SUMUTPOS.CO – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud juga terus melakukan perlawanan terhadap dugaan kecurangan pemilu. TPN bahkan membentuk tim khusus untuk mengungkapkan kecurangan dengan nama Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan (TPDK) Ganjar-Mahfud
Tim itu dipimpin dua advokat senior, Todung Mulya Lubis sebagai Ketua, dan Henry Yosodiningrat selaku wakil ketua. Todung mengatakan, pihaknya mengajak seluruh anak bangsa yang ingin turut berkontribusi dalam mengungkapkan berbagai kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024.
”Dan mengembalikan Indonesia ke jalur demokrasi dan rule of law,” kata Todung usai rapat tertutup di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat kemarin (19/2).
Menurut Todung, seluruh perjuangan itu dilakukan untuk menyelamatkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, bukan demokrasi-kekuasaan, bukan demokrasi yang menghalalkan segala cara. Dia mengatakan, hal itu sangat penting dan strategis karena pada November 2024 akan diselenggarakan Pilkada serentak di seluruh Indonesia. “Jika perjuangan ini tidak kita tempuh, niscaya ke depan akan muncul ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi di Indonesia,” ungkapnya.
Todung menjelaskan, TPDK Ganjar-Mahfud dibentuk berdasarkan rekomendasi rapat TPN Ganjar-Mahfud, yang dihadiri Ketua Umum PDI Perjuangan, Partai Persatuan Indonesia (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hanura pada 15 Februari 2024 lalu. Dalam rapat tersebut, para ketua umum partai pengusung Ganjar-Mahfud menyepakati pembentukan tim khusus guna melakukan perlawanan secara terukur melalui jalur hukum dan politik atas berbagai kecurangan pemilu dari hulu ke hilir yang mengarah pada pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Kemudian, pada 16 Februari 2024 berlangsung rapat koordinasi untuk menindaklanjuti arahan dari para ketua umum partai pengusung Ganjar-Mahfud. Hasilnya, tim khusus yang disebut TPDK Ganjar-Mahfud resmi dibentuk. “Tim khusus sudah dibentuk dan langsung bekerja di bawah arahan para ketua umum dan sekretaris jenderal parpol pengusung,” kata Todung.
Henry Yosodiningrat mengatakan, tim khusus akan mengkritisi kerusakan demokrasi dan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang dinilai sebagai pemilu dengan kerusakan paling parah dalam sejarah pemilu di Indonesia di masa Reformasi.
Menurutnya, dengan memperhatikan arahan para ketua umum partai pengusung, maka yang diperjuangkan oleh tim khusus adalah demokrasi, hukum dan keadilan. Arahan para ketua umum partai pengusung Ganjar-Mahfud bertujuan untuk menghasilkan kualitas demokrasi melalui pemilu yang sangat menentukan kelangsungan masa depan bangsa.
Karena itulah perjuangan yang dilakukan adalah untuk menempatkan kembali kedaulatan rakyat pada jalan demokrasi melalui prinsip-prinsip supremasi hukum dan keadilan. “Tm khusus yang telah dibentuk ini akan langsung bergerak di bawah koordinasi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD,” paparnya.
Henry menjelaskan, dalam menjalankan tugasnya, tim khusus diperkuat oleh pakar-pakar yang memiliki kredibilitas tinggi di bidang hukum, audit forensik IT, politik, ekonomi, sosiologi, komunikasi, dan psikologi. Saat ini, tim khusus dan seluruh pakar sedang bekerja mengumpulkan, menyelidiki dan membuktikan adanya korelasi antara berbagai kebijakan dan langkah Presiden Joko Widodo dengan perilaku pemilih yang secara TSM telah menguntungkan paslon 02 secara melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
Henry mengapresiasi antusiasme yang begitu tinggi dari para pakar, kelompok-kelompok pro demokrasi, dan para ahli forensik IT. “Dan semua pihak yang banyak membantu dalam mengidentifikasi, menginvestigasi dan mengungkapkan berbagai kecurangan yang bersifat TSM ini,” tandasnya.
Sementara itu founder Drone Emprit Ismail Fahmi menyoroti soal polemik SIREKAP milik KPU. Dia mengakui memang ada sejumlah kasus kesalahan upload data C1 di SIREKAP. ’’Seperti yang terjadi di Lampung,’’ katanya di forum Halaqah Dakwah oleh Komisi Dakwah MUI di Jakarta kemarin (19/2).
Wakil Ketua Komisi Infokom MUI itu mencontohkan kasus salah input 3,5 juta suara untuk pasangan Anies-Muhaimin di sebuah TPS di Lampung. Ismail menuturkan keberadaan SIREKAP itu tetap penting. Sehingga dia tidak setuju terhadap aspirasi supaya layanan SIREKAP itu di-shutdown atau dimatikan sementara.
Menurut Ismail keberadaan SIREKAP itu penting untuk akuntabilitas publik. Kalaupun ada salah input, bisa dilakukan perbaikan. Tanpa harus mematikan layanan tersebut. Ismail mengatakan aplikasi SIREKAP itu bisa menjadi pendamping data-data yang dilaporkan secara berjenjang dari tingkat TPS hingga nasional. ’’Jadi layanan SIREKAP ini harus selalu ada,’’ katanya.
Ismail kurang sepakat dengan pernyataan komisioner KPU, bahwa SIREKAP hanya sebagai alat bantu. Menurutnya, SIREKAP itu bukan alat bantu saja. Tetapi landasan satu-satunya bagi masyarakat umum untuk mengetahui perkembangan rekapitulasi manual oleh KPU di semua level.
Dia mencontohkan viral jumlah suara yang didapat komedian Komeng sebagai calon anggota DPD Provinsi Jawa Barat. Ismail mengatakan jika tidak ada SIREKAP, masyarakat tidak akan mengetahui bahwa suara yang diperoleh Komeng mencapai 1,5 juta suara lebih. Bahkan jika tidak ada SIREKAP, peluang uang manipulasi suara perolehan dalam Pemilu semakim besar. Karena publik tidak bisa ikut memantaunya.
Pada kesempatan yang sama Ketua Komisi Dakwah MUI Ahmad Zubaidi mengatakan, secara umum Pemilu 2024 berjalan lancar. Tetapi dia mengatakan residu yang berpotensi konflik dan perpecahan masih ada. Diantaranya dibalut dengan suara-suara penolakan atau keraguan terhadap akuntabilitas penghitungan suara.
Untuk itu dia berpesan MUI mengimbau kepada para pendakwah untuk ikut mendamaikan umat. Sehingga residu-residu pasca Pemilu yang bisa membawa umat ke kondisi negatif itu bisa segera dibersihkan. ’’Tugas kita sebagai pendakwah atau ulama adalah, menyatukan umat,’’ katanya.
Di sisi lain, capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengajak semua pihak untuk sama-sama melakukan perbaikan atas berbagai kekurangan yang ditemukan. Dia menyebut, temuan itu bukan untuk membolak-balikan hasil pemilu, namun bagian dari gerakan perubahan. ”Kita ingin pemilu kita lebih baik, lebih jujur, bersih, lebih fair, lebih transparan,” ungkapnya, kemarin. Perbaikan atas kekurangan tersebut, lanjut Anies, akan membuat kualitas demokrasi menjadi lebih baik. “Pemilu ini penting karena terjadi lima tahun sekali,” imbuhnya. (lum/tyo/wan/jpg)
