11 Bulan Lagi Pilgubsu 2013
MEDAN-Sudah banyak tokoh yang menyatakan maju dalam Pilgubsu 2013 mendatang. Berbagai dukungan dan prediksi juga telah ramai dibicarakan. Sayangnya, persiapan di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumut tidak seheboh para bakal calon (balon). KPUD mengaku belum punya uang. Dompet mereka masih kempes.
“Belum cair karena masih ada beberapa kendala, seperti registrasinya belum diselesaikan. Misalnya penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) antara KPU Sumut dengan Pemprovsu,” ungkap salah seorang Komisioner KPUD Sumut, Turunan B Gulo kepada Sumut Pos, Senin (23/4).
Alokasi anggaran tahapan pelaksanaan Pilgubsu 2013, khususnya sebesar Rp60 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut 2012, hingga saat ini belum juga diterima oleh KPUD Sumut. Diharapkan, paling lambat dana Rp60 miliar tersebut bisa diterima KPUD Sumut pada sekira Bulan Juni 2012 mendatang.
Dana keseluruhan Pilgubsu 2013 yang diajukan KPU Sumut ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) sebesar Rp496 miliar. Dana sebesar itu diajukan dalam dua kali penganggaran di 2012 dan 2013 mendatang.
Untuk 2012, KPUD Sumut membutuhkan dana sesuai pengajuan ke Pemprovsu sebesar Rp120 miliar. Sedangkan untuk Tahun 2013, sebesar Rp376 miliar. “Sudah diajukan di akhir 2011 lalu, karena dimasukkan dalam dua tahun penganggaran. Untuk 2012 ini, belum terealisasi. Pada APBD 2012 tercantum Rp60 miliar dari kebutuhan sekitar Rp121 miliar. Tahapan akan dimulai Juli dan Agustus nanti,” jelas Turunan, Senin (23/4).
Terlepas dari itu, bagaimana dengan masalah uang yang dipergunakan oleh para cagub dan cawagubsu. Apakah banyak persoalan yang muncul, terlebih berkaca pada Pilgubsu 2008 lalu?
Menyikapi pertanyaan itu, Turunan tidak secara spesifik menyatakan banyak persoalan terkait dana-dana Pilgubsu yang dipergunakan para cagub/cawagubsu pada Pilgubsu sebelumnya. Hanya saja, Turunan menyatakan, terdapat adanya perbedaan antara yang dilaporkan oleh pasangan cagub/cawagubsu pada periode Pilgubsu 2008 lalu. Hanya saja, KPUD Sumut tidak memiliki kewenangan dalam hal audit keuangan yang digunakan.
“Tidak bisa dihitung untuk pasangan calon. Saya tidak ingat angka pastinya. Itu jauh dari yang mereka laporkan, tidak sesuai dengan yang dihabiskan di lapangan. Banyak isu, ada yang menghabiskan anggaran sebesar Rp60 miliar, ada yang Rp30 miliar. KPU bukan lembaga audit. Pengeluaran riil, jauh dari yang mereka laporkan. Misalnya Rp200 juta, riil tidak itu? Ada yang jor-joran dengan memasang baliho, iklan di media dan sebagainya. Laporannya, tidak sama,” ungkapnya.
Golkar Siap Beri Tiket ke Gus Irawan
Soal pencalonan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menghargai langkah Gus Irawan yang dikabarkan mulai melakukan penggalangan dukungan berupa pengumpulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk maju sebagai cagub Sumut, lewat jalur perseorangan atau independen. Wakil Sekjen DPP PG, Leo Nababan mengatakan, jika Dirut Bank Sumut benar telah melakukan langkah itu, Golkar menghargainya sebagai sebuah pilihan politik.
Namun, dari pernyataan Leo terlihat ada sinyal kuat bahwa Gus Irawan punya peluang besar untuk diusung Golkar. Leo memastikan, Gus Irawan termasuk salah satu kandidat yang namanya sedang disurvei Golkar.
Alasan Leo, Gus Irawan punya kedekatan dengan Golkar. “Keluarga besar Bomer Pasaribu adalah keluarga besar Partai Golkar,” tegas Leo Nababan kepada koran ini di Jakarta, kemarin (23/4). Sepert diketahui, Bomer Pasaribu merupakan tokoh senior Partai Golkar. Bupati Tapsel Syahrul Pasaribu juga politisi kawakan di partai beringin rindang itu.
Leo juga memastikan, jika dari hasil survei Gus Irawan mendapat skor yang tinggi, maka Golkar akan mengusungnya sebagai cagub. “Kalau dari hasil survei tinggi, kita akan tawarkan Golkar untuk menjadi perahu beliau,” kata Leo.
Terkait nama-nama kandidat yang disurvei Golkar, Leo mengatakan, sebagian nama itu juga masuk dalam daftar 25 nama yang disurvei Partai Demokrat. Sebelumnya, Waketum DPP Partai Demokrat, Jhonny Allen Marbun, menyebutkan, diantara 25 nama yang disurvei Demokrat adalah Sutan Bathoegana,HT Milwan, Gus Irawan, Chairuman Harahap, T Erry Nuradi (bupati Serdangbedagai), Amri Tambunan (bupati Deliserdang), Hasbullah Hadi, AY Nasution (mantan Pangkostrad), Tritamtomo (mantan Pangdam I BB/anggota DPR F-PDIP), RE Nainggolan (mantan Sekdaprov Sumut), Bintatar Hutabarat (PLN), Parlindungan Purba (DPD), Rahmat Shah (DPD), Abdillah, dan sejumlah nama lainnya.
Mengenai Parlindungan Purba, dalam beberapa kali kesempatan kepada koran ini, anggota DPD asal Sumut itu menegaskan tidak akan ikut maju sebagai cagub maupun cawagub Sumut di pemilukada 2013. “Sebagai anggota DPD, masih banyak hal yang harus saya perjuangkan. Harus saya tuntaskan,” ujar Parlin.
Leo mengatakan, tidak masalah nama-nama yang disurvei Golkar sebagian sama dengan yang disurvei Demokrat. “Yang pasti, kita tak tergantung partai lain. Siapa yang terbaik menurut survei, akan kita pilih,” kata Leo. Golkar akan melakukan dua kali survei untuk melihat siapa yang paling layak dimajukan sebagai cagub.
Bagaimana jika hasil tertinggi survei Demokrat dan Golkar ditempati nama yang sama dan kedua partai sama-sama ingin mengusung nama tersebut? Leo mengatakan, jika yang tertinggi ditempati kader Golkar, otomatis akan diusung nama itu. Begitu pun, jika kader Golkar kalah tipis berdasar survei, tetap kader Golkar itu yang akan diusung. Dengan catatan, tingkat popularitasnya akan digenjot di hari-hari terakhir.
Leo memberi contoh, jika hasil survei peringkat pertama nonkader mendapat skor 30, sedang kader mendapat skor 28, maka tetap kader sendiri yang diusung. “Jika nonkader skor 40 sedang kader 10, maka kita tahu diri,” pungkasnya. (ari/sam)
