Diakui masyarakat dan pemerintah Dulu, FIFA berikutnya
JAKARTA-Babak baru kisruh persepakbolaan tanah air terjadi di Pekanbaru Sabtu (26/3). Itu setelah mayoritas pemilik suara (78 suara dari 100 suara), kemarin malam mengambil alih PSSI dengan menggelar kongres di Hotel Premiere.
Kongres itu awalnya adalah kongres yang dirancang PSSI pimpinan Nurdin Halid untuk membentuk Komite Pemilihan (KP) dan Komite Banding Pemilihan (KBP). Komite itu selanjutnya yang akan menggelar kongres pemilihan Ketum PSSI, Waketum, dan anggota Exco pada 29 April mendatang.
Tapi PSSI gagal menggelar kongres. Itu setelah dengan kompak mayoritas anggota PSSI yang tidak puas dengan semua akal-akalan PSSI mengambil alih. Diantara yang membuat anggota itu “tak terkendali” adalah sekitar 18 anggota yang di kongres tahunan Bali Januari lalu menjadi peserta, kali ini ditolak saat registrasi.
Pemimpin sidang dalam kongres Sabtu malam (26/2) Usman Fakaubun mengklarifikasi tentang pelaksanaan kongres tersebut. Sekum Pengprov PSSI Papua itu menegaskan jika kongres itu dilakukan anggota dan tidak ada sangkut pautnya dengen KPPN (Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional).
“Kongres kemarin murni dilakukan 78 pemilik suara yang sebelumnya mendapat undangan PSSI untuk menjadi peserta,” cetus Usman. “Penyelenggaranya bukan KPPN. Mereka di luar garis. KPPN adalah penggagas kegiatan yang skalanya di luar sekarang ini,” lanjutnya.
Dalam kongres yang berakhir tepat pukul 23.00 WIB sabtu malam, memang tidak nampak para pentolan KPPN berusara di kongres. Ketua KPPN Syahrial Damopolii bahkan “menghilang”. Tim pimpinan sidang yang diketuai Usman Fakaubun semuanya adalah orang – orang di luar KPPN. Sebelumnya, KPPN beberapa kali berkoar bakal menggelar kongres sendiri.
Usman menuding ricuh dalam kongres kemarin adalah skenario PSSI sendiri. Itu setelah PSSI berhitung, suara yang mendukung mereka minoritas. “Dari 33 Pengrov, 24 diantaranya sudah bergabung ke kubu pro perubahan. Melihat itu PSSI membuat siasat pegambilan ID Card dipersulit. Tujuannya agar terjadi deadlock dan kongres batal,” bebernya.
hmad Riyadh, Wakil Ketua Bidang Organisasi, legal dan fairplay Pengprov PSSI Jatim mengatakanm jika kongres yang direncanakan PSSI penuh rekayasa. Yang mencolok adalah “diharamkannya” surat mandat oleh PSSI. Berkilah agar yang datang ke kongres adalah orang yang kredibel, PSSI hanya memperbolehkan Ketum dan Sekum ( baik Pengprov mapun klub) yang boleh menjadi wakil dalam kongres. Di luar itu, jika Ketum dan Sekum tidak hadir dan memandatkan kepada pengurus lain, PSSI akan menolaknya. “Padahal sebuah mandat itu diakui undang-undang,” kata Riyadh. “Selain itu undangan by name yang dibuat PSSI salah. Sebab menjadi peserta kongres itu melekat pada institusi. Bukan nama pengurus. Setahu saya yang undangan by name itu adalah undangan sunatan dan kawainan,” kelakarnya.
Apa yang dilakukan PSSI, menurutnya bertentangan dengan tata organisasi FIFA dan PSSI sendiri. “Struktur dari FIFA mewajibkan adanya wakil. Dan wakil-wakil di Pengprov dan klub-klub itu juga disahkan PSSI. Masa mereka tidak boleh menerima mandat jika Ketum dan Sekum berhalangan,” jelasnya.
Usai kongres yang memilih 7 anggota KP dan lima anggota KBP, pemilik langsung melaporkannya kepada FIFA dan AFC by email. Laporan juga diserahkan kepada pemerintah dalam hal ini Menpora juga KONI/KOI. (ali/aam/jpnn)
