Percaya Imposible Hand

Afiffudin Lubis, Birokrat Senior Medan-Sumut

Bekerja sebaik-baiknya dengan rasa syukur dan percaya ada imposible hand, jadi bekal Afiffudin Lubis menempuh karier tertinggi di Pegawai Negeri Sipil (PNS). Praktis, selama 34 tahun berkarier di PNS, selalu menempati jabatan penting. Setiap jabatan yang dilaluinya selalu meningkat hingga pada puncak kariernya.

Bapak dua anak tiga cucu ini bahkan berkesempatan menjabat Pj Wali Kota Medan sampai dua kali, pada 2005 dan 2009. Begitulah, pria yang biasa disapa Afif ini, fokus berkarier PNS, profesi yang jadi keinginan sejak di duduk di SMA Negeri I, Padangsidempuan. Di sekolah itu pula dia mengasah kemampuan mengorganisasi dan berdiskusi, yang kelak sangat dibutuhkannya dalam karier bahkan hingga masa pensiun.

Baru-baru ini, Sumut Pos disambut Afiffudin Lubis di rumahnya di Jalan Sidomulyo Komplek Pemda No. 22 Medan Timur. Apa saja kesibukannya setelah pensiun. Berikut wawancaranya.

Apa kegiatan Anda sekarang pasca tidak menjadi PNS pada 2009 lalu?

Saya aktif di organisasi, di PW NU Sumut dan menjabat sebagai dewan kota bidang Pemerintahan di Pemko Medan. Selanjutnya, saya menjabat sebagai sekretaris dewan pertimbangan Partai Golkar di DPD I Tingkat Sumut serta pengurus di Forum Pembauran Kebangsaan. Ya lumayan padat untuk mengisi kekosongan saya di masa pensiun ini.

Setelah mengabdi 34 tahun, anda tetap aktif berkegiatan. Tidak tertarik untuk menikmati hari tua dengan beristirahat dan bermain bersama anak cucu?
Saya dari dulu senang berorganisasi, mulai saya pelajar di SMA Negeri I Padangsidempuan sudah menjabat sebagai ketua persatuan pelajar SMA Negeri I Padangsidempuan. Kemudian dilanjutkan ke beberapa organsasi lainnya saat sekolah di APDN.

Sebagian para pensiunan tidak lagi terlibat di organisasi. Sebenarnya apa yang Anda cari dari organisasi?

Ada banyak yang bisa didapatkan. Seperti, kita diajarkan berinteraksi dengan orang lain. Kemudian diajarkan berpidato, atau menyampaikan gagasan-gagasan, diajarkan juga cara berdiskusi yang baik dan selanjutnya diajarkan bagaimana mengambil keputusan. Organisasi juga menjadi tempat menempa diri menjadi pemimpin. Makanya saya sampi sekarang ini (setelah tiga tahun pensiun) tetap aktif berorganisasi.

Bagi PNS, menurut Anda, sebesar besar manfaat organisasi untuk mendukung perjalanan karier di PNS?

Karena banyaknya pengajaran dan pendidikan yang diberikan organisasi, maka berorganisasi dan PNS itu sangat sejalan. Bisa diketahui kalau PNS itu harus bisa berpikir cepat, bekerja dan harus banyak mengisi kemampuannya dengan belajar serta berdiskusi.

Selama berkarier sebagai PNS, Anda selalu diberi jabatan. Apakah itu murni karena kemampuan Anda berorganisasi?

Saya selalu ditawarkan untuk menjabat. Itu karena saya bekerja dengan rasa syukur dan percaya ada keberuntungan ketika kita sudah menanamkan pengetahuan dalam diri pribadi.

Atau, mungkin Anda pernah member imbalan untuk menduduki jabatan tertentu?

Ha… ha… ha… Tidak pernah, sekali pun saya membayar untuk mendapatkan jabatan. Saya percaya ketika kita bekerja dengan rasa syukur dan berbuat untuk memegang amanah, hasilnya akan datang dengan sendirinya.

