MEDAN – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kota Medan berlangsung panas. Sejumlah anggota dewan meluapkan kemarahan besar kepada Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan Jhon Ester Lase, saat RDP digelar di ruang Komisi IV DPRD Medan, Senin (5/1/2026).
Sorotan keras datang dari Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak. Ia menilai Dinas PKPCKTR tidak memiliki kepekaan dalam menentukan prioritas anggaran, lantaran masih mengalokasikan sekitar Rp3 miliar pada Tahun Anggaran 2026 untuk menuntaskan pelebaran Jalan Meteorologi, yang berbatasan langsung dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang.
Menurut Paul, Jalan Meteorologi lebih banyak dimanfaatkan sebagai akses menuju Perumahan Citraland, yang notabene berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang, sehingga dinilai tidak berpihak pada kepentingan warga Kota Medan.
“Ngapain dianggarkan lagi dana untuk menuntaskan pelebaran Jalan Meteorologi itu? Itu kan lebih demi kepentingan perumahan tertentu. Mereka saja tidak peduli dengan warga Medan,” tegas Paul dengan nada kesal di hadapan Jhon Ester Lase.
Kemarahan Paul semakin memuncak setelah menyinggung kondisi drainase di sepanjang Jalan Meteorologi yang justru menyempit pascapelebaran jalan. Kondisi tersebut, menurutnya, berdampak langsung terhadap masalah banjir di Kota Medan. “Drainasenya dipersempit. Akibatnya banjir di Medan. Ini yang sangat kami sesalkan,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, anggaran miliaran rupiah tersebut seharusnya difokuskan untuk perbaikan drainase dan penanganan banjir, yang hingga kini masih menjadi persoalan serius bagi masyarakat Kota Medan.
“Masih banyak kebutuhan yang jauh lebih prioritas. Jangan hanya mengutamakan kepentingan masyarakat tertentu, apalagi yang berada di luar Kota Medan,” ujarnya.
RDP yang dipimpin Paul Mei Anton Simanjuntak itu turut dihadiri anggota Komisi IV lainnya, di antaranya Lailatul Badri, Rommy Van Boy, El Barino Shah, Antonius Tumanggor, Iskandar Muda, Edwin Sugesti, dan Jusup Ginting.
Selain persoalan anggaran, kritik tajam juga disampaikan Lailatul Badri, yang menyoroti belum tuntasnya masalah salah pembayaran ganti rugi lahan oleh Dinas PKPCKTR.
“Ada pemilik tanah yang sampai sekarang belum menerima ganti rugi, tapi yang menerima justru orang lain. Ini bagaimana penyelesaiannya?” tegas Laila.
Ia pun mendesak agar Dinas PKPCKTR segera menyelesaikan persoalan tersebut agar tidak berlarut-larut dan merugikan masyarakat.
Menanggapi berbagai kritik tersebut, Jhon Ester Lase menjelaskan bahwa penganggaran pelebaran Jalan Meteorologi telah dimulai sejak Tahun 2022. Untuk anggaran tahun 2026, pihaknya hanya melanjutkan penyelesaian beberapa persil lahan yang belum tuntas. “Untuk tahun 2026 ini, kami hanya menuntaskan yang belum selesai,” jelasnya singkat.
Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredakan kekecewaan anggota Komisi IV, yang menilai Dinas PKPCKTR perlu lebih cermat dan berpihak pada kebutuhan mendesak masyarakat Kota Medan. (map/ila)
