TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi, menjadi inspektur upacara (irup) dalam Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-27 2023 dengan tema ‘Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul’ di halaman Kantor Balai Kota Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Selasa (2/5).
Usai pelaksanaan upacara, Dimiyathi mengatakan, Hari Otda yang diperingati setiap 29 April ini, merupakan momentum dalam rangka mengevaluasi sejauh mana Otda sudah melaksanakan kewenangan-kewenangan yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
“Sebagaimana amanat Mendagri, urusan konkuren yang merupakan urusan wajib, baik itu pelayanan dasar maupun nonpelayanan dasar adalah urusan yang harus dilaksanakan dalam rangka melaksanakan pemerintahan, pembangunan, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Dimiyathi.
Dimiyathi juga mengatakan, upacara ini diharapkan sebagai evaluasi penyelenggaraan Otda itu sendiri, yang nanti akan tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang setiap tahunnya menjadi kewajiban pemerintah daerah memberi laporan kepada pemerintah pusat.
Sebelumnya, Dimiyathi membacakan sambutan Mendagri Tito Karnavian, yang menyatakan, tujuan Otda pada hakekatnya adalah pemberian sebagian besar kewenangan, khususnya kewenangan konkuren yang diberikan kepada daerah. Dengan dilaksanakannya Otda, sistem pemerintahan yang pada awalnya masa Orde Baru bersifat sentralistik, berubah menjadi desentralisasi, namun bukan merupakan desentralisasi penuh melainkan desentralisasi sebagian.
“Pada masa ini jumlah Daerah Otonomi Baru (DOB) yang terbentuk ada sebanyak 4 provinsi, yang meliputi Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Hingga 2023, daerah otonomi di Indonesia berjumlah 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, sebagai satu kesatuan dalam kebijakan desentralisasi dan Otda yang akan terus berjalan,” beber Dimiyathi.
Pada sisi lain, capaian pelaksanaan Otda juga telah memberikan dampak positif, khususnya pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Hal tersebut dibuktikan dengan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendukung program nasional, seperti menurunnya angka kemiskinan 2022 mencapai 9,57 persen, penurunan stunting tercatat sebesar 21,6 persen turun sebesar 36,4 persen dibanding 2015. Hingga Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2022 yang mengalami peningkatan pada angka 72,91 persen. (ian/saz)
