TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pj Wali Kota Tebingtinggi Syarmadani mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Wasin) Pemerintah Tahun 2024 dengan tema Mengawal Penuntasan Pembangunan Jangka Menengah Untuk Kesinambungan Pembangunan secara virtual di Rumah Dinas Wali Kota Jalan Sutomo, Kota Tebingtinggi, Rabu (22/5).
Pembukaan Rakornas yang digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tersebut ditandai dengan pemukulan gong oleh Presiden RI Joko Widodo didampingi Sekkab Pramono Anung Wibowo, Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan Kepala BPKP Dr Muhammad Yusuf Ateh.
Pada kesempatan itu, Presiden RI Jokowi menyampaikan bahwa peran BPKP sangat besar dalam hal pengawasan, BPKP berperan dalam mengawal kesinambungan pembangunan untuk rakyat.
“Kalau kita ibaratkan gerbong kereta, BPKP itu berkontribusi membangun relnya, lurus dan memastikan kereta itu sampai pada tujuan dengan cepat dan tepat, pas,” ujarnya.
Jokowi juga menekankan bahwa tugas BPKP dan pengawas bukan hanya mencari kesalahan, tetapi juga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.
“Mestinya diberikan arahan yang benar, tuntunan yang tepat, bukan memasang jebakan, diemin aja. Mestinya dibenarkan di awal, ini keliru. Jangan terbalik fokusnya, bukan berapa banyak ketahuan penyimpangan tapi berapa banyak bisa dirasakan manfaatnya program rakyat,” kata Presiden RI Jokowi.
Sementara, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam sambutan mengatakan, BPKP bersama aparat pengawas intern pemerintah, Kementerian lembaga daerah dan BUMN dalam melaksanakan pengawasan intern telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara senilai 78,68 triliun, penghematan belanja negara senilai 192,93 triliun serta mampu mengoptimalisasi penerimaan negara senilai 38,75 triliun, total kontribusi keuangan tersebut adalah 310,36 triliun.
“Kami tidak hanya mengawasi akuntabilitas keuangan, kami juga mengawal efektivitas pembangunan pada berbagai bidang pembangunan antara lain bidang kemiskinan kesehatan, pendidikan infrastruktur, ketahanan pangan, transformasi industry, tata kelola tambang dan Perkebunan, penguatan UMKM, tata kelola BUMN/BUMD hingga transformasi energi hijau,” terang Yusuf.
Bahwa pihaknya, lanjut Kepala BPKP, Yusuf, masih mendapati ruang perbaikan dan kebutuhan percepatan pada beberapa program pemerintah lainnya diantaranya pada bidang pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan.
Hasil pengawasan BPKB terhadap tiga bidang tersebut, ungkap Kepala BPKP Yusuf, menemukan fenomena permasalahan yang serupa berupa isu koordinasi kelembagaan dan harmonisasi program antara infrastruktur dan daerah serta kecukupan integrasi dan validasi data rekomendasi kami.
“Oleh karenanya, Rakornas Wasin 2024 ini kami laksanakan sebagai wadah untuk mengkoordinasikan langkah pengawasan agar efektif mengawal percepatan penyelesaian target-target pembangunan 2020-2024 yang tersisa,” ungkap Yusuf Ateh.
Menanggapi hal tersebut, Pj Wali Kota Tebingtinggi Syarmadani mengatakan untuk seluruh OPD di jajaran Pemerintah Kota Tebingtinggi untuk terus melakukan pelaporan yang terbaik. “Dimana nantinya hasil pemeriksaan BPKP tidak ada kerugian negara atas penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah di Pemko Tebingtinggi,” harap Syarmadani. (ian/han)
