DAIRI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab Dairi) Dairi, diminta agar memperbanyak lobi-lobi ke pemerintah pusat untuk menambah kucuran anggaran ke Dairi. Semakin banyak anggaran, maka pembangunan akan mudah dilakukan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Permintaan itu disampaikan anggota DPRD Dairi Bona Sitindaon dan Kian Munthe, Selasa (18/1). Bona Sitindaon dan Kian Munthe, saat ditemui wartawan, bersama dua anggota DPRK Aceh Tenggara, Arnold dan Gabe Martua Tambunan.
Bona menyebutkan, salah satu indikator minimnya anggaran terbukti dari ketidakmampuan Pemkab Dairi mengakomodir permintaan bantuan kegiatan keagamaan. Salah satunya pada acara doa syukuran tahun baru 2022, seminar sehari dan lounching tahun sarana dan prasarana HKI Daerah IV Dakota di kantor HKI Jalan Sidikalang-Medan, Selasa (18/1).
Saat panitia kegiatan meminta tanggapan Pemkab Dairi terkait kebutuhan pembangunan beberapa bagian kantor HKI tersebut, Penjabat Sekda Dairi, Budianta Pinem mengatakan, anggaran minim. Permintaan dimaksud tidak dapat diakomodir dengan alasan refocusing anggaran.
“Dapat kita terima kalau anggaran direfocusing untuk hal yang bermanfaat. Faktanya? Seperti bilik sterilisasi itu lah. Miliaran tapi tak terpakai,” kata Bona.
Kian Munthe menambahkan, minimnya anggaran di Pemkab Dairi, juga dibuktikan dengan tidak terakomodirnya Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Pokir itu kan aspirasi masyarakat melalui dewan. Itu pun tak ditampung. Nggak ada anggaran. Jadi intinya Pemkab harus lebih intens melobi kucuran anggaran.
Sementara Gabe Martua Tambunan anggota DPRK Aceh Tenggara pada kesempatan itu menyebut, di daerahnya Pokir anggota dewan selalu ditampung Pemkab.
“Kalau kami di sana, pokir itu ditampung. Selalu menjadi perhatian Pemkab. Kalau seperti itu kejadian di sini, DPRD Dairi akan sulit mengakomodir aspirasi disampaikan konstituenya,” ungkap Gabe. (rud/han)
