Warga Khawatir, Pelajar yang Belum Vaksin tak Bisa Ikut Ujian dan PKL

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Di tengah bergulirnya program vaksinasi Covid-19, ada keresahan masyarakat. Seperti yang disampaikan masyarakat dalam reses I masa sidang III tahun 2021-2022 yang digelar anggota DPRD Sumut, H Hanafi Ismet Lc di Jalan Selamat Ujung, Kelurahan Sitirejo 3, Medan Amplas, Kamis (11/11).

Iwan, peserta reses warga Jalan Garu 3, Medan Amplas, mengaku khawatir jika anak-anak sekolah yang belum divaksin, tidak bisa mengikuti ujian nasional (UN). “Katanya anak sekolah yang belum divaksin, tidak bisa ikut UN dan tak bisa ikut PKL (Praktek Kerja Lapangan). Bagaimana itu Pak?” tanya Iwan.

Dia juga mempertanyakan, bagaimana kalau orang yang memang secara medis tidak bisa divaksin, apakah tetap harus divaksin meskipun akan membahayakan orang tersebut?

Sementara Sri, warga Jalan Selamat, Medan Amplas, mengelukan kebijakan salah satu perguruan tinggi swasta yang tidak mengizinkan mahasiswanya kuliah karena tidak memiliki laptop. “Saudara saya tidak boleh masuk kelas karena tidak memiliki laptop. Saya jadi bingung, kenapa pihak kampus punya kebijakan seperti itu? Mohon perhatiannya pak,” ujar Sri.

Menanggapi keluhan masyarakat ini, Hanafi mengatakan, untuk aturan belum vaksin tidak boleh ikut UN atau PKL, tidak ada aturan yang seketat itu. “Kalaupun memang ada, kami DPRD Sumut akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan,” katanya.

Hanafi juga menjelaskan, memang tidak semua orang boleh mendapatkan vaksinasi Covid-19. “Mereka yang punya komorbid atau penyakit bawaan tak bisa langsung mendapatkan vaksinasi Covid-19. Begitu juga penyintas Covid yang waktunya belum 3 bulan, tidak bisa divaksin,” jelasnya.

Sedangkan mengenai mahasiswa yang tidak diizinkan masuk kelas karena tidak punya laptop, menurut Hanafi, hal tersebut wajar karena mahasiswa tersebut mengambil jurusan komputer yang memang membutuhkan laptop sebagai alat penunjang proses perkuliahan. “Jadi kalau menurut saya wajar jika harus memiliki laptop. Tapi memang, tidak semua orang tua mampu membeli laptop untuk anaknya,” katanya.

Untuk itu, politisi PKS ini akan berusaha menjembatani agar mahasiswa yang kurang mampu dapat memiliki laptop. Misalnya bila ada bantuan dari pemerintah, informasi ini akan langsung saya teruskan ke masyarakat agar masyarakat yang membutuhkan dapat merasakan manfaatnya,” jelas anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Sumut 1 ini.

Selain di Jaan Selamat, sebelumnya Hanafi juga menggelar reses di 7 lokasi berbeda, yaitu di Jalan Perjuangan Kelurahan Tegalrejo Medan Timur pada 5 November; Jalan Bersama simpang Gang Terong, Medan Tembung pada 6 November; Jalan Mapilindo Kelurahan Tegal Rejo Medan Perjuangan pada 7 November; Jalan AR Hakim Gang Pertama (gedung Ampek Angkek Canduang) Kelurahan Pasar Merah Timur, Medan Area pada 8 November; Jalan Jermal I, Kelurahan Denai, Medan Denai pada 9 November; Jalan Tapian Nauli, Kelurahan Teladan Barat Medan Kota pada 10 November; dan di Jalan Citarum, Kelurahan Belawan II, Medan Belawan. (adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Di tengah bergulirnya program vaksinasi Covid-19, ada keresahan masyarakat. Seperti yang disampaikan masyarakat dalam reses I masa sidang III tahun 2021-2022 yang digelar anggota DPRD Sumut, H Hanafi Ismet Lc di Jalan Selamat Ujung, Kelurahan Sitirejo 3, Medan Amplas, Kamis (11/11).

Iwan, peserta reses warga Jalan Garu 3, Medan Amplas, mengaku khawatir jika anak-anak sekolah yang belum divaksin, tidak bisa mengikuti ujian nasional (UN). “Katanya anak sekolah yang belum divaksin, tidak bisa ikut UN dan tak bisa ikut PKL (Praktek Kerja Lapangan). Bagaimana itu Pak?” tanya Iwan.

Dia juga mempertanyakan, bagaimana kalau orang yang memang secara medis tidak bisa divaksin, apakah tetap harus divaksin meskipun akan membahayakan orang tersebut?

Sementara Sri, warga Jalan Selamat, Medan Amplas, mengelukan kebijakan salah satu perguruan tinggi swasta yang tidak mengizinkan mahasiswanya kuliah karena tidak memiliki laptop. “Saudara saya tidak boleh masuk kelas karena tidak memiliki laptop. Saya jadi bingung, kenapa pihak kampus punya kebijakan seperti itu? Mohon perhatiannya pak,” ujar Sri.

Menanggapi keluhan masyarakat ini, Hanafi mengatakan, untuk aturan belum vaksin tidak boleh ikut UN atau PKL, tidak ada aturan yang seketat itu. “Kalaupun memang ada, kami DPRD Sumut akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan,” katanya.

Hanafi juga menjelaskan, memang tidak semua orang boleh mendapatkan vaksinasi Covid-19. “Mereka yang punya komorbid atau penyakit bawaan tak bisa langsung mendapatkan vaksinasi Covid-19. Begitu juga penyintas Covid yang waktunya belum 3 bulan, tidak bisa divaksin,” jelasnya.

Sedangkan mengenai mahasiswa yang tidak diizinkan masuk kelas karena tidak punya laptop, menurut Hanafi, hal tersebut wajar karena mahasiswa tersebut mengambil jurusan komputer yang memang membutuhkan laptop sebagai alat penunjang proses perkuliahan. “Jadi kalau menurut saya wajar jika harus memiliki laptop. Tapi memang, tidak semua orang tua mampu membeli laptop untuk anaknya,” katanya.

Untuk itu, politisi PKS ini akan berusaha menjembatani agar mahasiswa yang kurang mampu dapat memiliki laptop. Misalnya bila ada bantuan dari pemerintah, informasi ini akan langsung saya teruskan ke masyarakat agar masyarakat yang membutuhkan dapat merasakan manfaatnya,” jelas anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Sumut 1 ini.

Selain di Jaan Selamat, sebelumnya Hanafi juga menggelar reses di 7 lokasi berbeda, yaitu di Jalan Perjuangan Kelurahan Tegalrejo Medan Timur pada 5 November; Jalan Bersama simpang Gang Terong, Medan Tembung pada 6 November; Jalan Mapilindo Kelurahan Tegal Rejo Medan Perjuangan pada 7 November; Jalan AR Hakim Gang Pertama (gedung Ampek Angkek Canduang) Kelurahan Pasar Merah Timur, Medan Area pada 8 November; Jalan Jermal I, Kelurahan Denai, Medan Denai pada 9 November; Jalan Tapian Nauli, Kelurahan Teladan Barat Medan Kota pada 10 November; dan di Jalan Citarum, Kelurahan Belawan II, Medan Belawan. (adz)