SUMUTPOS.CO – Pelaksanaan Reses V Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Zulkarnaen, di Jalan Pimpinan Gg Tabah, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Minggu (22/2/2026), berlangsung penuh dinamika.
Sejumlah persoalan krusial disampaikan warga, mulai dari keresahan akibat anjing peliharaan yang dilepas bebas, lampu penerangan jalan umum (LPJU) yang padam, hingga persoalan drainase dan bantuan sosial yang dinilai tidak tepat sasaran.
Dalam suasana Bulan Suci Ramadan 1447 H, warga khususnya dari wilayah Medan Tembung mengeluhkan banyaknya anjing peliharaan yang dilepas bebas tanpa pengawasan pemiliknya. Kondisi ini dinilai meresahkan, terutama bagi warga yang hendak menunaikan salat tarawih dan salat subuh ke masjid.
“Banyak anjing peliharaan yang dilepas begitu saja, tidak dirantai pemiliknya. Sementara saat Ramadan ini banyak warga yang pergi ke masjid,” ujar seorang warga Kelurahan Sidorejo, Medan Tembung, yang langsung diamini ratusan warga lainnya.
Tak hanya soal keselamatan, warga juga menyoroti aspek kebersihan lingkungan. Mereka menyebut ada pemilik anjing yang membawa hewannya dengan tali dari rumah, namun membiarkannya buang air besar di jalan tanpa dibersihkan.
“Ini sangat mengganggu kebersihan dan kenyamanan lingkungan,” keluh warga.
Menanggapi hal tersebut, Zulkarnaen menegaskan bahwa memelihara anjing merupakan hak setiap warga, namun pemilik wajib memastikan hewannya tidak mengganggu kepentingan umum.
“Kita tidak bisa melarang orang memelihara anjing. Tetapi hewan peliharaan tidak boleh dilepas begitu saja tanpa pengawasan karena ini menyangkut keselamatan masyarakat. Saya minta kecamatan dan kelurahan segera turun tangan,” tegasnya.
Persoalan lain datang dari Ahmad Syarifuddin, warga Lingkungan 12 Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli. Ia meminta Pemko Medan segera membenahi drainase yang tidak berfungsi optimal sehingga kerap menyebabkan genangan air. “Parit yang bermasalah ada di gang pribadi dan gang bersama. Mohon segera dibenahi,” pintanya.
Menanggapi hal itu, Zulkarnaen mengaku telah meminta Dinas SDABMBK untuk melakukan normalisasi drainase di wilayah tersebut. Ia bahkan mengingatkan bahwa saat banjir besar November tahun lalu, dirinya turun langsung melihat kondisi lingkungan yang minim saluran drainase. “Masih banyak lingkungan yang tidak memiliki drainase memadai. Ini sudah saya minta menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Juli Monalisa, warga Medan Perjuangan, mempertanyakan sistem pendataan bantuan sosial yang dinilai tidak objektif. Ia mencontohkan ada warga kurang mampu yang rumahnya tidak layak huni namun justru masuk kategori desil 6 sehingga tidak menerima bantuan.“Bagaimana sebenarnya sistem survei dan pendataan warga miskin ini?” tanyanya.
Selain itu, Juli juga meminta agar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) memprioritaskan tenaga kerja dari warga sekitar.“Harusnya emak-emak di sekitar dapur MBG dulu yang dipekerjakan. Kalau masih kurang baru dari luar. Jangan kami cuma jadi penonton,” ujarnya yang disambut tepuk tangan warga.
Zulkarnaen menegaskan akan mendorong Dinas Sosial untuk melakukan pendataan secara objektif agar bantuan tepat sasaran. Ia juga sepakat agar pengelola dapur SPPG mengutamakan warga sekitar. “Perangkat kewilayahan harus berkoordinasi dengan pengelola dapur agar masyarakat setempat mendapat prioritas,” katanya.
Pada sesi reses sore hari di lokasi yang sama, Zulkarnaen kembali menerima keluhan terkait banyaknya LPJU yang mati di sejumlah titik Kota Medan. Warga menilai kondisi jalan gelap sangat mengganggu, terlebih di bulan Ramadan saat aktivitas ibadah malam meningkat.
Effendi, warga Gg Wasliyah, Kelurahan Sei Kera Hilir II, mengaku telah berulang kali melaporkan LPJU mati namun belum diperbaiki.“Sudah bolak-balik saya sampaikan, tapi belum juga diperbaiki. Ini Ramadan, seharusnya jalan terang,” keluhnya.
Zulkarnaen pun meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan segera melakukan perbaikan menyeluruh.
“Jangan biarkan jalan-jalan gelap. Pemerintah harus memberi rasa aman, apalagi saat Ramadan. LPJU yang berfungsi juga dapat mencegah aksi kejahatan seperti begal dan pencurian,” tegasnya.
Ia memastikan seluruh aspirasi warga akan dibawa ke Sidang Paripurna DPRD Kota Medan sebagai Pokok Pikiran (Pokir) untuk menjadi skala prioritas pembangunan.
“Nantinya semua persoalan ini akan saya kawal agar menjadi perhatian serius Pemko Medan. Reses bukan sekadar seremonial, tetapi wadah nyata menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,” tutupnya. (map/ila)
