami di legislatif juga siap mendukung hal itu,” katanya.
Selain membangun Kota Medan dari sisi infrastruktur berskala lokal, Robi berharap, agar Bobby-Aulia dapat segera merealisasikan pembangunan infrastruktur berskala nasional. Satu di antaranya, rencana pembangunan tanggul rob Belawan, dan rencana-rencana pembangunan berskala nasional lainnya.
“Dari dulu masalah tanggul rob itu jadi keluhan masyarakat di utara Medan. Kami juga tahu, butuh anggaran berskala nasional yang mampu membangunnya. Terakhir kami dengar, Bobby sudah membicarakan hal itu juga dengan Kementerian PUPR. Kami sangat yakin, koordinasi yang baik antara Bobby dengan Kementerian PUPR dapat segera direalisasikan,” sebutnya.
Terkait adanya kebijakan Bobby yang dinilai masih mengalami pro dan kontra, seperti Program Kesawan City Walk, Robi mengatakan, itu merupakan hal wajar.
Sebab, lanjut Robi, di satu sisi Wali Kota Medan memang sedang mempersiapkan pembangunan Kawasan Kota Tua Kesawan sebagai destinasi wisata di Kota Medan. Kesawan City Walk yang digadang jadi The Kitchen Of Asia, memang jadi satu nilai jual Kawasan Kota Tua Kesawan. Selain itu, adanya Kesawan City Walk juga diharapkan dapat membangun kembali perekonomian masyarakat, khususnya para pelaku UMKM.
Robi tidak setuju, jika Bobby dinilai lebih mementingkan pembangunan ekonomi dibandingkan penanganan Covid-19. Sebab terbukti, di masa kepemimpinan Bobby, Pemko Medan lebih serius dalam menangani Covid-19 dengan menerapkan 3T, yakni testing, tracing, dan treatment. Hal itu dapat dilihat dari adanya isolasi lingkungan yang dilakukan Pemko Medan di Kecamatan Medan Johor dan Medan Selayang baru-baru ini.
“Intinya kami berharap Bobby dapat mempertahankan kinerjanya yang sudah baik selama 100 hari. Bila masih ada kekurangan, maka kita harus berkolaborasi, Medan harus mengalami perubahan besar yang baik dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” pungkasnya. (map/saz)
