MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Bobby Nasution angkat bicara terkait kondisi Istana Maimun yang belakangan viral karena dinilai tidak dikelola dengan baik. Parahnya lagi, kondisi bagian dalam bangunan bersejarah itu bahkan sudah lebih mirip dengan pasar dari pada sebuah istana kerajaan. Ini karena banyaknya pedagang di dalam istana. Alhasil, para pengunjung yang datang pun mengeluhkan kondisi tersebut
Dikatakan Bobby, dirinya tidak mau menyalahkan siapapun terkait kondisi Istana Maimun saat ini. Sebab menurutnya, menjaga peninggalan Kesultanan Deli merupakan tanggung jawab semua pihak.
“Iya betul (Istana Maimun cagar budaya), tapi ini bukan menyalahkan siapa-siapa ya, yang pasti ini menjadi tanggung jawab kita semua bersama-sama. Bukan hanya kesultanan Deli, bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat,” ucap Bobby Nasution, Senin (6/3).
Bobby mengungkapkan, Pemko Medan sudah pernah berencana untuk merevitalisasi Istana Maimun. Revitalisasi itu direncanakan usai Presiden Jokowi mengunjungi Istana Maimun pada tahun 2018 silam.
“Dari sisi pemerintahnya sendiri, kami sudah beberapa kali diskusi untuk pertama merevitalisasi. Memang waktu itu (tahun) 2018, Pemerintah Pusat saat Pak Presiden datang ke Istana Maimun sudah mengalokasikan untuk merevitalisasi Istana Maimun,” ujarnya.
Namun, kata Bobby, rencana tersebut tidak terealisasi hingga saat ini. Pasalnya, rencana tersebut terkendala masalah internal keluarga kesultanan.
Dijelaskan Bobby, di awal dirinya menjabat sebagai Wali Kota Medan, ia kembali mencoba berkomunikasi dengan pemangku Istana Maimun. Saat itu, Bobby berkomunikasi dengan Sultan Deli XIV, Sultan Mahmud Lamanjiji Perkasa Alamsyah dan Yayasan Sultan Ma’moen Al Rasyid selaku pengelola.
“Ketika pertama kali saya menjabat, di tahun-tahun pertama saya sudah berkomunikasi dengan Sultan dan juga dengan yayasan untuk mencoba kembali revitalisasi tersebut,” katanya.
Namun, permasalahan di internal keluarga kesultanan belum juga selesai sehingga pemerintah belum bisa melakukan revitalisasi yang dimaksud. Saat bertemu dengan Sultan Deli XIV, Bobby menuturkan dirinya kerap berdiskusi terkait penyelesaian masalah itu.
“Namun persoalannya lagi-lagi masih sama (masalah internal keluarga), bahkan beberapa kali saya dengan Sultan juga menyampaikan bagaimana penyelesaian permasalahan itu dulu, baru ngomongin revitalisasinya. Ketika itu selesai, jika bicara revitalisasi dan lain-lainnya akan lebih gampang. Tapi sampai hari ini masih terjadi polemik,” ungkapnya.
Terkait hal itu, Bobby selaku pemerintah mengaku tidak mau ikut campur terkait polemik yang terjadi di internal keluarga Kesultanan Deli, karena masalah tersebut murni menyangkut masalah internal keluarga.
“Begini, namanya internal keluarga ya, ketika internal keluarga, pemerintah diminta perannya, kami sebenarnya dari kemarin sudah terbuka. Namun namanya masalah internal keluarga, kalau memang kami tidak diminta maka kami tidak akan berani masuk, karena itu wewenangnya intern ya, wilayah pribadi,” jelasnya.
Meskipun demikan, Bobby mengaku siap menjadi mediator apabila diminta oleh pihak Istana Maimun secara resmi. Sebab berdasarkan pengakuannya, hingga saat ini Sultan Deli belum ada menyampaikan hal itu secara resmi kepadanya, meskipun dirinya sering berkomunikasi dengan Sultan Deli.
“Memang beberapa kali komunikasi dengan Sultan, namun secara resmi mungkin Sultan belum menyampaikan. Namun nanti kalau Sultan menyampaikan secara resmi (untu di mediasi) pasti akan kita buat,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Laksamana Putra Siregar, mengatakan, Pemko Medan berniat untuk mengelola Istana Maimun dengan lebih baik.
Sayangnya, pihak Sultan Deli yang mengelola Istana Maimun Medan enggan melepas pengelolaan bangunan cagar budaya tersebut.
Hal ini diungkapkan Laksamana Putra terkait kondisi Istana Maimun yang menjadi sorotan. Pasalnya, bagian dalam Istana tak lagi layaknya Istana Kerajaan, tapi sudah lebih seperti pasar karena banyaknya pedagang di dalam istana.
“Jadi untuk Istana Maimun itu memang sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari pengelolanya, dan lain sebagainya itu kan tanggungjawab dari pemangku kepentingan di Istana Maimun, dalam hal ini kesultanan,” ucap Laksamana Putra.
Menurut Putra, kondisi Istana Maimun yang dinilai sudah lebih mirip pasar tersebut sudah berlangsung cukup lama. Oleh sebab itu, pihaknya mengajukan diri agar diberikan kewenangan untuk mengelola Istana Maimun. Namun hingga saat ini, pihak Kesultanan Deli enggan menyerahkan hak kepengelolannya ke Pemko Medan.
“Langkah-langkah itu sudah berulang kali kita lakukan, dan malah informasinya beberapa waktu yang lalu sudah pernah juga disampaikan ke pemerintah pusat untuk pengelolaannya. Namun sekali lagi, kepada kebesaran hati dan keikhlasan hati daripada pihak Istana Maimun untuk bisa menyerahkannya,” ujarnya.
Dikatakan Putra, jika diberi kesempatan untuk mengelola, pihaknya berjanji akan menjadikan Istana Maimun sebagai pusat kesejarahan, hal ini sekaligus dapat meningkatkan ekonomi para penghuni Istana Maimun.
“Paling tidak kita diberi kesempatan lah untuk membantu dan mendorong optimalisasi Istana Maimun, bukan hanya sebagai cagar budaya tapi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal atau penghuni Istana Maimun. Bisa juga kita jadikan sebagai pusat budaya seperti yang saya bilang tadi, etalase Kota Medan dan tentu pusat kesejarahan Kota Medan,” pungkasnya. (map/ila)
