Elnusa: Ada Permainan Oknum Pertamina dan Aparat
MEDAN- Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Medan mengeluh. Mereka tak puas karena jatah pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang didistribusikan PT Elnusa Petrofin Medan terus berkurang hingga 200 liter per trip. Pihak Elnusa pun menuding hal itu terjadi karena ada oknum pertamina dan aparat yang terlibat.
Itulah sebab, kekurangan ini ditengarai bukan karena ada pembatasan, tapi akibat sesuatu yang selama ini dikenal dengan ‘tangki kencing’. Kurangnya jatah pasokan yang didistribusikan oleh anak perusahaan pertamina tersebut diduga kuat dilakukan oknum sopir n
truk tanki ke sejumlah lokasi penampungan tak resmi di kawasan utara Kota Medan. Dan, sopir-sopir itu dibekingi oleh oknum Pertamina atau oknum aparat keamanan tadi.
“Belakangan ini pasokan premium sering berkurang, bahkan kekurangannya melebihi batas teloransi atau mencapai 150 hinga 200 liter,” kata, Purwanto Pengawas BBM di SPBU Coco Jalan Merak Jingga, Medan, Senin (23/4) kemarin.
Dikatakannya, kurangnya jumlah BBM yang dipesan pihak pengelola SPBU milik Pertamina Retail dengan yang didistribusikan itu kerap terjadi, bahkan saat dilakukan pengukuran ulang kapasitas pasokan yang masuk ke tangki timbun SPBU berkurang hingga melebihi batas teloransi sekitar 0,15 persen. “Kalau kurangnya sekitar 48 liter itu masih wajar, tapi ini sudah melebihi batas teloransi nasional. Kejadian itu sering terulang. Bahkan pasokan tadi pagi saja dari truk tanki BK 9881 CL kapasitas 32 ton yang berkurang sekitar 90 liter,” ungkapnya didampingi petugas Pengawas Non BBM, M.Ali Akbar Simmanjuntak.
Tak pelak, mereka pun langsung melayangkan komplai kepada PT Elnusa Petrofin Medan selaku perusahaan transportasi pendistribusi BBM bersubsidi. “Pengajuan surat keberatan (komplain) sudah kita layangkan ke PT.Elnusan terkait berkurangnya jumlah pesanan BBM, hal itu dilakukan dengan harapan supaya kejadian seperti ini tidak kembali terulang,” ujarnya.
Head Officer PT Elnusa Petrofin Medan, H Joni, ketika dikonfirmasi melalui Staf Pengawasnya, Hendrik, tak menampik hal itu. Bahkan, dia mengakui ‘tangki kencing’ sudah bukan cerita baru lagi. “Itu yang saat ini menjadi masalah, kurangnya pasokan yang didistribusikan diduga karena adanya permainan oknum sopir tanki dengan sejumlah lokasi penampungan tak resmi. Dan ada beberapa orang oknum sopir yang terlibat sudah diberhentikan, tapi anehnya kejadian ini terus saja berlangsung,” aku Hendrik.
Menurut Hendrik, aksi penyelewengan distribusi BBM nekat dilakukan oknum sopir diduga karena adanya oknum petugas keamanan dan oknum pertamina di belakangnya. “Kalau tidak ada oknum yang melindungi tak mungkin sopir berani, sedangkan lokasi itu persis berada di pinggiran jalan besar seperti di Jalan KL Yos Sudarso Km 16,5 Medan Labuhan. Dan perusahaan mendukung jika ada oknum sopir Elnusa ditangkap aparat kepolisian karena terlibat melakukan penyimpangan BBM,” tegasnya.
Bahkan lanjut dia, dirinya sempat ditanyai beberapa oknum petugas militer terkait tindakan tegas yang dilakukan kepada para sopir. “Saya pun bingung bagaimana mencari solusinya, karena setiap kali ada tindakan tegas dari menejemen perusahaan terhadap sopir yang diberhentikan atau diberikan sanksi, pasti ada saja oknum militer yang kemudian memberikan ancaman, baik langsung ataupun lewat telepon selular,” sebut dia.
Terpisah, Kepala Satuan Pengamanan PT (Persero) Pertamina Upms I Medan, Suparman mengatakan, pihaknya saat ini sudah melakukan koordinasi dengan Satuan Ekonomi Direskrim Polda Sumut guna membongkar jaringan para mafia BBM di wilayah Utara Kota Medan.