Anda sempat menyebut ada faktor keberuntungan. Anda percaya dengan factor lucky?

Ya, saya sangat percaya. Beberapa kali saya mengalami. Saat sudah bekerja maksimal dan merasa tidak ada jalan keluar, bantuan yang awalnya tak terbayangkan, bisa muncul.

Awal 2008, walikota dan wakilnya harus berurusan dengan KPK dan ditahan. Kota Medan sempat tanpa pemimpin hingga Anda ditunjuk sebagai Pj pada Agustus 2008. Sebagai Pj, apa yang Anda lakukan waktu itu?

Saya tetap berupaya tenang dan berkonsultasi dengan Wali Kota Medan, Abdillah via telpon atau langsung datang ke Jakarta. Kemudian, koordinasi dengan gubernur.

Saya akui, jabatan sebagai Pj Wali Kota Medan untuk kedua kalinya pada 2008 lalu, saya merasakan cukup berat. Bahkan, sempat ada rasa kelelahan. Namun, saya sebagai PNS dan pengayom PNS di Pemko Medan pada 2007 dan 2008 tetap berupaya memberikan semangat kepada PNS.

Saat bekerja sebagai Sekda tapi menjalankan tugas sebagai Plt Wali Kota Medan, kabarnya Anda bekerja sampai Subuh. Mengapa sampai seperti itu?

Ia benar, saya pikir itu tuntutan pekerjaan yang harus dilakukan. Pertama saya lakukan adalah menjalankan roda administrasi Pemko Medan tak boleh mandek. Jadi harus dikerjakan sampai tuntas, khususnya mengenai surat-surat yang masuk dan keluar dari Pemko Medan. Walau sampai subuh.

Sudah bekerja tak kenal waktu, banyak pihak dan berbagai lembaga menuding kinerja Anda lamban. Pendapat Anda?

Saya paham. Saat itu, memang banyak tuntutan publik yang datang. Ada kondisi yang susah menyahuti berbagai lembaga dan anggota masyarakat, ketika itu. Tapi, saya tetap berkomitmen tidak lari dari pers dan massa ketika itu.

Termasuk para pemain proyek?

Ya, termasuk mereka.

Dengan kondisi bekerja penuh tekanan seperti itu dan malah dituding lamban, apa pendapat keluarga?

Saya sudah tekankan kepada keluarga, dan ini kondisi Pemerintah Kota Medan. Pada saat bersamaan anak-anak juda sudah dewasa, jadi sangat memahami tugas saya.

Dalam kondisi seperti itu, pernah terpikir untuk mundur?

Saya tidak mau mundur, tapi merasa sangat lelah ada.

Apa yang Anda lakukan?

Saya selalu isi dengan mendengar musik, membaca dan menonton film di rumah, saya suka nonton film action di televisi. Satu malam bisa nonton dua judul. Setelah itu beristirahat. Cukup empat sampai enam jam. Terpenting kualitas tidurnya.

Tentunya ada perasaan lega ketika Anda pensiun dari PNS dan jabatan Plt walikota diestafetkan ke Rahudman Harahap.  Alhamdulillah…. Saya pensiun di Golongan IV E, pembina, dengan karier tertinggi sebagai PNS sebagai Sekretaris Daerah Pemko Medan, dan jabatan Pj Wali Kota Medan.

Sebagai birokrat senior, setelah Anda berada di luar, apa pendapat Anda tentang reformasi birokrasi?

Saya lihat ada beberapa hal yang masih perlu dilakukan dalam reformasi birokrasi. Kebutuhan dasar terpenuhi, yang layak dan sesuai dengan struktur serta jabatannya. Perlu dipikirkan pemenuhan kebutuhan birokrat dengan tunjangan penghasilan tambahan.

Selanjutnya, dilakukan penempatan SDM pada bidang yang sesuai keahliannya. Ahli pertanian tentunya tempatnya di bidang pertanian, bukan mengurusi bidang kebudayaan. Ketika dari sisi tersebut, maka bisa tercipta peningkatan kompetensi. Sama seperti sekolah atau pekerjaan itu, ada minat dan bakat-bakat orang.

