MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Kota Medan menilai, kualitas pendidikan di Kota Medan terbilang masih lemah. Hal itu dapat dilihat dari tingginya angka pengangguran di Kota Medan karena ketidakmampuan bersaing dalam dunia kerja dan minimnya ketrampilan.
“Semua berawal dari rendahnya tingkat dan kualitas pendidikan. Selain pendidikan, juga minimnya keterampilan. Hal itu membuat seseorang tidak punya daya saing, sehingga sulit untuk memiliki pekerjaan atau menjadi seorang wirausaha,” ucap Wakil Ketua Komisi I DPRD Medan, Abdul Rani, Jumat (28/7/2023).
Alhasil, sambung Rani, pengangguran dan kemiskinan terus terjadi di Kota Medan, hal ini pun berdampak pada maraknya tindak kejahatan mulai dari peredaran narkoba, aksi begal, dan pencurian. Hal itu pun kerap membuat solidaritas dan moralitas masyarakat terus menurun dan terdegradasi.
“Masyarakat khususnya pemuda yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran, kerap kali melampiaskan ekspresinya ke hal-hal negatif, apalagi bila mereka berada di lingkungan yang negatif,” ujarnya.
Untuk itu, kata Abdul Rani yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PPP Kota Medan tersebut, semua persoalan itu harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pemangku kepentingan.
Terkhusus kepada Pemko Medan, Rani mengingatkan agar segera memikirkan langkah dan kebijakan untuk menanganinya. Untuk salah satu bagian dari penangannya, dirinya mendorong Pemko Medan supaya melakukan evaluasi kualitas pendidikan untuk masyarakat Kota Medan yang lebih baik.
“Kemudian tingkat pengangguran harus terus ditekan dan peredaran narkoba harus diberantas, inilah kunci untuk menekan angka kriminalitas,” katanya.
Terkhusus narkoba, sambung Rani, kerap menjadi faktor utama terjadinya aksi begal dan aksi kriminalitas lainnya. Hal itu terbukti dari para pelaku begal yang berhasil ditangkap aparat hukum, kebanyakan terindikasi bahkan terbukti menggunakan narkoba.
Untuk itu, lanjut Rani, DPRD Kota Medan juga m minta Pemko Medan untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba ditingkat lingkungan sebagai langkah antisipatif untuk menimalisir peredaran narkoba yang semakin merajalela.
“Satgas Anti Narkoba dalam melaksanakan tugasnya berkolaborasi dengan aparat hukum dan tokoh masyarakat, sehingga upaya mencegah peredaran narkoba akan lebih masif dan terkordinir,” pungkasnya.
(map/ram)
