MEDAN- Dua belas mantan pengurus DPD I PG Sumut, menggelar konfrensi pers di Desa-Desa Resto, Jalan Setia Budi Tanjung Rejo, Medan, Selasa (8/5). Mereka kembali menegaskan menolak revitalisasi yang tidak sesuai dengan mekanisme di Partai Golkar tersebut. Mereka pun merasa dizalimi.
Ada yang menarik di lokasi konfrensi pers itu. Mantan Sekretaris DPD Golkar Sumut Hardy Mulyono terlihat hanya di bagian belakang resto. Sementara yang memberikan keterangan pers kepada wartawan adalah Mahmuddin Lubis, Syafruddin Basyir, Syamsul Komar, Rajamin Sirait, Tadjuddin Nur Sikumbang, Riza Fahrumi Taher.
“Saya lagi ada tamu. Kan sama saja dengan kawan-kawan lainnya,” elaknya ketika dijumpai Sumut Pos.
Kehadiran Hardy dalam konfrensi pers itu sejatinya sangat penting. Setidaknya, keterangan dari dialah yang ditunggu wartawan. Tapi, pria berkepala plontos tersebut malah menyatakan, akan memberikan keterangan lebih lanjut di lain waktu. “Nanti kita wawancara lagi,” akunya.
Sementara itu, dalam keterangan pers tersebut, para mantan pengurus DPD I PG Sumut, menyatakan dan mengisyaratkan perlawanan terhadap keputusan revitalisasi yang belum lama ini dilakukan.
“Mekanisme pemecatan yang berlaku dalam partai Golkar tidak ada yang instan seperti itu, dan ini baru kejadian pertama semenjak saya bergabung di Golkar 30 tahun yang lalu. Aday ini tidak paham dengan itu. Jadi ada orang-orang yang di dekat Aday (Plt Ketua DPD PG Sumut, Andi Achmad Dara, Red),” kata mantan Wakil Ketua DPD I PG Sumut, Mahmudin Lubis.
Maka dari itu, 12 mantan pengurus PG Sumut yang dipecat tersebut, secara tegas menolak revitalisasi yang tidak sesuai dengan mekanisme di Partai Golkar tersebut. Untuk itu, mereka berencana akan mempertanyakan secara langsung terkait terbitnya SK Nomor 170/DPP/Golkar/V/2012 tentang Susunan Kepengurusan DPD Partai Golkar Sumut Hasil Revitalisasi.
“Saya sedih mendengar ini, meskipun sampai saat ini kami belum ada yang menerima SK pemecatan. Saya berani garansi mereka-meraka ini adalah yang loyal, bahkan jika dibandingkan kepengurusan baru yang kami tahu dari pemberitaan media. Saya pribadi menegaskan, saya bukan ingin minta jabatan lagi, tapi buatlah kebijakan yang sesuai mekanisme partai dengan parameter yang jelas,” tegas Mahmuddin Lubis.
Ditambahkannya, dirinya dan yang lainnya pernah berupaya berdiskusi dengan Ketum DPP PG, Abu Rizal Bakrie. “Saya ajak Ketum diskusi. Nah, kalau seorang ketua yang mau jadi Calon Presiden (capres) seperti ini, mau bagaimana negara ini? Kita meminta Ketum dan Sekjend berdialog. Jangan hanya orang-orang yang tak paham, yang diajak berdialog,” tegasnya.
Sedangkan Mantan Wakil Ketua DPD I PG Sumut lainnya, Rajamin Sirait pada kesempatan itu menyatakan, pemecatan tersebut sarat kepentingan kelompok tertentu dan dapat merusak citra Golkar yang saat ini sudah kembali bangkit. “Peristiwa ini akan membawa kehancuran bagi Golkar, karena akan terpecah kesolidan yang sudah terbangun selama ini,” tegasnya.
Riza Fahruni Taher, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPD I PG Sumut menambahkan, mereka saat ini sedang menyiapkan konsep tertulis terkait penolakan mereka terhadap terbitnya SK yang ditandatangani Ketum DPP Aburizal Bakri dan Idrus Marham tersebut. “Kami sudah menyiapkan konsepnya dan dalam waktu dekat akan kami sampaikan langsung kepada ketum,” katanya.
“Ini penzaliman, pembodohan dan pelecehan. Ini belum pernah terjadi,” timpal Tadjuddin Nur Sikumbang.
Bahkan, Tadjuddin Nur sempat menyatakan, banyak orang-orang yang saat ini duduk di kepengurusan Golkar, merasa tidak nyaman dengan keberadaan dirinya dan 11 rekannya yang sama-sama dicopot dari kepengurusan Golkar Sumut. “Loyal itu kepada partai, bukan kepada Aday. Ini ada orang-orang yang tak nyaman dengan kami,” tegasnya lagi.
Menyikapi pernyataan itu, Sumut Pos menyinggung tentang rumor, 12 pengurus DPD I Golkar Sumut yang dipecat, juga bukan merupakan orang yang loyal dengan Partai Golkar, tapi lebih loyal dengan sosok Syamsul Arifin. “Itu bohong. Saya lebih lama dari Datuk (Syamsul Arifin, Red). Dia malah setiap ketemu saya manggil ketua. Karena saya lebih lama di Golkar ketimbang dia. Saya sudah 30 tahun di Golkar,” akunya.
Lalu, bagaimana dengan wacana menggelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), terlebih sudah ada vonis incracht dari Mahkamah Agung (MA) kepada Syamsul Arifin selama enam tahun kurungan?
Menyikapi hal itu, Tadjuddin Nur langsung menegaskan, harusnya prosesi Musdalub di tubuh Golkar dilakukan. “Musdalub sudah keharusan partai. Dan selayaknya ada Musdalub,” katanya.(ari)
