JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terus berupaya optimal menghimpun dana haji. Anggota BPKH Harry Alexander mengatakan potensi dana haji di Indonesia bisa menyentuh angka Rp600 triliun. Mengingat banyaknya umat Islam yang ada di Indonesia.
Pesan tersebut disampaikan Harry pada BPKH Annual Meeting 2023 yang digelar di Jakarta tadi malam (15/12). Dia mengatakan, di Indonesia saat ini diperkirakan ada 17 juta umat Islam yang eligible atau memenuhi syarat mendaftar haji. n Mereka sudah memenuhi aspek istitoah atau mampu secara finansial dan kesehatan.
Terkait potensi Rp600 triliun, itu didapatkan dari banyaknya jumlah umat Islam yang eligible. Saat ini biaya pendaftaran haji dipatok Rp25 juta per orang. Jika dikalikan 17 juta, angkanya mencapai Rp425 triliun. Itu belum termasuk dana haji yang ada di BPKH sebesar Rp 166 triliun.
Di tengah tingginya potensi dana haji itu, BPKH akan terus mengelola dengan baik dan hati-hati. Sehingga bisa memberikan manfaat berupa subsidi biaya haji. Tahun depan jamaah hanya membayar biaya haji sekitar Rp54 juta. Sisanya sekitar Rp39 juta disubsidi oleh BPKH. “Presiden Joko Widodo mengatakan kepada kita supaya hati-hati (mengelola dana haji),” kata Harry.
Dalam mengelola dana haji itu, BPKH menempatkan di beberapa instrumen. Diantaranya di sukuk sekitar Rp125 triliun. BPKH juga mulai melakukan investasi langsung. Diantaranya dengan akusisi Bank Muamalat. Dia berharap dana haji di BPKH membuat ekosistem keuangan syariah di Indonesia semakin besar.
Sebelumnya, Harry Alexander menyebut, BPKH siap menyambut tambahan kuota 20 ribu haji. “Kami BPKH karena keuangan haji sangat sehat, solvabilitas sehat, jadi berapapun kenaikan kuota yang dapat memberikan manfaat bagi jemaah haji BPKH siap buktikan,” kata Harry.
Harry menjelaskan, dana haji dengan deposit yang diletakkan di perbankan syariah telah dikelola dengan pembagian hasil yang baik. “Kami alhamdulillah walaupun taro di lembaga perbankan syariah, tapi ternyata mereka memberikan imbal hasil yang sangat baik, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh perbankan syariah,” sambung Harry.
Adapun Anggota Badan Pelaksana itu merinci bahwa penempatan bank-bank Syariah yang ada seluruh Indonesia sebelumnya telah berhasil mencapai hampir Rp 2 triliun subsidi yang dihasilkan oleh sejumlah bank syariah kepada jemaah haji.
Sehingga dana di Bank Syariah itu dikatakan Harry, telah berkembang dan juga bertumbuh sebesar dua triliun rupiah. “Kita juga dapat yield (imbal hasil) dari SBN Rp8 triliun, investasi langsung hampir Rp1 triliun. Inilah yang kita berikan agar masyarakat dan jamaah haji bisa membayar lebih murah,” pungkasnya.
Buku Saku Haji
Sementara, BPKH berkolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) meluncurkan pedoman buku saku haji, Kamis (14/12). Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH M Cholil Nafis mengatakan, kolaborasi ini untuk mendukung program haji Indonesia.
“Kewajiban dari MUI ini untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya berhaji. Buku ini perlu kita sampaikan kepada publik sebagai amal jariyah, yang berisi buku panduan tentang haji, keutamaannya, cara-cara merencanakan haji di dalam negeri hingga informasi mengenai pengelolaan dana haji,” jelas Cholil.
Sementara itu, dalam gilirannya, Anggota Badan Pelaksana BPKH, Harry Alexander, menyebut bahwa buku saku haji merupakan salah satu upaya MUI, dan BPKH dalam memberikan referensi utama kepada para calon haji. “Pelaksanaan haji tidak mungkin lepas dari MUI, BPKH, dan bank syariah. Sehingga yang dibutuhkan calon haji referensi utama. Untuk itu kita meluncurkan seri pertama ada ebook dan hard copy. Untuk memperlihatkan kredibilitas lembaga yang mengurus haji,” sambung Harry.
Adapun buku itu sendiri nantinya akan segera didistribusikan ke masyarakat dalam negeri melalui kerja sama antar lembaga terkait, agen travel, hingga ormas Islam, yang tersedia dalam seluruh format, sehingga accessible,” pungkasnya. (wan/bay/jpg)
