SIANTAR, SUMUTPOS.CO – Petani di Sumatera Utara (Sumut) butuh bantuan pemerintah. Hal itu dikarenakan tidak seimbangnya antara biaya bercocok tanam dengan hasil panen yang diperoleh. Salah satunya disebabkan harga pupuk dan berbagai biaya operasional bertani yang sangat mahal dan langka.
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba saat reses DPRD Sumut di Dapil 10 (Siantar-Simalungun), Selasa (9/11).
Wakil Ketua DPD PDIP Sumut ini menyatakan, selama menjalankan tugas Reses DPRD Sumut dalam beberapa hari ini menemukan ada dua persoalan besar yang sedang dihadapi oleh rakyat terutama petani yaitu keberadaan infrastruktur jalan yang rusak parah dan mahalnya harga pupuk untuk kebutuhan petani serta yang lebih parah ketersediaan pupuk yang juga langka.
“Kendatipun temuan tersebut ada di dapil 10 Siantar-Simalungun kami menyakini bahwa persoalan pupuk langka dan mahal juga terjadi diseluruh Provinsi Sumatera Utara, sehingga persoalan ini menjadi persoalan bersama yang harus segera dicari solusinya oleh pemerintah daerah dan pusat dengan melibatkan anggota DPR,” ujar Mangapul.
Mangapul menyampaikan bahwa harga pupuk konvensional yang ada di tengah-tengah masyarakat harganya lebih mahal 150% dari harga seharusnya, sementara itu pupuk bersubsidi yang juga langka harganya sudah di atas rata-rata harga tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
Dampak mahalnya harga pupuk ini, ungkap Mangpul terkena juga untuk seluruh petani baik petani padi, palawija mupun petani holtikultural lainnya. Selain itu, kondisi para petani ini diperparah dengan infrstruktur jalan yang begitu sangat rusak parah, baik jalan nasional, provinsi mapun jalan-jalan kabupaten.
“Kondisi jalan yang rusak parah ini tentunya sangat mengganggu aktivitas petani terutama dalam mendistribusikan hasil panen kepusat-pusat pasar, akibatnya biaya produksi menjadi meningkat, patani semakin menangis akibat jalan yang rusak ini,” pungkas Mangapul. (adz)
SIANTAR, SUMUTPOS.CO – Petani di Sumatera Utara (Sumut) butuh bantuan pemerintah. Hal itu dikarenakan tidak seimbangnya antara biaya bercocok tanam dengan hasil panen yang diperoleh. Salah satunya disebabkan harga pupuk dan berbagai biaya operasional bertani yang sangat mahal dan langka.
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba saat reses DPRD Sumut di Dapil 10 (Siantar-Simalungun), Selasa (9/11).
Wakil Ketua DPD PDIP Sumut ini menyatakan, selama menjalankan tugas Reses DPRD Sumut dalam beberapa hari ini menemukan ada dua persoalan besar yang sedang dihadapi oleh rakyat terutama petani yaitu keberadaan infrastruktur jalan yang rusak parah dan mahalnya harga pupuk untuk kebutuhan petani serta yang lebih parah ketersediaan pupuk yang juga langka.
“Kendatipun temuan tersebut ada di dapil 10 Siantar-Simalungun kami menyakini bahwa persoalan pupuk langka dan mahal juga terjadi diseluruh Provinsi Sumatera Utara, sehingga persoalan ini menjadi persoalan bersama yang harus segera dicari solusinya oleh pemerintah daerah dan pusat dengan melibatkan anggota DPR,” ujar Mangapul.
Mangapul menyampaikan bahwa harga pupuk konvensional yang ada di tengah-tengah masyarakat harganya lebih mahal 150% dari harga seharusnya, sementara itu pupuk bersubsidi yang juga langka harganya sudah di atas rata-rata harga tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
Dampak mahalnya harga pupuk ini, ungkap Mangpul terkena juga untuk seluruh petani baik petani padi, palawija mupun petani holtikultural lainnya. Selain itu, kondisi para petani ini diperparah dengan infrstruktur jalan yang begitu sangat rusak parah, baik jalan nasional, provinsi mapun jalan-jalan kabupaten.
“Kondisi jalan yang rusak parah ini tentunya sangat mengganggu aktivitas petani terutama dalam mendistribusikan hasil panen kepusat-pusat pasar, akibatnya biaya produksi menjadi meningkat, patani semakin menangis akibat jalan yang rusak ini,” pungkas Mangapul. (adz)
