JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Program Kartu Prakerja dilanjutkan kembali di tahun ini dengan skema normal. Menko Perekonomian Airlangga Hartanto menuturkan, artinya program Kartu Prakerja tidak menggunakan skema bansos lagi.
“Sekali lagi skemanya bukan semi bansos lagi, tetapi skema normal yang diatur dalam Perpres 113 Tahun 2022 dan pelaksanaannya oleh permenko ekonomi 17 Tahun 2022,” ujarnya pada konferensi pers, kemarin (5/1).
Airlangga memerinci, di tahap awal, total anggarannya mencapai Rp2,67 triliun. Sebanyak 595 ribu orang dibidik pada tahap awal. Namun, secara total sepanjang tahun 2023 ditujukan untuk 1 juta orang penerima manfaat. Oleh karena itu, dibutuhkan anggaran tambahan sebesar Rp 1,7 triliun untuk 450 ribu orang.
“Targetnya untuk 595.000 orang dan di tahun ini diputuskan sebetulnya jumlah pesertanya adalah 1 juta orang, sehingga totalnya kita membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp1,7 triliun di tahun ini karena Rp2,67 triliun itu untuk 595 ribu orang dan untuk itu perlu ditambahkan 450 ribu orang,” ujarnya.
Pada tahun ini, Kartu Prakerja difokuskan sebagai bantuan peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja. Pelatihan pun akan dilakukan secara luring (offline) maupun daring (online), berbeda dari sebelumnya yang sepenuhnya secara daring. Nantinya, jam pelatihan pun menjadi lebih lama yakni minimal 15 jam. Sebelumnya minimal 6 jam.
Nilai bantuan yang akan diterima peserta pun berbeda. Menjadi sebesar Rp4,2 juta per individu, dari sebelumnya Rp3,5 juta per individu.
Namun, biaya pelatihan menjadi lebih tinggi ketimbang insentifnya. Terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pascapelatihan Rp600.000 yang akan diberikan sebanyak 1 kali, serta insentif survei Rp100.000 untuk dua kali pengisian survei. Berbeda dari skema semi bansos sebelumnya, di mana peserta mendapat biaya pelatihan sebesar Rp1 juta, insentif setelah pelatihan Rp2,4 juta yang diberikan sebanyak empat kali selama empat bulan (Rp600 ribu per bulan), dan insentif survei sebesar Rp150.000. “Jadi tahun ini bauran bantuan ataupun biayanya adalah per orang Rp 4,2 juta, namun biaya pelatihannya lebih tinggi. Kalau pada saat skema bansos pelatihan lebih rendah daripada bantuan,” jelas Airlangga.
Karena tak menggunakan skema semi bansos, program Kartu Prakerja tahun ini dibuka pula untuk para penerima bansos dari kementerian/lembaga lainnya, seperti bantuan yang disalurkan Kementerian Sosial, Bantuan Subsidi Upah, atau Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM).
Realisasi 2022 Capai Rp17,84 Triliun
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan, akan membahas detail anggaran yang akan digunakan untuk Program Kartu Pra Kerja skema normal pada 2023. “Jadi anggarannya tetap ada di bendahara umum negara, di tempat Ibu Sri Mulyani,” katanya usai konferensi pers di Jakarta, kemarin.
Karena tidak ada lagi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), ia menyebut anggaran Program Kartu Pra Kerja 2023 yang sebesar Rp2,67 triliun untuk 495 ribu akan menggunakan skema penganggaran seperti 2020 saat PEN belum dibentuk. “Namun target pesertanya tahun ini 1 juta. Anggaran akan diupayakan untuk ditambah untuk menggenapi 1 juta tersebut,” imbuhnya.
