Kasus dugaan korupsi yang menjerat tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) terus mengungkap fakta baru. Kejaksaan Agung (Kejagung) menemukan dugaan persekongkolan sistematis yang tidak hanya menyangkut penentuan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi juga spesifikasi teknis pengadaan barang, termasuk megaproyek puluhan ribu motor listrik.
PELAKSANA Harian (Plh) Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Mohammad Jeffry mengungkapkan, kejahatan tersebut tidak dilakukan oleh satu orang. Ada indikasi kuat keterlibatan tiga pucuk pimpinan BGN saat itu. “Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung,” ujarnya.
Menurut Jeffry, ketiganya diduga bermufakat mengendalikan proyek SPPG. “Bekerja sama bertiga. Pokoknya saling mengetahui,” tegasnya kepada wartawan di Gedung Kejagung, Kamis (4/6).
Alih-alih fokus pada kualitas layanan gizi, para tersangka diduga menguasai penentuan titik-titik SPPG atau dapur MBG. “Penguasaan peta titik dapur itulah,” katanya.
Temuan lain yang paling mencolok adalah pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai Rp 1,03 triliun yang dikerjakan PT YAT. Kejagung menduga perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat untuk menangani proyek sebesar itu. “PT YAT tidak memiliki jaringan diler maupun bengkel aktif,” ungkap Jeffry.
Kejagung menduga para tersangka mengintervensi pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam penyusunan kerangka acuan kerja (KAK). Akibatnya, pengadaan barang tidak disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Selain motor listrik, penyidik juga menemukan dugaan mark up sejumlah pengadaan barang yang tidak mendukung operasional program MBG.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah turut menyoroti kasus tersebut. Dia mengatakan, pihaknya berkali-kali mengingatkan BGN agar memperbaiki tata kelola. ”Saya bolak balik mengingatkan bahwa kelemahan BGN ada pada aspek tata kelola,” katanya.
Said mengingatkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola BGN adalah kebijakan andalan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, BGN seharusnya fokus pada pelaksanaan dan tujuan MBG. Bukan hal lain yang tidak terkait langsung dengan tujuan awal ”Berkali-kali saya ingatkan agar BGN fokus pada Makan Bergizi Gratis. Bukan fokus pada insentif, pengadaan motor listrik atau ipad. Itu tidak da hubungan sama sekali (dengan tujuan MBG, Red),” ingat politikus PDI Perjuangan itu.
Kepala BGN Susun Skema Baru MBG
Kemarin (4/6) Kepala BGN Nanik S. Deyang akhirnya memberikan pernyataan untuk kali pertama setelah penangkapan tiga mantan pimpinan BGN. Di bawah kepemimpinannya, BGN akan membenahi dapur yang sudah beroperasi dibanding menambah titik baru. “Sudah ada sekitar 27.000 lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini,” ujar Nanik.
Menurutnya, banyak dapur MBG saat ini menumpuk di wilayah aglomerasi. Sementara itu, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) justru belum terjangkau secara optimal. “Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu,” katanya.
Nanik menjelaskan, moratorium dilakukan untuk menghitung kebutuhan ideal dapur di setiap wilayah. Menurutnya, penambahan dapur yang berlebihan justru berpotensi menimbulkan inefisiensi. “Kalau banyak dapur kan tidak efisien karena kita sewa dapur. Ini kita rem dulu dan ditata berapa kira-kira kebutuhan ideal di satu kecamatan atau satu kabupaten,” ujarnya.
Selain moratorium, BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat, pembenahan dapur yang sudah beroperasi, serta penyusunan skema baru pelaksanaan MBG di daerah 3T. Nanik menegaskan, dapur yang tidak memenuhi standar akan dikenai sanksi penghentian sementara operasional. “Artinya, bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspensi,” tegasnya.
Dalam rapat konsolidasi pimpinan yang baru, BGN juga sepakat menjadikan efisiensi anggaran sebagai prioritas utama. Meski anggaran program saat ini tersisa sekitar Rp 268 triliun setelah pemangkasan, BGN masih berupaya menekan biaya tanpa mengurangi sasaran program. “Kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran,” kata Nanik.
Menurut Nanik, pelaksanaan MBG di wilayah terpencil dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia seperti kantin sekolah, dapur umum, atau fasilitas masyarakat lainnya. “Jadi yang sudah ada existing, entah dapurnya siapa, mungkin ada dapur umum atau apa, intinya tidak harus membangun dapur baru,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Nanik mengungkapkan BGN tidak lagi berfokus mengejar target kuantitas penerima manfaat sebesar 82,6 juta orang pada tahun ini. Prioritas utama adalah meningkatkan kualitas layanan dan memastikan kelompok rentan mendapat perhatian lebih besar. “Kami sudah menyampaikan ke Presiden, tahun ini kami tidak mengejar kuantitas, kami akan perbaiki kualitas,” ujarnya.
BGN juga akan memprioritaskan kelompok yang disebut 3B. Yakni, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, terutama di wilayah 3T. Menurut Nanik, intervensi gizi paling efektif dilakukan sejak masa kehamilan hingga anak berusia sekolah dasar. “Intervensi gizi itu paling bagus adalah saat mulai kandungan bulan pertama sampai usia 9 tahun atau sampai SD. Nah, kita yang kejar ke sana,” katanya.
ICW Desak BGN Dibubarkan
Dugaan korupsi di BGN juga memicu kritik keras dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Kepala Divisi Advokasi ICW Egi Primayogha menegaskan, aparat penegak hukum harus menelusuri seluruh potensi penyimpangan dalam proyek MBG dan tidak berhenti pada kasus yang sedang diusut saat ini.
“Termasuk mengusut konflik kepentingan dalam penunjukan mitra serta pengadaan barang dan jasa,” tegasnya. Menurut Egi, kejahatan dalam proyek bernilai besar seperti MBG tidak mungkin dilakukan segelintir orang. “Aparat penegak hukum harus menelusuri para pihak yang patut diduga terlibat. Tidak boleh hanya berhenti pada Kepala dan Wakil Kepala BGN,” tambahnya.
ICW juga menilai langkah pemerintah mengganti pimpinan BGN belum menyentuh akar persoalan. Menurut mereka, MBG sejak awal berpotensi menjadi instrumen politik untuk memperkuat dukungan terhadap pemerintah.
Karena itu, ICW merekomendasikan penghentian program MBG sekaligus pembubaran BGN. Anggaran program tersebut diminta dialihkan ke kebijakan lain yang dinilai lebih bermanfaat bagi masyarakat.
ICW juga mendesak pemerintah membuka seluruh dokumen kontrak dan informasi terkait pelaksanaan MBG kepada publik. “Tanpa transparansi penuh dan jaminan tidak adanya intervensi politik dalam proses hukum, skandal BGN ini hanya akan menjadi babak awal dari kebocoran anggaran yang lebih besar,” pungkasnya. (idr/oni/jpg)