Bicara birokrasi, tahun depan akan apa pesta demokrasi, pilgub. Apakah demokrasi sudah berjalan?

Saya pikir belum. Karena banyaknya isu money politic berkembang saat gelaran Pilkada. Kita sadar bahwa demokrasi berangkat dari asumsi, di mana masyarakat yang mengetahui besar siapa pemimpinnya. Jadi jangan dipengaruhi dengan money politik.

Ketika hal itu terjadi, maka hasilnya reformasi birokrasi juga tak berjalan sebagaimana diharapkan. Jadi sangat tergantung kepada masing-masing kandidat kepala daerah dalam menjalankan visi dan misinya.

Kan orang memilih kepala daerah karena visi dan misinya. Intinya kepada pemimpinnya, karena sebenarnya pemimpin itu yang diberikan mandat sebagai kepala daerah. Idealnya, DPR harus mengawal visi dan misi kepala daerah terpilih, karena visi dan misi itu menjadi visi dan misi daerah.

Saat kepala daerah dan wakilnya terpilih, mereka kerap berselisih. Tanggapan Anda?

Secara resmi disampaikan kemendagri menyampaikan, sekitar 93 persen kepala daerah dan wakilnya tidak harmonis. Kenapa itu terjadi, pertama dilihat bentuk yang pertama. Pasangan ini dijodohkan partai pengusung, tidak banyak partai yang mengusung tunggal, sehingga harus ada koalisi.

Kedua, adanya biaya bersama untuk kampanye. Setelah terpilih bisa menjadi masalah. Ketiga, kewenangan wakil kepala daerah yang tidak diberikan kepala daerah. keempat, perselisihan pendapat saat penempatan orang pada posisi jabatan. Jadi perlu dipertimbangkan wakil kepala daerah karir yang ditunjuk langsung. Dianggap wakil kepala daerah dari jabatan kepegawaian. Jadi perlu diketahui ketidakharmonisan itu secara substansial karena ada masalah satu paket.(ril)

DATA DIRI
Nama    :    Drs. H. Afifuddin Lubis, M.Si.
Lahir    :    Kotanopan, Sumatera Utara, 12 Juli 1949
Istri    :    Tetty Nirwani
Anak    :

1. Kapten Inf. M. Iqbal Lubis
2. Inneke Qamariah, SE MSi

AKTIVITAS

• Dewan kota, anggota bidang pemerintahan.
• PW NU Sumut, sebagai Wakil Ketua periode 2007-2012
• Forum pembauran kebangsaan, wakil ketua di sumut periode     2011-2016.
• Sekretaris Dewan Pertimbangan Partai Golkar Sumut.

KARIER

• 1976-1978    Golongan pangkat IIB di Bappeda Propinsi Sumut
• 1978-1979    Staf di Kecamatan Medan timur
• 1979-1980    Ka TU (Sekcam) golongan II C Medan Deli
• 1980-1982    Tugas belajar di Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta  tamat III A
• 1982-1984    Asisten pribadi Wali kota Medan, AS Rangkuti
• 1984-1985    Kasubbag pengadaan pada bagian Umum di sekre tariat Kota Medan
• 1985-1986    Camat Medan Belawan
• 1986-1990    Camat Medan Kota
• 1990-1991    Kabag Umum secretariat Kota Medan
• 1991-1993    Kepala Protokol Kantor Gubernur Sumut
• 1993-1996    Menjadi asisten pemerintahan di Pemko Medan
• 1996-1998    Kepala Bidang Penelitian Bappeda Sumut
• 1998-2002    Kepala Biro Otda Pemprovsu
• 2002-2005    Asisten Administrasi di kantor Gubsu dan menjabat Pj  Wali Kota Medan (maret –juli 2005)
• 2005-2008    Sekda Kota Medan
• 2008-2009    Pj Wali Kota Medan

Afiffudin Lubis, Birokrat Senior Medan-Sumut

Bekerja sebaik-baiknya dengan rasa syukur dan percaya ada imposible hand, jadi bekal Afiffudin Lubis menempuh karier tertinggi di Pegawai Negeri Sipil (PNS). Praktis, selama 34 tahun berkarier di PNS, selalu menempati jabatan penting. Setiap jabatan yang dilaluinya selalu meningkat hingga pada puncak kariernya.

