JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Anggota Komisi VII DPR RI Hendrik Halomoan Sitompul mendesak Menteri ESDM RI untuk terus meningkatkan pengawasan distribusi BBM dan penindakan tegas terhadap perusahaan ataupun perorangan yang terbukti melakukan penimbunan BBM atau membeli BBM bersubsidi secara tidak tepat. Hal ini disampaikan Hendrik Sitompul dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tarsif yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto, Rabu (13/4/2022).
Salah satu upaya mencegah penyelewengan BBM subsidi khususnya Solar, Hendrik menyarankan kepada Menteri ESDM agar BPH Migas atau pihak terkait lainnya untuk bekerja sama dengan Dirjen Pajak. “Supaya kita lebih tahu industri-industri mana saja yang menggunakan BBM bersubsidi. Jadi saya kira, Dirjen Pajak lebih tahu, industri tersebut menggunakan solar siapa? Sumber BBM mereka dari mana? Saya kira Dirjen Pajak bisa meneropong itu” kata Hendrik.
Dia juga menyayangkan sidak yang dilakukan Menteri ESDM bersama Dirut Pertamina ke sejumlah SPBU di Kota Medan dan Tebingtinggi. “Saya apresiasi Pak Menteri sudah masuk ke dapil saya, yakni Medan, Deliserdang, Sergai, dan Tebingtinggi. Saya baca di media ada temuan-temuan, cuma sayangnya waktu kunjungan itu Komisi VII tidak diundang. Itu yang menjadi persoalan,” tegas politisi Partai Demokrat ini.
Padahal, lanjut mantan Anggota DPRD Medan ini, jika saja Menteri ESDM dan Dirut Pertamina melibatkan Komisi VII dalam sidak tersebut, dia yakin akan lebih banyak temuan penyelewengan solar bersubsidi yang dilakukan industri di Sumut, khususnya Kota Medan dan sekitarnya. “Soal penyelewengan ini, lebih banyak saya tahu dari pada Pak Menteri, karena itu daerah saya. Di daerah saya itu banyak industri. Jadi ke depannya, kalau Pak Menteri maupun Ibu Dirut Pertamina mau sidak lagi ke Medan, bisalah mengajak kita di Komisi VII,” tandas Hendrik.
Selain itu, Hendrik juga meminta kepada Menteri ESDM untuk meningkatkan pembangunan jaringan gas (Jargas) untuk masyarakat di Sumut. “Saya kira Jargas ini perlu ditingkatkan di Sumut. Saya dapat temuan, sosialisasi Jargas kepada masyarakat saat ini cenderung melambat. Bahkan terjadi miskomunikasi, khususnya terkait iurannya, karena banyak yang mengira pakai abodemen,” pungkas Hendrik. (adz)
