JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Rapat evaluasi haji 2023 antara Komisi VIII DPR dengan Kementerian Agama (Kemenag) di Jakarta kemarin (18/9), mengungkap banyak hal. Diantaranya adalah jumlah petugas haji tahun depan bakal dipangkas lebih separo dibandingkan dengan tahun ini. Meskipun begitu, pemerintah tetap memberikan kuota prioritas untuk jamaah lansia.
Fakta pengurangan jumlah petugas haji itu disampaikan Menag Yaqut Cholil Qoumas. “Kuota petugas haji kita 4.200 di 2023. Tahun depan dikasih kuota petugas 2.000 saja. Kita belum tahu apa dasarnya,” kata Yaqut.
Dia mengatakan pengurangan kuota petugas haji itu berpotensi jadi masalah tersendiri. Pasalnya, Yaqut mengatakan, tahun depan kuota Indonesia tetap di angka 221 ribu. Dia menjelaskan, sejatinya kemarin menggelar rapat dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi soal kuota petugas haji itu. Tetapi rapat tersebut ditunda, karena ada rapat dengan Komisi VIII DPR. Rencananya rapat dengan pihak Saudi itu dijadwal ulang hari ini secara virtual.
Dia mengatakan, keberadaan petugas haji yang proporsional masih cukup penting. Pasalnya, tahun depan pemerintah tetap memberikan kuota prioritas kepada kelompok jamaah lansia. Pasalnya saat ini masih ada sekitar 590 ribu calon jamaah haji lansia di daftar tunggu atau waiting list. Sementara itu haji tahun depan saja, diperkirakan ada 45 ribuan jemaah lansia.
Yaqut menuturkan, ada beberapa aspek pelayanan haji 2023 yang jadi catatan. Diantaranya adalah pada layanan penerbangan, masih ditemukan berbagai persoalan. Seperti perubahan jadwal atau delayed serta perubahan kapasitas pesawat. Dampak dari perubahan kapasitas pesawat itu, terjadi perubahan atau pergeseran jemaah dari satu kloter ke kloter lainnya.
Terkait dengan pesoalan di Armuzna, khususnya keterlambatan jemputan bus di Mudzalifah dan pendistribusian makanan di Mina, Yaqut mengatakan, sudah mendapatkan hasil investigasi dari KPK-nya Arab Saudi. Hasilnya KPK-nya Arab Saudi menemukan sejumlah kekurangan pelayanan yang seharusnya dilakukan oleh pihak ketiga atau masyarikh.
Dari hasil investigasi itu, Saudi bakal memberikan kompensasi atau ganti rugi. Tetapi untuk nilainya masih dihitung oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Kompensasi juga bakal diberikan oleh pihak maskapai pengangkut jemaah. Sebab imbas dari keterlambatan atau perubahan jadwal penerbangan, Kemenag menanggung biaya makanan dan akomodasi jamaah.
Pada rapat tersebut, banyak masukan soal perbaikan layanan haji. Diantara yang disinggung adalah soal tambahan air Zam Zam 5 liter/jemaah yang hingga sekarang belum diterima. Informasi awal, tambahan air Zam Zam itu akan diberikan secara langsung melalui kantor Kemenag di kabupaten/kota.
Persoalan tambahan air Zam Zam itu diantaranya disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily. Dia mengatakan banyak pertanyaan dari jemaah haji di daerahnya, supaya air Zam Zam segera dikirim. “Jamaah menanyakan soal kepastian tambahan air Zam Zam tersebut,” katanya.
Yaqut lantas menjelaskan soal tambahan air Zam Zam yang tidak kunjung diterima jamaah tersebut. Dia mengatakan, Kemenag sudah membayar biaya penambahan air Zam Zam di sistem ehajj milik Saudi pada 5 Juni lalu. “Sampai sekarang masih menunggu proses otorisasi untuk dikeluarkan dari sana,” katanya.
Dia menjelaskan, yang memegang otoritas penambahan air Zam Zam itu adalah Dewan Malaki dan tidak bisa diakses oleh Kemenag. Dia mengatakan, Kemenag hanya bisa menagih terus ke Kementerian Haji dan Umrah Saudi. Dari pesan yang dia terima beberapa waktu lalu, Kementerian Haji dan Umrah Saudi mengatakan ada perkembangan positif soal penambahan air Zam Zam tersebut. (wan/jpg)
