JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono menyatakan, setidaknya ada tiga kondisi yang bakal menentukan keberlanjutan nasib Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai upaya mengendalikan pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia.
Dante menyebut, parameter yang digunakan pemerintah adalah dengan menghitung Rt atau effective reproduction number Covid-19. Rt merupakan jumlah penularan efektif pada kasus sekunder di populasi. Nilai di bawah 1 indikasi bahwa wabah sudah terkendali dan jumlah kasus baru semakin berkurang.
“Mengenai status PPKM yang memang nantinya akan dihapus kami sedang melakukan evaluasi dengan para epidemiolog,” ujar Dante dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Senin (23/5).
Dante melanjutkan, pada opsi pertama, apabila kurang dari dua bulan nilai Rt kurang dari satu maka PPKM akan diperpanjang setiap dua pekan. Opsi kedua, apabila Rt Covid-19 selama 4 bulan kurang dari 1, maka PPKM akan diperpanjang sebulan sekali. “Ketika status Rt nya kurang dari 1 dan sudah mencapai 6 bulan, maka kemungkinan PPKM tidak perlu diupdate lagi,” kata dia.
Dante juga menyampaikan, situasi pandemi Covid-19 di Indonesia sudah berada di fase terkendali. Dante mengatakan, ada sejumlah tahap lanjutan yang harus dilakukan menuju fase endemi Covid-19. “Apakah kita bisa masuk fase endemi? Ada beberapa tahap yang harus dilewati, mulai pandemi, deseralasi, terkendali, eliminasi, dan eradikasi,” jelas Dante.
Dante menegaskan, status perkembangan Covid-19 di Indonesia saat ini belum bisa disebut telah memasuki fase endemi, melainkan fase terkendali. Ihwalnya, jelas dia, pandemi saat ini tak mengganggu aktivitas masyarakat. “Kita tidak bisa bilang saat ini kita dalam fase endemi, tetapi pandemi yang terkendali. Kenapa pandemi terkendali, karena ini tidak menyebabkan disrupsi pada aktivitas sosial masyarakat, angkanya semakin menurun, dan dapat diprediksi secara stabil konfirmasi kasusnya setiap hari,” bebernya.
Dalam pemaparannya, Dante mengatakan, saat ini sejumlah negara masih mengalami pandemi Covid-19 yang didominasi varian Omicron. Namun ada varian baru yakni BA.4 dan BA.5 yang belum begitu dominan dan belum terdeteksi di Tanah Air. “Ada varian baru BA.4 dan BA.5, ini belum terlalu dominan dan belum ditemukan di Indonesia. Kami masih pantau whole genome sequencing (WGS) kalau ada varian baru,” ujar dia.
Meskipun begitu, Dante menerangkan, varian baru itu bisa diidap oleh orang yang telah disuntik vaksinasi atau immune escape. “Varian baru ini memiliki kemampuan netralisasi pada orang yang sudah divaksinasi. Artinya, orang yang sudah divaksinasi masih bisa kena atau immune escape,” katanya.
Lebih lanjut, Dante mengatakan, laju kasus Covid-19 di Indonesia cenderung rendah usai periode Lebaran 2022. Dia menyebut sejauh ini tak ada kasus Covid-19 bergejala berat yang terlihat. “Saat ini sekitar 250 kasus baru setiap hari dan yang meninggal rendah, hanya ada tiga orang, dalam beberapa hari ini, dan hospitalisasi kebanyakan atas permintaan pasien, tapi tidak ada kasus berat yang kelihatan,” katanya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebelumnya juga mengatakan, pemerintah berpeluang besar menghapus PPKM dalam waktu secepatnya. “Kalau situasi sudah terkendali, masa PPKM terus,” kata Muhadjir Effendy dikonfirmasi di Jakarta, Senin (23/5).
Muhadjir mengatakan, pemerintah tetap mempertimbangkan secara matang masukan dari berbagai pakar dalam memutuskan penghapusan PPKM. Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, peluang pemerintah untuk menghapus ketentuan PPKM sangat besar dan akan diterapkan secepatnya. “Sangat besar peluangnya (menghapus PPKM). Secepatnya,” kata Muhadjir saat menjawab kapan PPKM akan dihapus.
Ia mengatakan, salah satu indikator transisi menuju endemi di Tanah Air adalah keputusan Presiden Joko Widodo yang melonggarkan kebijakan bermasker di ruang terbuka dengan sirkulasi udara yang baik serta pertimbangan jarak yang aman.
Selain itu, pemerintah juga mulai menghapus kebijakan gelembung perjalanan (travel bubble) pada pertemuan The Seventh Session of the Global Platform (GPDRR 2022) 23-28 Mei 2022 di Bali. “Saya sudah menghadap kepada Presiden, beliau sudah setuju tidak ada gelembung perjalanan ini,” katanya.
Ia mengatakan pertemuan GPDRR yang akan dibuka Presiden Joko Widodo pada 25 Mei 2022 sekaligus menjadi ajang uji coba transisi Indonesia menuju endemi Covid-19. Sekitar 4.300 peserta dari delegasi negara akan menempati satu area pertemuan tatap muka. “Peserta boleh kemana-mana nanti di Bali. Kemarin hanya dibatasi di lokasi pertemuan, sekarang sudah boleh dibuka,” katanya.
Bahkan, seluruh tempat usaha seperti kafe, restoran, pub dan berbagai area kuliner di Bali dapat kembali beroperasi selama 24 jam. Pelonggaran selanjutnya, kata Muhadjir, adalah kebijakan lepas masker di berbagai fasilitas publik lainnya, seperti di moda transportasi massal dan di dalam ruangan dengan ventilasi udara yang baik. “Tahap berikutnya ya nggak pakai masker,” katanya.
Sebelumnya, Epidemiolog Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia (FKUI), Pandu Riono meminta pemerintah tidak melanjutkan PPKM mulai 23 Mei 2022. “PPKM kemarin kan diperpanjang, mungkin jadi perpanjangan terakhir. Saya mendorong pemerintah PPKM tidak lagi menjadi kebijakan. Longgarkan kegiatan masyarakat,” kata Pandu dalam Rilis Survei Indikator, secara virtual, Ahad (15/5).
Alasannya, peningkatan kadar antibodi masyarakat Indonesia terhadap SARS CoV-2 penyebab COVID-19 sudah meningkat, sehingga perlu ditindaklanjuti pemerintah dengan pelonggaran aktivitas masyarakat. (dtc/cnn)
