MEDAN- Dinas Koperasi dan UKM Sumut meminta penambahan anggaran di tahun 2012 perubahan sebesar Rp1,5 miliar. Ini untuk pengembangan dan peningkatan koperasi. Sedangkan untuk RAPBD 2013, instansi ini akan mengusulkan sebesar Rp35,7 M.
Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut Ir Jonni Pasaribu MAP dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi B DPRD Sumut yang dipimpin Ketua Komisi Washington Pane, Rabu (2/5) di gedung dewan.
Dipaparkan Jonni tahun 2012 ini, alokasi anggaran yang disetujui untuk pengembangan UKM di Sumut itu sebesar Rp2,6 miliar. Dengan belanja langsung hanya sebesar Rp1,49miliar saja.
Dari anggaran ini, programnya hanya tiga program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM, peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
Menurutnya, anggaran sebenar itu belum mampu mengembangkan koperasi di Sumut. Oleh karenanya dia berharap agar pengusulan ini,mendapat dukungan dan setujui komisi B DPRD Sumut. Ini seiring dengan penyusunan anggaran yang berbasis komisi.
Apalagi selama ini, mereka masih menghadapi berbagai kendala dalam pengembangan koperasi tersebut. Misalnya saja, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip dan praktik koperasi. Selain itu juga, koperasi belum bekerja secara efesien sehingga produktivitas belum optimal.
Disamping belum optimalnya akses koperasi terhadap berbagai sumber daya produktif, sarana dan prasarana. Serta masalah administrasi yang belum sesuai dengan yang diharapkan.
Menyikapi hal ini, anggota Komisi B Japorman Saragih menilai anggaran tersebut terlalu minim. Bahkan dengan kondisi ini, menunjukkan pemerintah sudah tidak perduli lagi dengan ekonomi kerakyatan. Sehingga masyarakat ekonomi menengah ke bawah seperti nelayan dan petani misalnya tetap menderita.
Padahal hal seharusnya, koperasi dapat menjadi garda terdepan dalam mengembangkan perekonomian sebagai mana cita- cita bung Hatta. (ari)
