MEDAN-Nama bakal calon Gubernur Sumatera Utara semakin ramai dibincangkan. Namun, seberapa banyak pasangan yang akan ikut pada even rakyat Maret 2013 mendatang?
Untuk menjawab pertanyaan itu, Komisioner KPU Sumut, Turunan B Gulo dan Rajin Sitepu punya prediksi. Menurut mereka pada Pilgubsu 2013 akan diikuti sekitar 7 pasangan calon. Artinya, lebih banyak dua pasang bila dibandingkan Pilgubsu 2008 lalu.
Hitung-hitungan mereka, berdasarkan 15 persen suara atau 15 kursi di DPRD Sumut, berpeluang akan mengusung lima calon pasangan. Demokrat tidak membutuhkan koalisi, karena memiliki 27 kursi. Seandainya ada satu partai yang menjadi koalisinya, katakanlah yang memiliki 3 kursi di legislatifn
maka secara otomatis suara Demokrat bertambah menjadi 30 persen suara.
“Kemudian, 70 persen itulah yang diperebutkan partai-partai lainnya seperti PKS, PDI P, Golkar dan lainnya,” prediksi Rajin Sitepu yang disetujui Turunan B Gulo.
Sementara itu, Turunan B Gulo memprediksi untuk calon berlatar independen. Dijelaskannya, untuk calon perseorangan harus mampu memperoleh 360.000 suara. Artinya, dari 12 juta warga Sumut maka akan diperoleh 4 orang calon, atau dengan kata lain dua pasang calon. “12 juta penduduk, bisa dapat dua pasang calon. Ini berbicara peluang, jumlah calon yang bakal maju,” kata Turunan.
Tapi, bagaimanapun Pilgubsu tak terlepas dari urusan dana. Seperti apa dana Pilgubsu 2008 lalu? “Kalau yang dilaporkan ke kami, dari lima pasangan calon yang ikut, ada yang cuma Rp300 juta, ada yang Rp500 juta ada yang Rp700 juta. Kalau totalnya, sekitar Rp3 miliar untuk lima pasangan itu,” ungkap Turunan.
Kelima pasangan Cagubsu dan Cawagubsu 2008 lalu antara lain, Ali Umri dan Maratua Simanjuntak, Mayjen (Purn) Tri Tamtomo dan DR Ir Benny Pasaribu, Ir RE Siahaan dan Suherdi, Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho, serta Abdul Wahab Dalimunte dan Raden Muhammad Syafii.
Turunan menyatakan, nominal uang yang dipergunakan dan dilaporkan ke KPU Sumut pada Pilgubsu 2008 lalu, tidak bisa dijadikan ukuran. Karena kuat indikasinya, tidak sesuai dengan yang dipakai saat prosesi Pilgubsu 2008. Kendati seperti itu, Turunan menyatakan, tidak bisa berkomentar banyak karena yang bisa mengungkapkan itu adalah lembaga yang melakukan audit. “Ya, kita tidak bisa berbuat banyak. Karena kita bukan lembaga yang bisa melakukan audit,” bebernya.
DPP PPP Tampik Gatot
Dari Jakarta, DPP PPP ternyata tidak mau terburu-buru merangkai koalisi. Wakil Ketua Umum DPP PPP, H Hazrul Azwar, menampik kabar bahwa PPP akan kembali bergandengan dengan PKS. Ini terkait kabar bahwa PKS telah mengajukan nama untuk pasangan Gatot, yakni Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPP Fadly Nurzal.
“Belum, belum ada. Satu orang kandidat pun, yang merasa akan ikut jadi cagub, belum ada yang bicara dengan kita,” ujar Hazrul Azwar kepada koran ini, kemarin (17/1).
Ketua Fraksi PPP di DPR itu menjelaskan, DPP juga belum pernah membahas mengenai persiapan Pilgub Sumut. Dijelaskan, DPP PPP akan sangat berhati-hati menentukan calon. Kajian dan analisis terhadap peta pencalonan akan dilakukan terlebih dahulu.
Untuk saat ini, lanjutnya, DPP PPP baru sebatas mengamati siapa saja calon yang namanya sudah mulai muncul. Jadi, katanya, DPP PPP sifatnya masih membaca situasi. “Pada saatnya yang tepat, kami akan mengambil keputusan siapa yang akan kami ajukan,” cetus Hazrul.
Lantas kapan menetapkan calon? Dijelaskan, berdasarkan pengalaman 2008, penentuan calon dilakukan saat waktunya sudah mepet. PPP merasa, mepetnya waktu tidak menjadi persoalan tatkala penentuan calon dilakukan secara cermat. Dengan kata lain, jika calon yang diusung sudah cukup populer, tidak butuh waktu lagi untuk mensosialisasikan pasangan calon itu.
“Calon yang kita usung tentulah orang yang kita yakini akan berhasil. Dulu, Syamsul Arifin sudah cukup populer sehingga tak perlu sosialisasi. Siapa pun wakilnya, pasti menang,” kata Hazrul.
Untuk menilai tingkat popularitas, kata Hazrul, DPP PPP akan melakukan survei. “Diam-diam kami juga melakukan survei ke bawah,” ujarnya.
Dengan partai apa kira-kira akan berkaoliasi? Hazrul mengatakan, tidak membatasi dengan partai apa. “Tapi kalau bisa dengan partai berbasis Islam,” tegasnya. (ari/sam)
