26 C
Medan
Wednesday, February 26, 2025
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img

Pembangunan Infrastruktur di Marelan Jadi Prioritas Saiful Bahri

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Medan Marelan menjadi prioritas Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai NasDem, Saipul Bahri, SE. Infrastruktur tersebut menyangkut jalan dan drainase.

Hal itu disampaikannya saat menjemput aspirasi masyarakat pada Reses II Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025 yang di laksanakannya di dua lokasi berbeda di Kecamatan Medan Marelan, Senin (24/2/2025) sore.

Kedua lokasi itu, masing-masing di Jalan Durung III, Garden Pesona Asri, Lingkungan 19, Kelurahan Terjun dan di Jalan Kapt. Rahmadbuddin, No. 21 Lingkungan 12, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan.

Persoalan infrastruktur khususnya drainase, kata Saipul, menjadi skala prioritas untuk di selesaikan. “Masalah drainase ini menjadi prioritas bagi saya. Saya sudah cek, sudah masuk dalam Musrenbang untuk perbaikan drainase sepanjang 3.000 meter. Ini akan saya kawal dan perjuangkan agar terealisasi,” katanya.

Terkait banjir, kata Saipul, wilayah Andansari dalam 3 tahun belakangan ini selalu banjir. Hal itu di sebabkan selain tidak baiknya drainase yang ada, juga Sungai Bedera tidak mampu lagi menampung debit air yang masuk. “Kondisi Sungai Bedera saat ini lebih tebal sendimentasinya di bandingkan air. Makanya, Sungai Bedera perlu dinormalisasi,” katanya.

Selain itu, sebut Saipul, masalah fasilitas umum (Fasum) perumahan juga menjadi prioritas, sehingga nantinya pembangunan infrastruktur di area perumahan bisa di lakukan. “Ini menjadi catatan bagi. Saya akan perjuangkan agar pihak developer bisa menyerahkan Fasum itu ke Bagian Aset Pemkot Medan. Kalau sudah diserahkan dan menjadi aset, maka Pemkot Medan dapat melakukan pembangunan,” sebutnya.

Jadi, sebut legislator dari Dapil II meliputi Kecamatan Medan Marelan, Medan Labuhan dan Medan Belawan itu, semua aspirasi yang disampaikan menjadi masukan bagi anggota DPRD untuk di teruskan ke Pemkot Medan agar dapat di tindaklanjuti menjadi program pembangunan.

“Inilah gunanya Reses. Reses itu menyerap aspirasi masyarakat untuk dimasukkan menjadi program Pembangunan. Semua aspirasi ini akan kami sampaikan kepada Pemkot Medan dalam sidang paripurna nantinya,” kata anggota Komisi I itu.

Sementara Kepala UPT Medan Utara Dinas SDABMBK, Muhammad Kelana Putra, menyampaikan persoalan utama di Andansari karena wilayahnya berbatasan dengan Deliserdang. “Parit kebun itu masuk wilayah Deliserdang dan kondisinya cukup parah. Buangan parit kebun itu ke Sungai Bedera dan kondisi sungai sudah dangkal,” katanya.

Dari hasil kolaborasi, sebut Kelana, Pemkot Medan dan Deliserdang sepakat untuk melakukan normalisasi di wilayah masing-masing. “Normalisasi itu harus memakai ampibi besar. Tapi kita keterbatasan alat, karena hanya kita (Pemkot Medan, red) yang punya ampibi besar dan itupun cuma 1. Kalau melakukan normalisasi, paling cepat kerjanya 3 bulan. Tidak mungkin pula ampibi itu terus standby selama 3 bulan, karena wilayah lain juga butuh. Paling tidak, ada 3 ampibi standby di wilayah utara, karena memang wilayah utara ini paling membutuhkan,” ungkap Kelana.

Sebelumnya, warga mengeluhkan persoalan banjir, infrastruktur, BPJS, PKH dan Adminduk. Seperti disampaikan, Eko Saputro, warga Jalan Durung III, Lingkungan 19 meminta agar pemerintah dapat membantu membentengi daerah dari banjir.

Sunardi warga Lingkungan 17 meminta agar pembangunan drainase pendamping jalan utama Andansari di Lingkungan 17 dan 15 atau tepatnya hilir Sungai Bedera di lanjutkan. “Kalau ini di lanjutkan, bisa menanggulangi arus air ke Sungai Bedera. Kalau dikeruk, Sungai Bedera itu lebih banyak lumpur dari air,” katanya.

Sunardi juga menyarankan agar lahan di Lingkungan 19 bisa dibuat menjadi danau wisata. Ada sekitar 15 hektar lahan terbengkalai di Lingkungan 19. Itu bisa dibuat danau. Selain untuk menampung air, juga bisa untuk pengairan saat musim kemarau,” ujarnya.

Sementara, Sumarni, warga Gang Keluarga Mawar mengaku sudah 26 tahun berdomisili di wilayah itu, namun belum ada pembangunan infrastruktur baik jalan maupun drainase. “Di situ jalannya berlubang dan tidak ada drainase. Tolonglah Pak itu diperhatikan,” pintanya.
(map/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Medan Marelan menjadi prioritas Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai NasDem, Saipul Bahri, SE. Infrastruktur tersebut menyangkut jalan dan drainase.

