Pemkab dan DPRD Karo harus Sinergi
MEDAN-Pemerintah Kabupaten dan DPRD Tanah Karo diminta bersinergi melaksanakan pembangunan daerah dan melakukan terobosan-terobosan dalam rangka mewujudkan janji-janji pilkada pada waktu sebelum menjabat.
‘’Apa yang diprogramkan semasa berkampanye dulu harus bisa direalisasikan dengan konsep nyata. Bupati, wakil bupati beserta para anggota dewan di Tanah Karo harus berkolaborasi dalam visi/misi pembangunan daerahnya, termasuk juga menetapkan APBD,” ujar pengamat politik DR Putra Kaban SH MH kepada wartawan, kemarin.
Menurutnya, sekarang ini Pemkab Karo dan seluruh jajarannya perlu menjelaskan kepada masyarakat tentang posisi APBD untuk pembangunan daerah. Sehingga masyarakat dapat memahami dengan baik anggaran dan konsep pembangunan daerahnya. Sedangkan DPRD juga harus mendorong pemkab agar betul-betul mewujudkan programnya secara realita.
Advokad senior ini menjelaskan, Tanah Karo merupakan daerah yang dikelilingi kawasan hutan lindung. Artinya pemda dan DPRD harus mampu mengolah daerahnya dengan bijak. Jangan sampai terjebak dengan membuat perda-perda yang bukan domainnya.
Pemkab dan DPRD Karo harus benar-benar melihat wilayah-wilayah mana yang perlu diperdakan dan yang cukup hanya dengan koordinasi saja. Pemda dan DPRD juga harus melihat skala prioritas pembangunan, khususnya masalah infrastruktur jalan.
Sebab perbaikan antara jalan propinsi dan ke desa-desa merupakan harga mati dan tidak boleh ditawar-tawar lagi, agar masyarakat dapat merasakan perobahan yang dilakukan bupati sekarang.
“Jadi saya mengharapkan bupati dan jajarannya melakukan verifikasi terkait hal-hal apa yang harus dilakukan dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Dan kepada SKPD karo juga harus bisa memberikan masukan kepada bupati secara akurat. Masyarakat juga perlu memahami, untuk membangun Karo tidak hanya tugas bupati, melainkan diperlukan juga peran DPRD sebagai pengesah anggaran,” paparnya. (smg)
Pemkab dan DPRD Karo harus Sinergi
MEDAN-Pemerintah Kabupaten dan DPRD Tanah Karo diminta bersinergi melaksanakan pembangunan daerah dan melakukan terobosan-terobosan dalam rangka mewujudkan janji-janji pilkada pada waktu sebelum menjabat.
‘’Apa yang diprogramkan semasa berkampanye dulu harus bisa direalisasikan dengan konsep nyata. Bupati, wakil bupati beserta para anggota dewan di Tanah Karo harus berkolaborasi dalam visi/misi pembangunan daerahnya, termasuk juga menetapkan APBD,” ujar pengamat politik DR Putra Kaban SH MH kepada wartawan, kemarin.
Menurutnya, sekarang ini Pemkab Karo dan seluruh jajarannya perlu menjelaskan kepada masyarakat tentang posisi APBD untuk pembangunan daerah. Sehingga masyarakat dapat memahami dengan baik anggaran dan konsep pembangunan daerahnya. Sedangkan DPRD juga harus mendorong pemkab agar betul-betul mewujudkan programnya secara realita.
Advokad senior ini menjelaskan, Tanah Karo merupakan daerah yang dikelilingi kawasan hutan lindung. Artinya pemda dan DPRD harus mampu mengolah daerahnya dengan bijak. Jangan sampai terjebak dengan membuat perda-perda yang bukan domainnya.
Pemkab dan DPRD Karo harus benar-benar melihat wilayah-wilayah mana yang perlu diperdakan dan yang cukup hanya dengan koordinasi saja. Pemda dan DPRD juga harus melihat skala prioritas pembangunan, khususnya masalah infrastruktur jalan.
Sebab perbaikan antara jalan propinsi dan ke desa-desa merupakan harga mati dan tidak boleh ditawar-tawar lagi, agar masyarakat dapat merasakan perobahan yang dilakukan bupati sekarang.
“Jadi saya mengharapkan bupati dan jajarannya melakukan verifikasi terkait hal-hal apa yang harus dilakukan dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Dan kepada SKPD karo juga harus bisa memberikan masukan kepada bupati secara akurat. Masyarakat juga perlu memahami, untuk membangun Karo tidak hanya tugas bupati, melainkan diperlukan juga peran DPRD sebagai pengesah anggaran,” paparnya. (smg)
