DAIRI – Puluhan massa yang tergabung dalam tujuh organisasi kepemudaan (OKP) di Kabupaten Dairi menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran ke Mapolres Dairi, Senin (13/4).
Aksi tersebut dilakukan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Ikatan Pemuda Karya (IPK), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), HMI, PMII, IPNU, dan Pemuda Muhammadiyah yang tergabung dalam Forum Peduli Penegakan Keadilan dan Hukum Kabupaten Dairi.
Sejak pagi, massa telah berkumpul di Gedung Nasional Djauli Manik sebelum bergerak menuju Mapolres Dairi dengan membawa berbagai spanduk dan poster tuntutan.
Setibanya di lokasi, massa aksi disambut langsung oleh Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, Kasat Reskrim AKP Wilson Manahan Panjaitan, Kasat Narkoba Iptu Marlon Hutapea, serta jajaran pejabat utama Polres Dairi.
Dalam aksi tersebut, para pengunjuk rasa secara tegas menyerukan pencopotan Kapolres Dairi beserta Kasat Reskrim dan Kasat Narkoba. Mereka menilai jajaran pimpinan Polres Dairi dinilai gagal dalam menegakkan keadilan hukum di wilayah tersebut.
Koordinator aksi, Abdi Manullang selaku Sekretaris DPD IPK Dairi, dalam orasinya menuding adanya dugaan ketidakseriusan aparat dalam memberantas peredaran narkoba di daerah itu.
Ia menyebut penindakan selama ini hanya menyasar pengguna dan pengedar kecil, sementara bandar besar diduga belum tersentuh hukum. “Jangan sampai penegakan hukum hanya memutus mata rantai kecil saja. Kami menduga ada pembiaran terhadap bandar narkoba. Ini yang membuat masyarakat resah,” teriak Abdi dalam orasi.
Abdi juga menyoroti dugaan adanya praktik tidak transparan dalam penanganan perkara, baik di bidang narkoba maupun kasus kriminal lainnya. Menurutnya, sejumlah laporan masyarakat dinilai tidak mendapatkan tindak lanjut yang jelas.
Hal senada disampaikan orator lainnya, Robinson Simbolon, yang menilai peredaran narkoba di Kabupaten Dairi sudah semakin merajalela hingga ke tingkat desa.
Robinson mempertanyakan keseriusan aparat dalam menindak para pelaku utama. “Kalau memang serius, seharusnya bandar-bandar itu sudah ditangkap. Jangan sampai masyarakat menilai ada pembiaran,” tegas Robinson.
Sementara itu, orator lain seperti Arih Yaksa Bancin, Arif Manik, dan Mansyah Siregar juga menyoroti lambannya penanganan sejumlah kasus, termasuk dugaan penipuan yang melibatkan oknum pejabat BUMD yang hingga kini belum tuntas diproses.
Mereka juga menilai adanya dugaan ketidaktegasan dalam penegakan hukum di lingkungan Polres Dairi, yang disebut membuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat menurun.
Dalam aksinya, massa menyampaikan tujuh tuntutan utama, yakni reformasi birokrasi Polres Dairi dalam penegakan hukum, pengusutan dugaan jual beli hukum, penegakan hukum tanpa tebang pilih, hingga dugaan persekongkolan dengan bandar narkoba. Mereka juga menyoroti lambannya penanganan perkara di Satreskrim serta kondisi yang disebut sebagai “darurat keadilan” di wilayah hukum Polres Dairi.
Menanggapi aksi tersebut, Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota apabila ditemukan adanya kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
“Jika ada anggota yang terbukti melakukan kesalahan dalam tugasnya, tentu akan kami evaluasi dan tindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku,” tegas AKBP Otniel.
Ia juga menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menempuh jalur hukum apabila menemukan dugaan pelanggaran oleh aparat kepolisian.
Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian, meski berlangsung dalam suasana penuh tekanan dan sorotan terhadap kinerja penegakan hukum di Kabupaten Dairi. (rud/ila)
