JAKARTA- Ancaman pemecatan Menteri Dalam Negeri kepada kepala daerah (Kada) dan Wakil Kepala Daerah (Wakada) yang menentang kebijakan pemerintah, dinilai pihak Istana sebagai sikap tegas dan tepat. Karena Kada dan Wakada bagian dari sistem pemerintah itu sendiri.
Jika Kada turut menentang kebijakan pemerintah, sama artinya merusak sistem pemerintah dari dalam. Sikap Kada seperti ini, dinilai bisa membingungkan masyarakat.
“Bukan hanya membingungkan, namun juga mengacaukan sistem pemerintahan republik. Sangat kacau. Tidak mendidik. Membahayakan sistem,” tegas staf ahli Presiden bidang komunikasi politik, Daniel Sparinga pada wartawan, Selasa (27/3).
Daniel pun mengimbau agar Kada dan Wakada lebih sadar posisi dan jabatan yang sedang mereka emban. Pemimpin di daerah ini pun diminta bisa membedakan posisi bernegara, bermasyarakat ataupun bagian dari partai politik tertentu.
Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi, telah mengimbau agar seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah, tidak ikut turun melakukan aksi menolak kenaikan BBM. Penegasan ini sekaligus mengingatkan, agar Kada dan Wakada berkonsentrasi untuk menjaga sistem yang dijalankan pemerintah.
Bila ada Kada dan Wakada yang nekat turun menolak rencana pemerintah menaikan BBM, menurut Gamawan melanggar UU dan termasuk melanggar sumpah jabatan.’Jadi karenanya bisa saja diberhentikan,” tegasnya.
Namun meski sudah mendapatkan ancaman, tetap saja ada kepala daerah yang turun aksi menolak rencana pemerintah menaikan BBM. Contohnya adalah Wakil Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo dan Wakil Walikota Surabaya Bambang Dwi Hartono. Keduanya merupakan kader partai PDIP.
Bambang DH mengaku tidak takut jika dipecat oleh pemerintah pusat. Dia juga tak gentar ditegur oleh Mendagri atau presiden sekalipun. “Kalau dihadapkan pada persoalan posisi dan misi, saya sebagai kader partai akan memilih misi,” kata Bambang.
Misi yang dimaksud adalah menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Dia menyatakan, tidak takut kehilangan posisinya sebagai wakil wali kota. “Saya tidak ingin menjadi oportunis yang loncat ke sana kemari untuk sebuah posisi,” ujar dia.
Bambang menyitir Mendagri Gamawan Fauzi yang pernah terpilih jadi Gubernur Sumatera Barat salah satunya diusung PDI Perjuangan sementara saat ini memakai baju partai Demokrat. Dia mengatakan, akan mengartukulasikan suara rakyat yang muaranya adalah penolakan terhadap kenaikan harga BBM. (afz/rio/ano/jpnn)
