MEDAN- Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dijalankan secara sembarangan. Program nasional tersebut harus memenuhi standar kesehatan, keamanan pangan, serta kelayakan sanitasi yang ketat.
Penegasan itu disampaikan Bobby setelah Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 252 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah di Sumatera Utara untuk keperluan evaluasi.
“Kami mendukung langkah BGN. Tujuannya memastikan kualitas makanan dan nutrisi yang diberikan kepada anak-anak benar-benar sesuai standar,” kata Bobby saat memberikan keterangannya di Medan, Kamis (12/3/2026).
Keputusan penghentian sementara tersebut diambil setelah BGN menemukan sejumlah dapur penyedia makanan bagi program MBG belum memenuhi persyaratan kesehatan maupun administrasi.
Beberapa dapur diketahui belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta belum dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Padahal sebagian dapur tersebut telah menjalankan operasional lebih dari 30 hari.
Menurut Bobby, kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan karena program MBG merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Karena itu ia mengingatkan seluruh pengelola dapur SPPG agar tidak menganggap remeh standar yang telah ditetapkan pemerintah. “Program prioritas Presiden tidak boleh dipermainkan. Dari tingkat mana pun tidak boleh ada yang main-main dengan program ini,” tegasnya.
Bobby menilai kualitas makanan yang disajikan kepada siswa tidak hanya diukur dari rasa atau tampilan, tetapi juga dari kandungan gizi, keamanan pangan, serta kelengkapan sertifikasi kesehatan.
Ia menegaskan dapur penyedia makanan harus memastikan seluruh persyaratan sanitasi dan administrasi terpenuhi sebelum kembali beroperasi.
“SPPG harus memenuhi semua standar. Bukan hanya soal rasa atau tampilan makanan, tetapi juga kandungan gizi dan kelengkapan sertifikasinya,” ujarnya.
Penghentian sementara operasional dapur SPPG akan berlangsung hingga seluruh pengelola mampu memenuhi ketentuan kebersihan, kelayakan sanitasi, serta administrasi yang ditetapkan pemerintah.
Langkah ini diharapkan dapat memastikan program Makan Bergizi Gratis bagi para pelajar di Sumatera Utara berjalan secara aman, sehat, dan berkualitas.
Sebelumnya, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Medan wilayah Sumut dan Aceh, Donal Simanjuntak, menegaskan penghentian ini bukan tiba-tiba. Sejak 2025, pihaknya telah mengarahkan seluruh dapur untuk mengurus SLHS ke dinas kesehatan.
“Pengurusan SLHS meliputi pelatihan penjamah makanan, pengajuan ke dinas kesehatan, kunjungan petugas untuk menilai sanitasi, serta pengambilan sampel air dan makanan untuk diperiksa laboratorium,” kata Donal.
Ia menambahkan, sejak Januari 2026 kebijakan pengetatan mulai diterapkan hingga Februari, yang akhirnya berujung pada penghentian operasional sementara 252 SPPG karena ketidakpatuhan. “Ini bukan soal kurang informasi, tetapi kurang teliti dalam mengurus SLHS dan IPAL,” tuturnya.
Sekretaris Dinkes Sumut Hamid Rijal Lubis mengatakan, 252 SPPG tersebut sebenarnya sebagian sudahh mengajukan sejumlah persyaratan untuk mendapatkan SLHS. Namun ada banyak kendala pada saat proses pemenuhan syarat.
Hamid mengatakan, kebanyakan 252 SPPG ini terkendala saat pemeriksaan air dan pengolahan sampah makanan. Kebanyakan dapur SPPG itu airnya melebih ambang batas yang telah ditetapkan.
Selain air, kata Rijal, juga terkendala di pengolahan sampah, pengolahan makanan dan hal lain sebagainya. “Masih banyak SPPG yang belum membuat sumur pengolahan sampah sendiri. Bukan hanya itu dari hygiene makanan juga belum banyak yang lulus,” ujarnya.(san/ila)
