STABAT, SUMUTPOS.CO – Pengelolaan dana desa di Halaban, Kecamatan Besitang, Langkat, masih terus menjadi perbincangan. Pasalnya, penggunaan anggaran dana desa itu diduga tidak becus.
Kali ini, penggunaan anggaran dana desa untuk berdirinya panglong sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi polemik. Anggaran yang dikucurkan diduga ratusan juta untuk panglong itu, kini sudah lenyap alias tidak beroperasi.
Panglong itu merupakan BUMDes yang menyediakan kebutuhan bangunan. Masyarakat Desa Halaban, Rabial menjelaskan, anggaran untuk BUMDes Panglong dikucurkan 2 tahap senilai Rp200 juta.
“Tahap pertama tahun anggaran 2019 Rp 100 juta dan tahap kedua Rp 2020 Rp 100 juta lagi,” ujar Rabial, Senin (24/2/2025).
Rabial juga mengakui, BUMDes itu kini sudah tutup. Alhasil, anggaran ratusan juta itu terbuang sia-sia.
Muncul dugaan, BUMDes Panglong itu tutup diduga karena tidak ada keseriusan pengurus mengelolanya. “Memang ada utang warga kalau saya tak salah sekitar Rp29 juta, itupun sudah dikembalikan oleh masyarakat,” ujar Rabial.
Kata dia, BUMDes Panglong milik Desa Halaban lenyap sejak tahun 2021. “Soal unit air bersih itu tak jelas. Karena apa, belum ada pengukuhannya. Tapi desa mengatakan itu Bumdesnya,” ujar eks ketua unit air bersih ini.
Rabial beserta masyarakat lain hingga kini tidak tau induk BUMDes di Halaban itu yang mana. “Karena yang diklaim desa itu unitnya. Dan pengurus Bumdes orangnya itu-itu saja. Kades tidak berani memecat orang-orang yang ada di Bumdes itu,” bebernya.
Terpisah, Kepala Desa Halaban, Tamaruddin malah menyalahkan masyarakat saat dikonfirmasi BUMDes Panglong itu lenyap. Menurut Tamaruddin, BUMDes Panglong lenyap karena masyarakat ambil barang dengan berutang.
“Awal berhentinya BUMDes yaitu usaha pembangunan atau panglong di Desa Halaban ini, salah satu kendalanya banyak masyarakat yang mengambil tapi diutangkan sehingga habisnya modal,” ujar Tamaruddin.
Kendala lain, kata Tamaruddin, juga ada panglong lain hadir di Desa Halaban. “Kendala berikutnya seiring berdirinya panglong BUMDes itu, muncul pula panglong-panglong baru yang lebih lengkap lagi alat-alatnya dengan segala macamnya, dan harganya mengalahkan harga BUMDes. Akhirnya tutuplah BUMDes Panglong Desa Halaban,” ujar Tamaruddin.
“Sekarang Bumdes kita pengembangan air bersih. Dan sampai hari ini berjalan dengan baik,” tukasnya.
Sebelumnya, dugaan penyelewengan Anggaran Dana Desa atau ADD Halaban, Kecamatan Besitang, Langkat, tahun anggaran 2024, kembali ke permukaan. Kali ini, dugaan penyelewengan itu diduga terjadi pada mata anggaran peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengelolaan peternakan, kandang, dll) pada tahap 1 senilai Rp200.077.600.
Dugaan penyelewengan itu modusnya diduga dengan cara mark-up anggaran. (ted/han)