Bapak dua anak tiga cucu ini bahkan berkesempatan menjabat Pj Wali Kota Medan sampai dua kali, pada 2005 dan 2009. Begitulah, pria yang biasa disapa Afif ini, fokus berkarier PNS, profesi yang jadi keinginan sejak di duduk di SMA Negeri I, Padangsidempuan. Di sekolah itu pula dia mengasah kemampuan mengorganisasi dan berdiskusi, yang kelak sangat dibutuhkannya dalam karier bahkan hingga masa pensiun.

Baru-baru ini, Sumut Pos disambut Afiffudin Lubis di rumahnya di Jalan Sidomulyo Komplek Pemda No. 22 Medan Timur. Apa saja kesibukannya setelah pensiun. Berikut wawancaranya.

Apa kegiatan Anda sekarang pasca tidak menjadi PNS pada 2009 lalu?

Saya aktif di organisasi, di PW NU Sumut dan menjabat sebagai dewan kota bidang Pemerintahan di Pemko Medan. Selanjutnya, saya menjabat sebagai sekretaris dewan pertimbangan Partai Golkar di DPD I Tingkat Sumut serta pengurus di Forum Pembauran Kebangsaan. Ya lumayan padat untuk mengisi kekosongan saya di masa pensiun ini.

Setelah mengabdi 34 tahun, anda tetap aktif berkegiatan. Tidak tertarik untuk menikmati hari tua dengan beristirahat dan bermain bersama anak cucu?
Saya dari dulu senang berorganisasi, mulai saya pelajar di SMA Negeri I Padangsidempuan sudah menjabat sebagai ketua persatuan pelajar SMA Negeri I Padangsidempuan. Kemudian dilanjutkan ke beberapa organsasi lainnya saat sekolah di APDN.

Sebagian para pensiunan tidak lagi terlibat di organisasi. Sebenarnya apa yang Anda cari dari organisasi?

Ada banyak yang bisa didapatkan. Seperti, kita diajarkan berinteraksi dengan orang lain. Kemudian diajarkan berpidato, atau menyampaikan gagasan-gagasan, diajarkan juga cara berdiskusi yang baik dan selanjutnya diajarkan bagaimana mengambil keputusan. Organisasi juga menjadi tempat menempa diri menjadi pemimpin. Makanya saya sampi sekarang ini (setelah tiga tahun pensiun) tetap aktif berorganisasi.

Bagi PNS, menurut Anda, sebesar besar manfaat organisasi untuk mendukung perjalanan karier di PNS?

Karena banyaknya pengajaran dan pendidikan yang diberikan organisasi, maka berorganisasi dan PNS itu sangat sejalan. Bisa diketahui kalau PNS itu harus bisa berpikir cepat, bekerja dan harus banyak mengisi kemampuannya dengan belajar serta berdiskusi.

Selama berkarier sebagai PNS, Anda selalu diberi jabatan. Apakah itu murni karena kemampuan Anda berorganisasi?

Saya selalu ditawarkan untuk menjabat. Itu karena saya bekerja dengan rasa syukur dan percaya ada keberuntungan ketika kita sudah menanamkan pengetahuan dalam diri pribadi.

Atau, mungkin Anda pernah member imbalan untuk menduduki jabatan tertentu?

Ha… ha… ha… Tidak pernah, sekali pun saya membayar untuk mendapatkan jabatan. Saya percaya ketika kita bekerja dengan rasa syukur dan berbuat untuk memegang amanah, hasilnya akan datang dengan sendirinya.

