SUMUTPOS.CO – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengusulkan tujuh langkah dalam penanganan stabilisasi harga beras di pasaran. Salah satunya mengenai dicabutnya harga eceran tertinggi (HET) beras dan kemudian menerapkan HET gabah.
ORI mencatat, harga beras premium alami kenaikan hingga 15 persen jika dibandingkan harga antar September 2022 dan September 2023. Sejak November 2022, harga beras premium selalu di atas HET. Pun dengan beras medium yang alami kenaikan hingga 20 persen. Jika dihitung perbandingan harga antara September 2022 dan September 2023.
Anggota ORI Yeka Hendra Fatika memaparkan, penerapan HET gabah tersebut perlu untuk menekan harga beras. Sebab, saat ini di beberapa daerah kelangkaan terjadi pada ketersediaan gabah. Sementara untuk supply and demand beras masih memenuhi. Meski harga besar terus alami kenaikan. “Usulan ini HET untuk menekan harga gabah di pasaran bisa turun. Tentu dengan melakukan evaluasi,” katanya.
Jika harga gabah kembali terkendali, bisa dipertimbangkan untuk pencabutan HET gabah. Pola pengaturan HET gabah ini penting karena terkait dengan harga beras nantinya.
Solusi ini, kata Yeka lebih mudah mengontrol harga beras lewat HET. Toh nyatanya, harga beras saat ini berada di atas HET. Sementara sanksi tegas mengenai pedagang yang menjual beras di atas HET juga tidak ada. Dengan kontrol HET gabah, harga beras otomatis bisa menyesuaikan pasar. Dan bisa stabil nantinya oleh mekanisme pasar.
ORI juga menyarankan ada pembatasan distribusi dan penjualan harga gabah lintas provinsi. Ini penting agar tidak ada perebutan gabah antar penggilingan. Ini lantaran ORI menemukan beberapa kasus adanya wisata beras antar provinsi. Di mana gabah di beli dari Jatim, kemudian dibeli di pasar Cipinang, kemudian di jual lagi di Jatim.”Ini karena ada perebutan antar penggelingan. Kami juga meminta agar pemerintah mengecek ketersediaan beras di penggilingan,” paparnya.
Penerapan lainnya adalah percepatan memaksimalkan operasi pasar langsung menyasar ke konsumen. Selama ini percepatan distribusi pangan pemerintah masih dilakukan di pasar Induk. Yang belum jelas apakah langsung bisa dibeli oleh masyarakat. “Jadi sebaiknya dijual langsung ke pasar-pasar dan konsumen,” paparnya.
Sebelumnya, Yeka Hendra juga mengungkapkan, Ombudsman telah mengidentifikasi beberapa penyebab yang membuat harga beras melambung tinggi. Menurutnya, setidaknya ada tiga persoalan yang mendorong kenaikan harga bahan pangan ini, yakni kondisi iklim, persoalan di hulu, dan persoalan di hilir.
Pada kondisi iklim, kemarau panjang atau kekeringan terjadi di beberapa wilayah penghasil beras. Kondisi iklim tersebut menghambat dan menurunkan tingkat produksi beras hingga akhirnya ada keterbatasan untuk menyuplai komoditas itu.
Lalu ORI mendapati beberapa hal yang mendorong persoalan di sisi hulu, yaitu, luas lahan pertanian menurun, keterbatasan sarana pertanian, permasalahan benih, dan permasalahan subsidi pupuk. “Mengenai lahan pertanian ini, kalau kita ambil data BPS (Badan Pusat Statistik), itu dikatakan menurun sekitar 200 ribu hektare per tahun, dan itu berpengaruh pada kondisi perberasan kita,” papar Yeka.
Sedangkan dari sisi hilir, sejumlah permasalahan yang terjadi, yakni, komponen produksi seperti sewa lahan, pupuk, bahan bakar minyak (BBM) mengalami kenaikan. Lalu berkurangnya pasokan gabah dari petani, penggilingan padi kecil mati, produksi beras menurun, hingga keterlambatan importasi beras. “Untuk komponen produksi saja, di luar dari sewa lahan, pada 2021 itu sebesar Rp8 juta, dan sekarang ini di kisaran Rp12 juta sampai Rp16 juta per hektare per musim tanam,” jelasnya.
Namun ORI mendukung kebijakan pemerintah yang telah berupaya untuk menekan harga beras. Pengendalian itu melalui upaya pemenuhan pasokan, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau operasi pasar, hingga bantuan pangan. Walaupun nyatanya langkah belum cukup ampuh membuat harga beras melandai. Bahkan dari pantauan ORI dalam periode 3 Agustus 2023 hingga 17 September 2023 harga beras masih dalam tren kenaikan. (elo/bbs/jpg/adz)
