Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan bahwa kabar pembukaan 9.759 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026 tidak benar. Hingga saat ini, proses masih berada pada tahap pengumpulan dan verifikasi data usulan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmen penuh dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Dukungan ini diarahkan untuk memastikan ketersediaan data ekonomi yang akurat, komprehensif, dan relevan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara kembali menjadi sorotan serius. DPRD Sumut mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) untuk segera merealisasikan pembangunan panti rehabilitasi narkoba milik pemerintah sebagai solusi nyata bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan layanan pemulihan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov su) terus memperkuat pemulihan ekonomi keluarga terdampak bencana dengan mendorong peran perempuan melalui Program Perempuan Tangguh dan Mandiri (PERMATA). Program ini dijalankan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Sumut sebagai salah satu prioritas pada tahun 2026.
Bupati Dairi Vickner Sinaga, menghadiri rapat penting terkait batas lokasi pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (TP) 908 Gajah Dompak di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu (8/4/2026).
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD Dukcapil) Sumatera Utara (Sumut) terus mempercepat pembentukan Desa Antikorupsi. Pada tahun 2026, ditargetkan enam Desa Antikorupsi akan terbentuk sebagai bagian dari upaya memperluas tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan di seluruh jajaran Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dikabarkan akan kembali mendatangkan dua pejabat eselon II dari lingkungan Kota Medan untuk mengisi posisi strategis yang saat ini masih kosong.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sumut terus melakukan berbagai strategi untuk menekan angka pengangguran. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membuka kesempatan magang kerja, baik nasional maupun internasional ke Jepang.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut mengajak Pemprov Sumut, Pemerintah Pusat, Pemkab, dan seluruh elemen masyarakat, untuk terus bergotong-royong memulihkan kondisi lingkungan dan mental masyarakat yang terdampak bencana di kawasan Tapanuli.
Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut), Assoc. Prof. Dr. H. Usman Jakfar, Lc, M.A meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) segera mengambil langkah preventif dan antisipatif guna menghadapi dampak lanjutan bencana banjir dan longsor yang melanda Sumut pada akhir November 2025.