“Kita sudah berkoordinasi dengan Poldasu dan TNI AL supaya melakukan penertiban terkait keberadaan lokasi-lokasi penampungan BBM di Utara kota Medan termasuk di Jalan KL Yos Sudarso Km 16,5 Medan Labuhan. Jadi kita masih menunggu tindakan tegas dari aparat satuan penegak hukum,” ujar Suparman.
Menurut pria berpangkat perwira TNI ini dirinya mengaku terkejut dengan kian maraknya aktivitas penampungan BBM tak resmi di wilayah utara Kota Medan, bahkan tak jauh dari Mapolsekta Medan Labuhan.
“Apalagi soal adanya lokasi penampungan untuk bahan bakar pesawat (avtur), ini yang buat saya kaget. Kalau sudah bahan bakar pesawat terbang juga dioplos, wah ini bisa membahayakan keselamatan masyarakat yang menggunakan jasa penerbangan, kita harapkan aparat penegak hukum mengambil langkah tegas dan menindak pelakunya,” tegasnya.
Kalau Melapor Bisa Kena Skor
Di sisi lain, Penasihat Himpunan Wiraswata Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Sumut Indonesia, Datmen Ginting menyatakan bahwa kecurangan melalui tangki Pertamina sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu. Bahkan, bisa dikatakan mencapai 20 tahun yang lalu.
Menurutnya, sudah banyak pengusaha SPBU yang melapor pada Hiswana Migas untuk kecurangan ini. Tetapi, awalnya, masalah ini tidak menjadi masalah bagi para pengusaha, mengingat harga BBM murah. “Tapi kalau sekarang sudah bisa dikatakan semakin sering kejadiannya, dan menimbulkan kerugian bagi kita. Karena ‘tangki kencing’ itu yang menanggung kita,” ujarnya.
Dirinya menjelaskan, ‘tangki kencing’ ini akan sulit dibasmi mengingat begitu banyak yang terlibat dalam permainan. Salah satunya pihak yang berwajib dan tentu saja Pertamina. “Bayangkan, saat ini penyaluran BBM ini menggunakan pola baru, yang menggunakan PT Elnusa sebagai kontraktor. Tapi mobil tangki yang punya orang Hiswana Migas. Kalau mau menggunakan Elnusa, ya mobil seharusnya Elnusa yang punya. Ini kenapa harus kita juga yang dibebani,” ungkap Datmen.
Pola baru ini, membuat kerugian pada pengusaha SPBU. Padahal sebelumnya, para pengusaha lebih nyaman bila menggunakan pola lama. “Pola lama, kontraktornya masih anggota Hiswana Migas, bukan Elnusa. sehingga kita lebih nyaman. Tapi sekarang semua sudah berada di tangan Elnusa. Kontraktor untuk penyaluran itu bukan kita lagi,” ungkapnya.
Disinggung terkait untuk melapor ke Pertamina atau kepolisian terkait kecurangan ini, dengan tegas Datmen mengatakan bahwa ini akan menimbulkan masalah bagi si pengusaha. “Dulu, kalau kita melapor, kita pasti diskor, tidak dikirim BBM lagi. Kalau digituin, siapa yang mau melapor? Polisi? Tahu dia kita pengusaha, uang lapor seharga 1 kambing, tetapi nanti yang harus kita bayar seharag 1 kerbau. Mending tidak usah melapor,” tambah Datmen.
Perubahan pola dalam pengiriman ini juga menurut Datmen sebagai salah satu usaha Pertamina untuk menyingkirkan mobil pengusaha, menjadi mobil Pertamina sendiri. Yang nantinya juga akan menimbulkan masalah bagi pengusaha itu sendiri. “Saat ini masalah kita terkait dengan BBM sudah banyak, misalnya, kita sudah mulai dijatah untuk BBM. Padahal, jumlah SPBU terus bertambah,” ujarnya.
“Logikanya, kenapa jumlah SPBU ditambah, bila BBM untuk kita saja di jatah?” tambahnya.
Datmen juga menambakan, permainan ini biasanya akan dilindungi, dan umumnya pelakunya yang memiliki STNK BL (mobil wilayah Aceh, Red). “Banyak jenis permainan ini, dan tentu saja sangat dilindungi. Lihat saja yang ber STNK BL itu, itu pada umumnya yang bermain,” ungkapnya.
Selain kendaraan dari Aceh tersebut, permainan ini juga untuk menjual BBM ke luar negeri atau untuk industri, bukan untuk oplosan seperti yang diduga. “Kalau oplosan tidak mungkin ya, karena harga minyak tanah sudah mahal, malah lebih untung bila minyak tanah dijual secara tunggal,” tambahnya. (mag-17/ram)
