JAKARTA- Pemerintah akan mengeluarkan larangan pemakaian bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium, baik bagi semua mobil dinas instansi pemerintah maupun mobil operasional badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD). Larangan itu rencananya diterapkan mulai Mei nanti.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita H Legowo menyatakan, pembatasan pemakaian BBM bersubsidi rencananya diterapkan pada Mei nanti untuk semua kendaraan instansi pemerintah, BUMN dan BUMD. “Total jumlah kendaraannya mencapai sekitar 10.000 mobil,” kata dia.
Sebagai tahap awal, pelarangan pemakaian BBM bersubsidi bagi mobil dinas akan diterapkan di wilayah Jabodetabek. Selanjutnya, aturan itu akan diberlakukan bagi mobil instansi pemerintah, BUMN dan BUMD, di wilayah Jawa dan Bali. (net/jpnn)
JAKARTA- Pemerintah akan mengeluarkan larangan pemakaian bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium, baik bagi semua mobil dinas instansi pemerintah maupun mobil operasional badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD). Larangan itu rencananya diterapkan mulai Mei nanti.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita H Legowo menyatakan, pembatasan pemakaian BBM bersubsidi rencananya diterapkan pada Mei nanti untuk semua kendaraan instansi pemerintah, BUMN dan BUMD. “Total jumlah kendaraannya mencapai sekitar 10.000 mobil,” kata dia.
Sebagai tahap awal, pelarangan pemakaian BBM bersubsidi bagi mobil dinas akan diterapkan di wilayah Jabodetabek. Selanjutnya, aturan itu akan diberlakukan bagi mobil instansi pemerintah, BUMN dan BUMD, di wilayah Jawa dan Bali. (net/jpnn)