Adapun pada 2022 realisasi anggaran Kartu Pra Kerja mencapai Rp17,84 triliun untuk 4.984.790 peserta atau 99,12 persen dari total anggaran. Namun sisa dari anggaran Program Kartu Pra Kerja pada 2022 yang telah dikembalikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak lagi bisa digunakan untuk Program Kartu Pra Kerja pada 2024. “Kalau model anggaran itu, anggaran harus clean dalam waktu satu tahun, tidak bisa dioper,” katanya.
Menurutnya, biaya pelatihan Program Kartu Pra Kerja skema normal lebih tinggi dari skema semi bantuan sosial karena pelatihan akan dilaksanakan secara langsung sehingga membutuhkan sarana dan prasarana tambahan. Syarat untuk peserta Program Kartu Pra Kerja skema normal pada 2023 tidak berubah dibandingkan dengan sebelumnya dan pendaftaran juga bisa dilakukan melalui situs web resmi Program Kartu Prakerja. “Program ini tidak hanya untuk pengangguran atau fresh graduate, tapi juga untuk korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan para pekerja yang membutuhkan peningkatan keterampilan,” imbuhnya.
Pasalnya pekerjaan yang dibutuhkan pasar tenaga kerja terus berubah karena perusahaan datang dan pergi dari Indonesia sehingga Program Kartu Prakerja berusaha menyediakan akses terhadap peningkatan keahlian masyarakat. Peserta Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan program pelatihan akan mendapatkan sertifikat dan rekomendasi pekerjaan di dashboard profilnya di situs web Program Kartu Prakerja.
Dengan demikian peserta diharapkan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang telah didapatkan dari pelatihan. Adapun jumlah lulusan Program Kartu Pra Kerja yang menjadi wirausaha sama dengan jumlah lulusan yang menjadi pekerja di industri. “Hasil survei evaluasi setiap tahun menunjukkan bahwa proporsi hampir imbang antara mereka yang menjadi wirausahawan, termasuk pekerja lepas, dengan mereka yang menjadi pegawai, buruh, dan karyawan,” katanya.
Sementara itu, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat menduga, kebijakan perpanjangan program kartu prakerja ini ditujukan untuk meredam gejolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) 2/2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Pasalnya, kebijakan muncul tiba-tiba dan berbarengan dengan gelombang penolakan Perppu Ciptaker oleh buruh/pekerja hingga unsur masyarakat lainnya.
“Walaupun kalau ditanya pemerintah pasti bilang enggak. Tapi memang kesannya begitu karena berbarengan,” ujarnya. Apalagi, lanjut dia, program ini sejatinya banyak yang tidak tepat sasaran di periode-periode sebelumnya. Pihaknya bahkan pernah meminta agar program ini dihentikan. “Tapi katanya tahun ini akan berbeda,” sambungnya.
Dia berharap, perubahan yang dilakukan tak hanya perkara sisi anggaran dan pelatihan yang kini mulai menjangkau sesi offline. Namun, harus betul-betul tepat sasaran. Alih-alih hanya menunggu pendaftaran dari para calon peserta, pemerintah pusat didorong bekerja sama dengan dinas ketenagakerjaan (disnaker) hingga dinas pendidikan (dispendik) di daerah guna menjaring para angkatan kerja. Misalnya, siswa SMA, SMK, maupun mahasiswa yang memang akan bekerja.
Lalu, mendata berapa pekerja yang memang betul-betul membutuhkan upskilling. “Jadi langsung ke target. Bukan lagi mereka yang sudah bagus dari sisi pekerjaan dan kekayaan tapi masih dapat (kartu prakerja, red),” tegasnya.
Selain itu, pemerintah didesak untuk tak lagi memakai pihak ketiga dalam pelaksanaan program prakerja tahun ini. Mengingat, kata dia, pemerintah sudah memiliki balai latihan kerja (BLK) di daerah. Harusnya, BLK-BLK ini dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. “Jangan disubkontraktorkan lagi. Sudah saatnya pemerintah memunculkan BLK-BLK yang dimiliki,” pungkasnya. (dee/mia/jpg)
