MEDAN, SUMUTPOS.CO – Angka serapan APBD Provinsi Sumatera Utara dan APBD di 33 kabupaten/kota sangat rendah. Untuk APBD Sumut masih 38 persen dan APBD kabupaten/kota masih di kisaran 35 persen. Kondisi ini bisa berdampak terhadap inflasi di provinsi ini.
Hal itu, disampaikan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahyamadi kepada wartawan di depan Aula Tengku Rizal Nurdin di Jalan Surdiman, Kota Medan, Senin (22/8) pagi. Ia mendorong seluruh kepala daerah dan pimpinan OPD untuk meningkatkan serapan anggaran sudah di semester II tahun 2022 ini. “Saat ini, inflasi sudah mulai mengkhawatirkan walaupun kita masuk di 12 provinsi. Permasalahannya, pertama, karena penyerapan anggaran kita itu masih berada di 35 persen (kabupaten/kota) yang paling tinggi dan provinsi 38 persen,” jelasnya.
Menurut Edy, ini menjadi catatan baginya dan akan melakukan evaluasi terhadap rendahnya serapan anggaran di kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Sumut. Dengan begitu, ia akan memanggil kepala daerah untuk membahas hal tersebut, Kamis (25/8) mendatang. “Penyerapan anggaran APBD maksudnya untuk tahun 2022 di Agustus ini baru di 35 persen. Inilah Hari Kamis nanti, akan mengumpulkan bupati, wali kota, kajari, Kapolres, Dandim (Forkopimda) untuk rapat disini untuk menyikapi ini,” sebut Edy.
Gubsu juga menyebutkan, untuk saat ini inflasi Sumut sudah mencapai 5,6 persen. Pemicu terbesarnya adalah bawang merah dan cabai merah. (gus)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Angka serapan APBD Provinsi Sumatera Utara dan APBD di 33 kabupaten/kota sangat rendah. Untuk APBD Sumut masih 38 persen dan APBD kabupaten/kota masih di kisaran 35 persen. Kondisi ini bisa berdampak terhadap inflasi di provinsi ini.
Hal itu, disampaikan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahyamadi kepada wartawan di depan Aula Tengku Rizal Nurdin di Jalan Surdiman, Kota Medan, Senin (22/8) pagi. Ia mendorong seluruh kepala daerah dan pimpinan OPD untuk meningkatkan serapan anggaran sudah di semester II tahun 2022 ini. “Saat ini, inflasi sudah mulai mengkhawatirkan walaupun kita masuk di 12 provinsi. Permasalahannya, pertama, karena penyerapan anggaran kita itu masih berada di 35 persen (kabupaten/kota) yang paling tinggi dan provinsi 38 persen,” jelasnya.
Menurut Edy, ini menjadi catatan baginya dan akan melakukan evaluasi terhadap rendahnya serapan anggaran di kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Sumut. Dengan begitu, ia akan memanggil kepala daerah untuk membahas hal tersebut, Kamis (25/8) mendatang. “Penyerapan anggaran APBD maksudnya untuk tahun 2022 di Agustus ini baru di 35 persen. Inilah Hari Kamis nanti, akan mengumpulkan bupati, wali kota, kajari, Kapolres, Dandim (Forkopimda) untuk rapat disini untuk menyikapi ini,” sebut Edy.
Gubsu juga menyebutkan, untuk saat ini inflasi Sumut sudah mencapai 5,6 persen. Pemicu terbesarnya adalah bawang merah dan cabai merah. (gus)