Anda sempat menyebut ada faktor keberuntungan. Anda percaya dengan factor lucky?

Ya, saya sangat percaya. Beberapa kali saya mengalami. Saat sudah bekerja maksimal dan merasa tidak ada jalan keluar, bantuan yang awalnya tak terbayangkan, bisa muncul.

Awal 2008, walikota dan wakilnya harus berurusan dengan KPK dan ditahan. Kota Medan sempat tanpa pemimpin hingga Anda ditunjuk sebagai Pj pada Agustus 2008. Sebagai Pj, apa yang Anda lakukan waktu itu?

Saya tetap berupaya tenang dan berkonsultasi dengan Wali Kota Medan, Abdillah via telpon atau langsung datang ke Jakarta. Kemudian, koordinasi dengan gubernur.

Saya akui, jabatan sebagai Pj Wali Kota Medan untuk kedua kalinya pada 2008 lalu, saya merasakan cukup berat. Bahkan, sempat ada rasa kelelahan. Namun, saya sebagai PNS dan pengayom PNS di Pemko Medan pada 2007 dan 2008 tetap berupaya memberikan semangat kepada PNS.

Saat bekerja sebagai Sekda tapi menjalankan tugas sebagai Plt Wali Kota Medan, kabarnya Anda bekerja sampai Subuh. Mengapa sampai seperti itu?

Ia benar, saya pikir itu tuntutan pekerjaan yang harus dilakukan. Pertama saya lakukan adalah menjalankan roda administrasi Pemko Medan tak boleh mandek. Jadi harus dikerjakan sampai tuntas, khususnya mengenai surat-surat yang masuk dan keluar dari Pemko Medan. Walau sampai subuh.

Sudah bekerja tak kenal waktu, banyak pihak dan berbagai lembaga menuding kinerja Anda lamban. Pendapat Anda?

Saya paham. Saat itu, memang banyak tuntutan publik yang datang. Ada kondisi yang susah menyahuti berbagai lembaga dan anggota masyarakat, ketika itu. Tapi, saya tetap berkomitmen tidak lari dari pers dan massa ketika itu.

Termasuk para pemain proyek?

Ya, termasuk mereka.

Dengan kondisi bekerja penuh tekanan seperti itu dan malah dituding lamban, apa pendapat keluarga?

Saya sudah tekankan kepada keluarga, dan ini kondisi Pemerintah Kota Medan. Pada saat bersamaan anak-anak juda sudah dewasa, jadi sangat memahami tugas saya.

Dalam kondisi seperti itu, pernah terpikir untuk mundur?

Saya tidak mau mundur, tapi merasa sangat lelah ada.

Apa yang Anda lakukan?

Saya selalu isi dengan mendengar musik, membaca dan menonton film di rumah, saya suka nonton film action di televisi. Satu malam bisa nonton dua judul. Setelah itu beristirahat. Cukup empat sampai enam jam. Terpenting kualitas tidurnya.

Tentunya ada perasaan lega ketika Anda pensiun dari PNS dan jabatan Plt walikota diestafetkan ke Rahudman Harahap.  Alhamdulillah…. Saya pensiun di Golongan IV E, pembina, dengan karier tertinggi sebagai PNS sebagai Sekretaris Daerah Pemko Medan, dan jabatan Pj Wali Kota Medan.

Sebagai birokrat senior, setelah Anda berada di luar, apa pendapat Anda tentang reformasi birokrasi?

Saya lihat ada beberapa hal yang masih perlu dilakukan dalam reformasi birokrasi. Kebutuhan dasar terpenuhi, yang layak dan sesuai dengan struktur serta jabatannya. Perlu dipikirkan pemenuhan kebutuhan birokrat dengan tunjangan penghasilan tambahan.

Selanjutnya, dilakukan penempatan SDM pada bidang yang sesuai keahliannya. Ahli pertanian tentunya tempatnya di bidang pertanian, bukan mengurusi bidang kebudayaan. Ketika dari sisi tersebut, maka bisa tercipta peningkatan kompetensi. Sama seperti sekolah atau pekerjaan itu, ada minat dan bakat-bakat orang.

