JAKARTA, SumutPos.co– Di tengah hitungan minggu menjelang pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah, peperangan masih menyelimuti kawasan Timur Tengah. Eskalasi konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, memicu kekhawatiran global, terutama terkait keselamatan ratusan ribu jemaah haji yang akan segera memadati tanah suci.
Merespons situasi darurat tersebut, sejumlah anggota DPR dan DPD RI mengambil langkah konkret dengan mendeklarasikan Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia atau World Peace Parliamentary Caucus (WPPC) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Kaukus lintas fraksi ini diinisiasi nama-nama beken parlemen, di antaranya Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan Ahmad Irawan (Fraksi Golkar), Saleh P Daulay (Fraksi PAN), Mardani Ali Sera (Fraksi PKS), Sofyan Dedi (Fraksi PDIP), Eva Monalisa (Fraksi PKB), hingga Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, KH Muhammad Nuh MSP. Total sebanyak 30 legislator bergabung dalam gerakan ini sebagai bentuk desakan diplomatik dari jalur parlemen.
Anggota DPD RI KH Muhammad Nuh MSP menegaskan, keamanan jamaah haji adalah poin krusial yang melatarbelakangi lahirnya kaukus ini. Meski Pemerintah Arab Saudi dan Kementerian Agama RI telah memberikan jaminan keamanan, risiko sasar-nyasar konflik di wilayah udara dan perairan Timur Tengah tetap menjadi hantu menakutkan bagi calon jamaah.
“Dalam diskusi kami, mengemuka kekhawatiran besar jangan sampai perang antara Iran melawan Amerika dan Israel ini mengganggu persiapan dan prosesi ibadah jemaah haji kita. Kita ingin memastikan de-eskalasi terjadi segera,” ujar Muhammad Nuh dalam keterangannya yang diterima Sumut Pos, Selasa (7/4/2026).
Lebih lanjut, Nuh menjelaskan, dampak perang tidak hanya soal fisik, tapi juga ekonomi. “Kita sudah merasakan dampaknya. Harga BBM berpotensi melonjak dan ini membebani rakyat. Kegiatan rutin tahunan haji tidak boleh terganggu oleh peristiwa ini,” tambahnya.
Dalam deklarasi tersebut, WPPC merumuskan 10 tuntutan sikap yang tegas. Selain mendesak de-eskalasi demi keamanan haji, kaukus juga mengecam keras agresi militer yang memperluas konflik dan memakan korban sipil.
Salah satu poin yang paling menggetarkan adalah kecaman atas serangan yang menimpa pasukan perdamaian PBB (UNIFIL). Kaukus mengutuk keras serangan Israel yang menyebabkan gugurnya 3 prajurit TNI di wilayah konflik dan menuntut jaminan keamanan penuh bagi para peacekeepers.
Berikut 10 poin sikap WPPC:
1. Mengecam Agresi Militer: Menolak segala bentuk perluasan konflik bersenjata.
2. Keamanan Haji: Menuntut de-eskalasi segera di Timur Tengah.
3. Perang Bukan Solusi: Menolak perang sebagai instrumen politik internasional.
4. Gencatan Senjata Total: Mendesak penghentian perang tanpa syarat di Iran, Israel, dan Lebanon.
5. Perlindungan Sipil: Menuntut kepatuhan terhadap Konvensi Jenewa.
6. Kedaulatan Peacekeepers: Mengutuk pembunuhan prajurit TNI di bawah bendera PBB.
7. Diplomasi Aktif RI: Mendorong pemerintah menjadi garda terdepan perdamaian.
8. Penguatan PBB: Mendesak Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi konkret.
9. Anti-Intervensi: Menolak campur tangan militer asing yang memperluas perang.
10. Jalur Multilateral: Mengedepankan dialog konstruktif dan inklusif.
Rencana Sambangi Kedutaan Besar
Sebagai langkah lanjutan, Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia berencana menyambangi kedutaan besar negara-negara yang terlibat konflik dalam waktu dekat. Mereka membawa misi tunggal: menyampaikan keresahan umat Islam dunia dan mendesak dilakukannya gencatan senjata segera.
“Ini adalah upaya kita bersama untuk meredam potensi konflik global. Dunia butuh ketenangan, dan jemaah haji kita butuh kepastian untuk beribadah dengan khusyuk,” tutup Muhammad Nuh.
Aksi nyata dari Senayan ini diharapkan mampu memberikan tekanan diplomatik tambahan bagi terciptanya stabilitas di Timur Tengah, sekaligus memastikan keberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 2026 berjalan lancar. (adz)
