JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Utang PT Krakatau Stell (KS) mencapai Rp45 triliun menjadi sorotan kalangan dewan. Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun mendesak agar segera dilakukan “bersih-bersih” di jajaran internal direksi. Apalagi Menteri BUMN Erick Thohir sempat mengungkapan PT KS terancam bangkrut.
Hal ini dikemukakan Rudi Hartono Bangun dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan PT Krakatau Stell di Gedung DPR RI pada Hari Senin (11/4/2022). Meskipun Dirut PT KS yang baru sempat membeberkan, dalam 2 tahun ini, laporan kinerja keuangan PT KS 2021 di atas kertas laba bersihnya Rp800 miliar hingga Rp1 triliun, namun Rudi tetap menilai perusahaan plat merah itu tidak sehat.
“Tapi, ada tapinya Pak Dirut. Jika saya lihat rasio utang terhadap modal PT Krakatau Stell tercatat 789 persen, artinya tidak sehat atau tidak beres keuanganya alias mau bangkrut. Sama seperti yang pernah disebutkan Pak Menteri BUMN Erick Thohir. Dan artinya, selama 8 tahun belakangan, direksi lama sudah membuat dan meninggalkan utang besar PT KS untuk rakyat Indonesia dan buat bangkrut PT KS dan utangnya saat ini Rp45 triliun, walaupun tadi dipaparkan dirut baru sudah dicicil Rp3 triliun,” kata Rudi.
Menurut data dan catatan yang ada, lanjut politisi Partai Nasdem ini, PT KS selama 8 tahun belakangan kinerjanya tidak pernah menghasilkan laba dan deviden untuk negara dan rakyat. Malah selama 8 tahun ke belakang, banyak meninggalkan utang dan banyak proyek yang dihentikan dan terbengkalai, padahal PT KS ini adalah BUMN baja kebanggaan Indonesia. Ini rekor utangnya sudah dibawah Garuda yang hampir Rp100 triliun utang yang ditinggalkan direksi lama.
Rudi juga menanyakan kepada jajaran Direksi PT KS yang hadir, tentang pertanggungjawaban suntikan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) dari negara sebesar Rp2 triliun yang sudah diterima PT KS selama ini, digunakan dan dialokasikan untuk apa? “Karena setelah diterima oleh direksi, sampai saat ini mereka di DPR RI belum mendapat penjelasan uang rakyat itu digunakan untuk apa saja di PT KS.
“Kemudian pada raker ini, saya juga ingin bertanya tentang 2 proyek mangkrak, yang memakai dana jumbo triliunan. Yaitu proyek blast furnace (peleburan biji besi cair) yang menyedot uang Rp10 triliun. Lalu pada tahun 2019, proyeknya dihentikan produksi. Kemudian penerbitan obligasi wajib konversi (OWK) senilai Rp800 miliar untuk tambahan modal yang diterima 2020-2021. Kami minta dijelaskan pada raker ini, untuk tambahan modal seperti apa?” ujar Rudi yang merupakan Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumut III itu.
Rudi mendapat masukan tentang kinerja direksi lama, yang pada tahun 2017 dan 2019 ditangkap KPK dalam kasus suap-menyuap antara kontraktor dan Direktur PT KS. Artinya, lanjut Rudi, proyek di PT KS selama ini diduga dimark up sehingga bisa dialokasikan untuk anggaran suap ke Direksi PT KS. “Dan saya mengingatkan kepada Dirut yang baru agar memakai SDM Direksi yang masih bersih, kalau masih yang lama, sama saja, ibarat sapu yang ujung kotor disapukan pada lantai bersih, pasti hitam semua lantai yang disapu,” ujar Rudi.
Rudi juga meminta penjelasan dari semua catatan yang dipaparkannya, agar rakyat juga mengetahui kinerja BUMN-BUMN milik negara ini. “Dan juga proyek senilai Rp2 Triliun join operasi antara PT Krakatau Stell dan PT Timah pada 2015 dihentikan operasi. Padahal sudah menyedot Rp2 triliun. Tolong jelaskan Pak Dirut baru. Join kiinerja seperti apa proyeknya ?” tandas Rudi. (rel/adz)