Bicara birokrasi, tahun depan akan apa pesta demokrasi, pilgub. Apakah demokrasi sudah berjalan?

Saya pikir belum. Karena banyaknya isu money politic berkembang saat gelaran Pilkada. Kita sadar bahwa demokrasi berangkat dari asumsi, di mana masyarakat yang mengetahui besar siapa pemimpinnya. Jadi jangan dipengaruhi dengan money politik.

Ketika hal itu terjadi, maka hasilnya reformasi birokrasi juga tak berjalan sebagaimana diharapkan. Jadi sangat tergantung kepada masing-masing kandidat kepala daerah dalam menjalankan visi dan misinya.

Kan orang memilih kepala daerah karena visi dan misinya. Intinya kepada pemimpinnya, karena sebenarnya pemimpin itu yang diberikan mandat sebagai kepala daerah. Idealnya, DPR harus mengawal visi dan misi kepala daerah terpilih, karena visi dan misi itu menjadi visi dan misi daerah.

Saat kepala daerah dan wakilnya terpilih, mereka kerap berselisih. Tanggapan Anda?

Secara resmi disampaikan kemendagri menyampaikan, sekitar 93 persen kepala daerah dan wakilnya tidak harmonis. Kenapa itu terjadi, pertama dilihat bentuk yang pertama. Pasangan ini dijodohkan partai pengusung, tidak banyak partai yang mengusung tunggal, sehingga harus ada koalisi.

Kedua, adanya biaya bersama untuk kampanye. Setelah terpilih bisa menjadi masalah. Ketiga, kewenangan wakil kepala daerah yang tidak diberikan kepala daerah. keempat, perselisihan pendapat saat penempatan orang pada posisi jabatan. Jadi perlu dipertimbangkan wakil kepala daerah karir yang ditunjuk langsung. Dianggap wakil kepala daerah dari jabatan kepegawaian. Jadi perlu diketahui ketidakharmonisan itu secara substansial karena ada masalah satu paket.(ril)

DATA DIRI
Nama    :    Drs. H. Afifuddin Lubis, M.Si.
Lahir    :    Kotanopan, Sumatera Utara, 12 Juli 1949
Istri    :    Tetty Nirwani
Anak    :

1. Kapten Inf. M. Iqbal Lubis
2. Inneke Qamariah, SE MSi

AKTIVITAS

• Dewan kota, anggota bidang pemerintahan.
• PW NU Sumut, sebagai Wakil Ketua periode 2007-2012
• Forum pembauran kebangsaan, wakil ketua di sumut periode     2011-2016.
• Sekretaris Dewan Pertimbangan Partai Golkar Sumut.

KARIER

• 1976-1978    Golongan pangkat IIB di Bappeda Propinsi Sumut
• 1978-1979    Staf di Kecamatan Medan timur
• 1979-1980    Ka TU (Sekcam) golongan II C Medan Deli
• 1980-1982    Tugas belajar di Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta  tamat III A
• 1982-1984    Asisten pribadi Wali kota Medan, AS Rangkuti
• 1984-1985    Kasubbag pengadaan pada bagian Umum di sekre tariat Kota Medan
• 1985-1986    Camat Medan Belawan
• 1986-1990    Camat Medan Kota
• 1990-1991    Kabag Umum secretariat Kota Medan
• 1991-1993    Kepala Protokol Kantor Gubernur Sumut
• 1993-1996    Menjadi asisten pemerintahan di Pemko Medan
• 1996-1998    Kepala Bidang Penelitian Bappeda Sumut
• 1998-2002    Kepala Biro Otda Pemprovsu
• 2002-2005    Asisten Administrasi di kantor Gubsu dan menjabat Pj  Wali Kota Medan (maret –juli 2005)
• 2005-2008    Sekda Kota Medan
• 2008-2009    Pj Wali Kota Medan