SUMUTPOS.CO – Tidak ada batasan usia bagi calon jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji tahun ini. Artinya, calon jamaah yang keberangkatannya tertunda akibat batasan usia pada tahun lalu, bisa berangkat ke Tanah Suci tahun ini.
Dengan begitu, berdasarkan data dari Kemenag, sebanyak 65.000 jamaah haji lanjut usia (Lansia) berusia di atas 65 tahun akan diberangkatkan haji tahun ini. “Insyaallah, setidaknya kami berangkatkan tahun ini yang usia di atas 65 tahun ada sekitar 65 ribu orang,” kata Dirjen Pnyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenerian Agama (Kemenag) Hilman Latief dalam diskusi dalam diskusi bertajuk Penyesuaian Biaya Haji 2023 yang digelar Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Jakarta, kemarin (27/2).
Menurut Hilman, Kemenag sedang menyiapkan langkah mitigasi untuk menyukseskan penyelenggaraan haji dengan jamaah lansia yang begitu banyak. Terlebih, Kemenag tidak membuat kebijakan baru pendamping jamaah lansia. “Karena nanti (kuota pendamping) akan menggeser lagi orang yang sudah antre sejak tahun-tahun sebelumnya,” ujar dia.
Adapun soal kuota, Hilman melanjutkan, tahun ini Indonesia kembali mendapatkan kuota normal sebanyak 221 ribu orang. Sebanyak 203 ribu orang merupakan jamaah haji reguler, sedangkan sisanya masuk kategori jemaah haji khusus.
Sementara soal biaya, pemerintah dan DPR telah menyepakati biaya haji 2023 naik Rp10 juta dibanding biaya tahun sebelumnya, yakni dari Rp39,8 juta menjadi Rp49,8 juta. Sedangkan untuk pelunasan biaya haji, kata Hilman, masih menunggu keluarnya Keputusan Presiden (Keppres). “Dalam Keppres itu nanti akan muncul biaya haji di embarkasi Aceh berapa, dan di embarkasi lainnya berapa,” katanya.
Hilman juga menyampaikan, sampai saat ini belum ada laporan calon jamaah haji (CJH) tahun berangkat 2023 yang mundur atau membatalkan diri. Apalagi membatalkan karena tidak mampu membayar pelunasan biaya haji. Dia mengatakan, bagi jamaah yang tidak bisa berangkat haji tahun ini, akan jadi prioritas pemberangkatan tahun depan. Selama yang bersangkutan tidak membatalkan atau menarik uang muka pendaftaran haji.
Dia juga menjelaskan, ibadah haji terkait dengan syarat istitoah atau mempunyai kemampuan. Istotoah tersebut bisa dari aspek finansial maupun kesehatan. Kemudian juga bisa karena faktor pekerjaan yang tidak bisa ditinggal, urusan keluarga yang lebih penting, dan sejenisnya.
Dalam kesempatan itu, Hilman juga meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membuat skenario agar jamaah haji bisa top up Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) setelah melakukan penyetoran awal. Adapun saat ini, setoran awal yang telah ditetapkan sebesar Rp25 juta per jamaah haji.
Nantinya, jamaah bisa melunasi sisa Bipih pada tahun keberangkatan, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. “Mereka itu setorannya hanya Rp 25 juta, kami sudah meminta kepada BPKH untuk menyiapkan skenario agar masyarakat bisa top up, bisa nabung bisa nambah dari setoran awal,” kata Hilman
Hilman menuturkan, skenario ini dirumuskan agar jamaah haji lebih siap di tahun keberangkatan. Pasalnya, Bipih tiap tahun berpotensi mengalami kenaikan. Salah satunya tergantung pada biaya-biaya haji di Arab Saudi. Pada tahun 2022, terdapat kenaikan biaya masyair yang diinformasikan Arab Saudi satu minggu sebelum kloter pertama keberangkatan jemaah Indonesia. Biayanya naik dari sekitar 1.800 Riyal ekuivalen Rp7,22 juta (kurs Rp4.015), menjadi 5.656 Riyal atau Rp22,71 juta. Kenaikan biaya masyair membuat BPKH memberikan nilai manfaat hingga 59 persen kepada jemaah haji tahun berjalan di tahun lalu. “(Jadi setoran awal) yang Rp25 juta, (kalau jamaah) ada uang 1 juta, ditambah. Ada uang Rp500.000, dimasukin, ada Rp2 juta, dimasukin. Sehingga dalam setahun dua tahun mereka lebih siap,” ucap Hilman.
Selain itu, agar jamaah lebih siap, pihaknya juga berencana memberitahukan perkiraan biaya haji yang naik setiap tahun kepada jemaah yang mendaftar haji. Perkiraan biaya yang akan dikeluarkan jamaah itu turut menghitung besaran inflasi yang naik per tahun. Begitu pun menghitung nilai tukar (kurs) dollar AS dan riyal Arab Saudi terhadap rupiah yang fluktuatif. “(Misalnya) dalam 10 tahun ke depan kira-kira naik berapa persen per tahun dan hitung juga inflasinya per tahun berapa. Kemudian kita umumkan kepada masyarakat bahwa prediksi 2024 akan sekian, 2025 sekian, 2026 sekian. Ini saya kira hal-hal yang terkait dengan direct cost yang mungkin ke depan harus kita mitigasi terkait pembiayaan haji,” pungkas Hilman.
Wapres Minta Tambah Kuota Haji
Sementara, panjangnya antrean haji di Indonesia, menjadi salah satu topik pertemuan antara Wakil Presiden Ma’ruf Amin dengan Dubes Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H Amodi. Pertemuan itu sekaligus perkenalan bagi Faisal, yang baru saja mendapatkan tugas sebagai Dubes di Indonesia.
Pembahasan soal kuota haji untuk Indonesia, disampaikan Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi usai mengikuti pertemuan, kemarin (27/2). “Wapres juga berharap tentang kuota haji. Karena haji di Indonesia antusiasmenya luar biasa. Indonesia juga negara muslim terbesar di dunia,” katanya.
Pada pertemuan itu, Ma’ruf menyampaikan salah satu persoalan perhajian di Indonesia. Yaitu antreannya yang panjang. Dengan kuota normal sebanyak 221 ribu jamaah, ada daerah yang antrean hajinya sampai 40 tahun. Untuk itu Ma’ruf berharap melalui Dubes Faisal, supaya kuota haji untuk Indonesia ditambah ke depannya. “(Usulan tersebut) disanggupi dalam pengertian bahwa akan dilaporkan ke kerajaan dan kepada MBS (Putra Mahkota Muhammad bin Salman al-Saud),” kata Masduki.
Dia mengatakan, Dubes Faisal memahami persoalan yang terjadi di Indonesia. Dia menjelaskan, persoalan antrean haji tidak hanya dialami Indonesia. Hampir semua negara pengirim jamaah haji juga berharap ada kuota tambahan. Tingginya animo umat Islam untuk menjalankan rukun Islam kelima tersebut, tidak hanya ada di Indonesia saja. Tetapi Masduki mengatakan, permintaan Indonesia itu akan mendapatkan perhatian dari pemerintah Saudi. (bbs/wan/jpg)
