SEMARANG, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinilai menjadi mentor dalam kebijakan pengarusutamaan gender (PUG). Apalagi, Jateng telah mengaturnya dalam Perda Nomor 2 tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender.
Untuk mempelajari Perda tersebut, Ketua Bapemperda DPRD Sumut Meryl R Saragih bersama anggotanya Meilizaf Latief, Syamsul Qamar, dan Irwan Simamora, sengaja datang ke Jawa Tengah untuk mempelajari Perda PUG tersebut.
“Kami di Sumatera Utara sedang melakukan kajian Ranperda ini. Luar biasa sekali di sini, bagaimana pemprov bisa mengimplementasikan kebijakan dan anggaran yang responsif gender di Jateng,” ujar Meryl usai bertemu Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di Ruang Rapat Gedung A lantai 2 kantor Pemprov Jateng, Senin (1/8).
Menurutnya, penjelasan Ganjar tentang Perda PUG sangat komprehensif. Meryl menyebut, perda tersebut tak fokus pada laki-laki atau perempuan saja. Tetapi juga pada kelompok termarjinalkan. “Jadi ini sangat penting, apalagi masuk dalam SDGs poin ke 5 yang harus sama sama kita fokuskan ke depan,” ujarnya.
Jawa Tengah, menurut Meryl, telah memulai sejak lama dengan menyiapkan berbagai kebijakan dan anggaran yang responsif serta diturunkan melalui tindakan afirmasi sebelum dimatangkan dengan Perda PUG. “Di sini dijelaskan bahwa gender itu bukan hanya sekadar perempuan atau laki-laki tapi juga mengenai kaum difabel, anak-anak, masyarakat yang termarjinalkan,” ujarnya.
Anggota DPRD Sumut dari PDI Perjuangan itu mengatakan, Perda PUG di Sumut menghadapi tantangan yang luar biasa karena budaya patriarki yang tinggi. Padahal jumlah penduduk perempuan di sana mencapai 49 persen. “Kita di Sumatera Utara 49 persen itu penduduknya perempuan, jadi ini sudah seharusnya menjadi fokus di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan mudah-mudahan dapat segera kita sahkan perda PUG ini di sumut,” katanya.
Gubernur Ganjar Pranowo menyampaikan apresiasinya kepada DPRD Sumatera Utara yang telah berbagi ilmu dengan Jawa Tengah. Ganjar mengatakan pelaksanaan PUG di Jateng dijalankan dengan kesadaran melibatkan seluruh kelompok. Antara lain perempuan, anak dan disabilitas. “Sehingga ketika mereka menyampaikan gagasan aspirasi itu seluruh sektor paham bahwa itu loh yang dibutuhkan. Maka kalau kemudian membangun maka mesti punya perspektif itu,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ganjar menjelaskan sejumlah kebijakan yang ditelurkan terkait PUG. Salah satunya adalah 5NG (Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng). Kebijakan tersebut lahir dari kerentanan perempuan terutama yang hamil.
Selain itu juga ada beberapa aplikasi yang lahir, untuk mewadahi kelompok rentan lain. Yakni Apem Ketan (Aplikasi Pemetaan Perempuan dan Anak Kelompok Rentan) dan Aplikasi untuk Layanan Pengaduan Kekerasan atau Diyanti (Diadukan, Dilayani, Diobati).
Ganjar mengatakan, DPRD Sumut jangan melihat hasil regulasi yang sudah ada. Mantan anggota DPR RI itu menegaskan, proses menuju pengesahan perda yang patut diketahui. “Saya ceritakan sama kawan-kawan dari DPRD Sumut behind the scene penting, karena dialog dengan DPRD-nya bagus banget bahkan DPRD Jateng itu jauh lebih banyak sering menginisiasi lebih dulu dan kita backup dari datanya, kondisi fakta lapangan, bahasa legislasinya itu kondisi sosiologisnya,” tandasnya. (adz)
