Refleksi dan Evaluasi Akhir Tahun 2011 DPD PDI P dan Anggota Fraksi PDI P DPRD Sumut
Dalam refleksi akhir tahun yang digelar di Kantor DPD PDI P Sumut Jalan Hayam Wuruk Medan, Senin (26/12), segenap Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Pembangunan (PDI P) Sumut juga segenap anggota Fraksi PDI P DPRD Sumut menilai, tiga tahun kepemimpinan pasangan Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho (Syampurno) dengan jargonnya Rakyat Tidak Bodoh, Rakyat Tidak Lapar dan Rakyat Tidak Sakit kurang memenuhi harapan.
Tampak hadir, Budiman Nadapdap (Ketua Fraksi PDI P DPRD Sumut dan Wakil Ketua DPD PDI P Sumut, Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga), Analisman Zalukhu (Anggota DPRD Sumut dan Wakil Ketua Bidang Keanggotaan DPD PDI P Sumut), Eddi Rangkuti (Anggota DPRD Sumut dan Wakil Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi DPD PDI P Sumut), Brillian Moktar (Anggota DPRD Sumut dan Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olah Raga DPD PDI P Sumut), HM Affan SS (Wakil Ketua DPRD Sumut dan Sekretaris DPD PDI P Sumut) dan a,nggota DPD PDI P Sumut lainnya.
Ada beberapa parameter yang dikumandangkan para politisi partai berlambang Moncong Putih ini. Yakni, pencapaian di bidang ekonomi yang bergantung pada infrastruktur yang baik, birokrasi yang bersih dan syarat-syarat lain yang mengizinkan stabilitas investasi, juga keterlibatan rakyat untuk turut serta dalam pembangunan ekonomi dan pertumbuhan-pertumbuhan di sektor lain.
DPD PDI P Sumut dan Fraksi PDI P DPRD Sumut juga menyoroti kasus tanah di Sumut yang lebih kurang 700 kasus belum terselesaikan. Kemudian persoalan pengambilalihan Inalum yang masih simpang siur, dimana dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tidak memiliki dan menunjukkan political will dalam upaya ke arah itu.
Untuk sektor pendidikan, PDI P Sumut dan anggota Fraksi PDI P DPRD Sumut menilai, pembangunan pendidikan di Sumut masih terkesan Base On Project, bukan Base On Program. Sektor kesehatan yang belum mencapai masyarakat luas. Begitu pula dengan sektor kesejahteraan buruh, petani, dan nelayan yang masih dibelenggu kemiskinan di sepanjang 2011 ini.
Yang juga menjadi sorotan PDI P Sumut adalah mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) yang belum signifikan, diharapkan bisa lebih ditingkatkan. Tak terkecuali, PDI P Sumut juga menyoroti masalah pembangunan Bandara Kuala Namu yang terkesan masih dalam angan-angan.
Dengan evaluasi dan capaian itu, PDI P Sumut dan segenap anggota Fraksi PDI P DPRD Sumut menegaskan, menjadi oposisi terhadap pemerintahan yang ada demi membela hak rakyat kecil demi mendapat kesejahteraan. “Kita sebagai partai oposisi. Jika pemerintahan salah, maka kita akan menggebuk (memukul, red) nya. Kalau pemerintah benar, kita akan menggendongnya,” tegas Ketua Fraksi PDI P DPRD Sumut Budiman Nadapdap.
Sekretaris PDI P Sumut yang juga Wakil Ketua DPRD Sumut, HM Affan SS juga mengingatkan banyaknya persoalan yang belum teratasi dan terealisasi. Sehingga wajar bila PDI P sebagai partai yang peduli untuk terus memperjuangkan hak-hak rakyat kecil.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD PDI P Sumut bidang Pemuda dan Olah Raga Brillian Moktar menyatakan, selain persoalan-persoalan itu, masih ada persoalan-persoalan lain yang luput dari perhatian Pemprovsu antara lain, pariwisata. “Kita punya Danau Toba, Berastagi dan asset pariwisata lainnya tapi tidak diberi perhatian oleh Pemprovsu,” tegasnya. (ari)
