25 C
Medan
Tuesday, November 26, 2024
spot_img

Usai Kunjungan Jokowi Hadiri HPN 2023, Pemprovsu Tertibkan Bangunan di Bumper Sibolangit

SUMUTPOS.CO – Rencana penertiban bangunan yang berada di lahan Bumi Perkemahan (Bumper) Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, akan dilaksanakan usai kedatangan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Hari Pers Nasional (HPN) 2023 di Medan.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi kepada wartawan usai menghadiri acara Pelantikan Pengurus SMSI Provinsi Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, Selasa (7/2) sore.

“Habis (datang) Presiden kita lanjutkan (penertiban Bumper),” kata Gubernur Edy dengan singkat.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi tetap ngotot untuk menertibkan bangunan di lahan Bumper, dengan alasan untuk mengembalikan fungsi lahan tersebut untuk pramuka.

Sebelumnya, Pemprov Sumatera Utara berencana akan melaksanakan penertiban kembali Bumper Sibolangit pada bulan Januari 2023. Namun mendapatkan penolakan dari Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting.

Alasan politisi senior PDI Perjuangan itu, karena banyak masyarakat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka di Bumper tersebut. Baik berjualan dan menyediakan sewa alat-alat perkemahan bagi pengunjung.

“Saya terus terang tidak setuju itu. Masyarakat membutuhkan mencari makan, membutuhkan rumah. Eh, tiba-tiba sekarang diusir begitu saja kan enggak pas juga. Saya selaku Ketua DPRD tidak setuju itu,” ucap Baskami kepada wartawan, Jumat (13/1).

Baskami menjelaskan sudah berkordinasi dan berkomunikasi, meminta agar Pemprov Sumut melakukan dialog dengan masyarakat. Namun permintaan tersebut belum juga dilakukan oleh pihak Pemprov Sumut.

“Sampai sekarang mereka belum ada melakukan dialog dengan masyarakat. Saya sudah minta dilakulan dialog dulu. Undang dulu tokoh-tokoh masyarakatnya, tokoh adatnya, tokoh agamanya, tokoh pemudanya. Ayo ngomong bersama bagaimana, apa langkah yang bisa pemerintah lakukan,” jelas Baskami.

Baskami mengungkapkan bahwa Pemprov Sumut sudah terlalu lama melakukan pembiaran lahan bumi perkemahan Sibolangit. Sehingga Pemprov Sumut tidak bisa secara langsung mengusir masyarakat yang sudah tinggal selama puluhan tahun.

“Karena mereka kan juga perlu tempat tinggal, perlu untuk cari makan, dia tanam ubi, tanam jagung, tanam tomat, kan untuk mencari makan itu mereka,” kata Baskami.(gus/han)

SUMUTPOS.CO – Rencana penertiban bangunan yang berada di lahan Bumi Perkemahan (Bumper) Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, akan dilaksanakan usai kedatangan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Hari Pers Nasional (HPN) 2023 di Medan.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi kepada wartawan usai menghadiri acara Pelantikan Pengurus SMSI Provinsi Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, Selasa (7/2) sore.

“Habis (datang) Presiden kita lanjutkan (penertiban Bumper),” kata Gubernur Edy dengan singkat.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi tetap ngotot untuk menertibkan bangunan di lahan Bumper, dengan alasan untuk mengembalikan fungsi lahan tersebut untuk pramuka.

Sebelumnya, Pemprov Sumatera Utara berencana akan melaksanakan penertiban kembali Bumper Sibolangit pada bulan Januari 2023. Namun mendapatkan penolakan dari Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting.

Alasan politisi senior PDI Perjuangan itu, karena banyak masyarakat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka di Bumper tersebut. Baik berjualan dan menyediakan sewa alat-alat perkemahan bagi pengunjung.

“Saya terus terang tidak setuju itu. Masyarakat membutuhkan mencari makan, membutuhkan rumah. Eh, tiba-tiba sekarang diusir begitu saja kan enggak pas juga. Saya selaku Ketua DPRD tidak setuju itu,” ucap Baskami kepada wartawan, Jumat (13/1).

Baskami menjelaskan sudah berkordinasi dan berkomunikasi, meminta agar Pemprov Sumut melakukan dialog dengan masyarakat. Namun permintaan tersebut belum juga dilakukan oleh pihak Pemprov Sumut.

“Sampai sekarang mereka belum ada melakukan dialog dengan masyarakat. Saya sudah minta dilakulan dialog dulu. Undang dulu tokoh-tokoh masyarakatnya, tokoh adatnya, tokoh agamanya, tokoh pemudanya. Ayo ngomong bersama bagaimana, apa langkah yang bisa pemerintah lakukan,” jelas Baskami.

Baskami mengungkapkan bahwa Pemprov Sumut sudah terlalu lama melakukan pembiaran lahan bumi perkemahan Sibolangit. Sehingga Pemprov Sumut tidak bisa secara langsung mengusir masyarakat yang sudah tinggal selama puluhan tahun.

“Karena mereka kan juga perlu tempat tinggal, perlu untuk cari makan, dia tanam ubi, tanam jagung, tanam tomat, kan untuk mencari makan itu mereka,” kata Baskami.(gus/han)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/