MEDAN, SUMUTPOS.CO – Warga Lingkungan 7, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan menangis sesunggukan saat mengadukan kepiluan hatinya kepada Anggota DPRD Kota Medan, T Edriansyah Rendy SH.
Pasalnya, nenek bernama Rosmawati tersebut mengaku sebagai warga miskin. Akan tetapi hingga saat ini, Rosmawati dan keluarganya mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan sosial dalam bentuk apapun dari pemerintah.
“Bantu lah saya pak, saya sudah tua, suami saya pun sudah renta, sudah gak kerja. Orang miskin kami pak, tapi tak pernah dapat bantuan. Orang-orang pada dapat, tapi kami nggak pernah dapat,” ucap Rosmawati sambil menangis sesunggukan dalam Pelaksanaan Reses Masa Sidang I Tahun Ketiga yang digelar Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPRD Medan, T Edriansyah Rendy SH di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Senin (21/2) sore.
Untuk itu, kepada Anggota Komisi III DPRD Medan yang kerap disapa Rendy itu, Rosmawati meminta agar dirinya dan keluarga dapat difasilitasi untuk mendapatkan berbagai bantuan sosial dari program-program pemerintah, baik pemerintah kota, provinsi hingga pusat.
“Keluarga saya sangat layak untuk menerima bantuan pak. Warga yang tidak lebih miskin dari kami saja pada dapat semua, tapi kami nggak dapat,” ujarnya dihadapan perwakilan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, pihak Kecamatan, pihak Kelurahan dan tokoh masyarakat yang hadir.
Menanggapi hal ini, Rendy mengaku akan segera menindaklanjuti keluhan Rosmawati. Putra mantan Wali Kota Medan T Dzulmi Eldin itu berjanji akan segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial.
“Nanti akan saya minta untuk di data. Kalau misalnya keluarga ibu belum masuk ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), maka akan saya minta untuk dimasukkan. Tapinlalau sudah terdata, nanti akan saya tanya langsung apa alasan keluarga ibu tidak dapat bansos,” jawab Rendy.
Selain Rosmawati, warga lainnya Nur Aini Nasution yang merupakan janda 7 anak juga mengeluhkan kondisi kehidupannya kepada politisi Partai NasDem itu. Nur Aini mengaku, anak-anaknya yang merupakan anak yatim tidak mendapatkan bantuan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari pemerintah. Padahal, kondisi keuangan Nur Aini sangat pas-pasan.
Menanggapi keluhan Nur Aini, Rendy bersama tim nya mengaku akan mempertanyakan hal ini kepada OPD terkait.
“Saya akan perjuangkan agar anak-anak ibu bisa mendapatkan KIP. Kita akan cari tahu dulu dimana akar permasalahannya,” tegas Rendy.
Dalam kesempatan itu, Rendy juga meminta perangkat Kepala Lingkungan untuk mendata kembali para warganya, terkhusus warga yang belum memiliki BPJS Kesehatan. Sebab di tahun 2022 ini, Pemko Medan telah menganggarkan penambahan 100 ribu peserta BPJS Kesehatan dengan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi warga Kota Medan yang tidak mampu.
“Penambahan 100 ribu peserta BPJS PBI ith murni merupakan usulan Fraksi NasDem di DPRD Medan. Tolong agar kepling dapat mendata warganya yang tidak memiliki BPJS Kesehatan. Berikan kepada kami, agar kami bantu untuk bisa mendapatkannya,” pungkasnya.
(map)