Hal itu disampaikannya saat menjemput aspirasi masyarakat pada Reses II Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025 yang di laksanakannya di dua lokasi berbeda di Kecamatan Medan Marelan, Senin (24/2/2025) sore.

Kedua lokasi itu, masing-masing di Jalan Durung III, Garden Pesona Asri, Lingkungan 19, Kelurahan Terjun dan di Jalan Kapt. Rahmadbuddin, No. 21 Lingkungan 12, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan.

Persoalan infrastruktur khususnya drainase, kata Saipul, menjadi skala prioritas untuk di selesaikan. “Masalah drainase ini menjadi prioritas bagi saya. Saya sudah cek, sudah masuk dalam Musrenbang untuk perbaikan drainase sepanjang 3.000 meter. Ini akan saya kawal dan perjuangkan agar terealisasi,” katanya.

Terkait banjir, kata Saipul, wilayah Andansari dalam 3 tahun belakangan ini selalu banjir. Hal itu di sebabkan selain tidak baiknya drainase yang ada, juga Sungai Bedera tidak mampu lagi menampung debit air yang masuk. “Kondisi Sungai Bedera saat ini lebih tebal sendimentasinya di bandingkan air. Makanya, Sungai Bedera perlu dinormalisasi,” katanya.

Selain itu, sebut Saipul, masalah fasilitas umum (Fasum) perumahan juga menjadi prioritas, sehingga nantinya pembangunan infrastruktur di area perumahan bisa di lakukan. “Ini menjadi catatan bagi. Saya akan perjuangkan agar pihak developer bisa menyerahkan Fasum itu ke Bagian Aset Pemkot Medan. Kalau sudah diserahkan dan menjadi aset, maka Pemkot Medan dapat melakukan pembangunan,” sebutnya.

Jadi, sebut legislator dari Dapil II meliputi Kecamatan Medan Marelan, Medan Labuhan dan Medan Belawan itu, semua aspirasi yang disampaikan menjadi masukan bagi anggota DPRD untuk di teruskan ke Pemkot Medan agar dapat di tindaklanjuti menjadi program pembangunan.

“Inilah gunanya Reses. Reses itu menyerap aspirasi masyarakat untuk dimasukkan menjadi program Pembangunan. Semua aspirasi ini akan kami sampaikan kepada Pemkot Medan dalam sidang paripurna nantinya,” kata anggota Komisi I itu.

Sementara Kepala UPT Medan Utara Dinas SDABMBK, Muhammad Kelana Putra, menyampaikan persoalan utama di Andansari karena wilayahnya berbatasan dengan Deliserdang. “Parit kebun itu masuk wilayah Deliserdang dan kondisinya cukup parah. Buangan parit kebun itu ke Sungai Bedera dan kondisi sungai sudah dangkal,” katanya.

Dari hasil kolaborasi, sebut Kelana, Pemkot Medan dan Deliserdang sepakat untuk melakukan normalisasi di wilayah masing-masing. “Normalisasi itu harus memakai ampibi besar. Tapi kita keterbatasan alat, karena hanya kita (Pemkot Medan, red) yang punya ampibi besar dan itupun cuma 1. Kalau melakukan normalisasi, paling cepat kerjanya 3 bulan. Tidak mungkin pula ampibi itu terus standby selama 3 bulan, karena wilayah lain juga butuh. Paling tidak, ada 3 ampibi standby di wilayah utara, karena memang wilayah utara ini paling membutuhkan,” ungkap Kelana.

Sebelumnya, warga mengeluhkan persoalan banjir, infrastruktur, BPJS, PKH dan Adminduk. Seperti disampaikan, Eko Saputro, warga Jalan Durung III, Lingkungan 19 meminta agar pemerintah dapat membantu membentengi daerah dari banjir.

Sunardi warga Lingkungan 17 meminta agar pembangunan drainase pendamping jalan utama Andansari di Lingkungan 17 dan 15 atau tepatnya hilir Sungai Bedera di lanjutkan. “Kalau ini di lanjutkan, bisa menanggulangi arus air ke Sungai Bedera. Kalau dikeruk, Sungai Bedera itu lebih banyak lumpur dari air,” katanya.

Sunardi juga menyarankan agar lahan di Lingkungan 19 bisa dibuat menjadi danau wisata. Ada sekitar 15 hektar lahan terbengkalai di Lingkungan 19. Itu bisa dibuat danau. Selain untuk menampung air, juga bisa untuk pengairan saat musim kemarau,” ujarnya.

Sementara, Sumarni, warga Gang Keluarga Mawar mengaku sudah 26 tahun berdomisili di wilayah itu, namun belum ada pembangunan infrastruktur baik jalan maupun drainase. “Di situ jalannya berlubang dan tidak ada drainase. Tolonglah Pak itu diperhatikan,” pintanya.
(map/han)

spot_img

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

spot_imgspot_imgspot_img

Artikel Terbaru

/