MEDAN- Pemerintah pusat menyatakan membuka kembali, seleksi Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini. Namun, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tidak berani memastikan akan melakukan penerimaan CPNS.
Setidaknya hal ini diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan BKD Provsu Kaiman Turnip saat di konfirmasi Sumut Pos, kemarin. Sikap ini menurut Turnip disebabkan belum ada konfirmasi langsung atau pemberitahuan langsung, baik secara lisan maupun Surat Keputusan (SK) yang diterima Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provsu dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
“Kita belum bisa memastikan untuk melakukan penerimaan CPNS tahun ini. Karena belum ada pemberitahuan atau SK yang kita terima dari pusat,” akunya.
Menurutnya, sejauh ini BKD Provsu masih menjalankan aturan yang sebelumnya, terkait adanya moratorium atau penundaan penerimaan CPNS dari tahun 2011 lalu. “Masih sesuai dengan moratorium tahun 2011. Jadi masih menjalankan moratorium itu. Kita tunggulah perkembangannya nanti. Tapi dipastikan, kita belum mengetahui formasi yang disebutkan dari pusat dan kita belum mengajukan formasi ke pusat,” tegasnya.
Kuota CPNS 2012 Bisa Capai 60 Ribu
Dari Jakarta, kuota CPNS untuk 2012 ini ternyata belum dipatok mati pada angka 13.873. Peluang kuota bertambah lagi masih terbuka lebar karena instansi pusat dan daerah masih diberikan kesempatan memasukkan usulan formasi CPNS 2012 hingga akhir Juni 2012. Formasi yang diusulkan dibatasi untuk kategori tenaga pendidik, kesehatan, dan mendesak. Bila lewat Juni 2012, usulannya akan dimasukkan untuk kebutuhan 2013.
Perlu diketahui, formasi CPNS untuk tahun ini dialokasikan sebanyak 72 ribu dari honorer, dan sekitar 60 ribu dari pelamar umum. “Untuk formasi tahun 2012, kami telah menerima usulan formasi dari 85 daerah, tetapi hanya 20 yang telah melengkapi dengan analisa jabatan, analisa beban kerja serta proyeksi kebutuhan pegawai hingga lima tahun ke depan,” kata Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Ramli Naibaho.
Bagi yang tidak melaporkan dengan benar, sesuai dengan kebijakan moratorium, tidak diberi alokasi formasi PNS. “Bagi yang masih ingin mengajukan formasi, diberikan kesempatan hingga akhir Juni, karena sudah harus masuk dalam pembahasan APBN. Kalau memasukkan sesudah bulan Juni, maka akan masuk dalam prioritas untuk tahun 2013,” tambah Ramli.
Setelah usulan lengkap, terangnya, pemerintah akan menetapkan formasi CPNS. “Hingga saat ini kami belum menetapkan berapa formasinya. Karena data-data yang masuk masih harus dianalisis,” ujarnya.
Senada itu Kasubdit Humas dan Protokol Badan Kepegawaian Negara (BKN) Petrus Sujendro mengatakan, untuk saat ini masih dalam tahap pemasukan usulan formasi CPNS dari kategori pelamar umum. Sedangkan honorer K1, kuotanya juga belum ditetapkan karena masih dalam verifikasi validasi tahap kedua. “Untuk formasi CPNS dari kategori pelamar umum dan honorer K1 belum ditetapkan. Kalau sudah ada pasti BKN diinfokan juga oleh Kemenpan-RB,” terangnya.
Sementara itu Sekretaris Menpan-RB Tasdik Kinanto mengatakan, jika formasi CPNS bisa ditetapkan Juli, maka seleksi CPNS reguler sudah bisa dilaksanakan Agustus.
“Kita harapkan Agustus bisa dimulai, tapi itu tergantung kesiapan daerah juga. Kalau tidak siap ya bisa molor. Yang jelas seleksi CPNS untuk pelamar umum akan dilakukan serentak agar satu pelamar tidak bisa melamar di beberapa instansi,” jelasnya.
Nilai Buruk Terancam Gagal jadi PNS
Di sisi lain, meski Pemerintah Kota (Pemko) Binjai sudah melayangkan berkas honorer katagori 2 (K2) ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), tetapi sampai saat ini belum juga membuahkan hasil yang jelas. Akibatnya, sebanyak 216 honorer K2 harus rela menunggu kepastian dengan waktu yang cukup panjang.
Menurut Kepala Bidang (Kabid) Mutasi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Binjai, Bahrain Ritonga, Rabu (13/6) menyebutkan, hasil pengangkatan honorer K2 menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) memang belum sampai ke Kota Binjai.
“Kalau soal itu sampai sekarang belum ada hasilnya. Sebab, jika pengangkatan honorer K2 sudah menuai hasil, pastinya akan sampai ke Kota Binjai,” kata Bahrain saat dihubungi via selulernya.
Bahrain menjelaskan, pengangkatan honorer K2 berbeda dengan pengangkatan honorer K1. Dimana, pengangatan honorer K2 harus mengikuti ujian tertutulis. “Sejauh ini, soal ujiannya masih dipersipkan di Pusat. Setelah soal ujian itu selesai, akan diturunkan ke Kabupaten/Kota yang ada,” terangnya.
Kalau honorer K1, sambungnya, langsung diangkat berdasarkan masa kerja yang sudah dijalani seorang honorer tesebut. “Untuk pengangkatan honorer K1 sudah turun beberapa bulan lalu. Dari 117 orang yang diusulkan, 96 orang yang lulus menjadi PNS,” ungkap Bahrain, seraya menambahkan, masa kerja yang harus dipenuhi honorer K1 selama satu tahun per 31 Desmeber 2005.
Lebih jauh di katakan Bahrain, honorer K2 yang nantinya akan mengikuti ujian. Dapat menjadi PNS apabila memiliki hasil yang bagus. “Saya belum tahu seperti apa penghitungan nilainya. Sebab, soal ujian dan penghitungnan hasil ujian itu dilakuikan dari pusat. Tapi yang jelas, kalau memang honorer K2 itu memiliki hasil buruk, kemungkinan besar tidak dapat jadi PNS,” tegas Bahrain.
Disinggung nasib honorer K2 jika tidak lulus menjadi PNS setelah mengikuti ujian, Bahrain juga mengaku tidak tahu pasti soal itu. “Memang, sejak tahun 2005 ke atas, sudah tidak dibenarkan lagi perekrutan tenaga honorer. Jadi, saya juga tidak tahu bagaimana nasib honorer K2 jika tidak lulus ujian. Mengenai lokasi ujiannya, tetap dilakukan di sekolah-sekolah yang ada di Kota Binjai,” ucapnya.
Selain itu, Pemerintah dikabarkan sudah membuka seleksi Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) untuk pelamar umum. Izin prinsip kuota formasi CPNS baru yang diusulkan instansi pusat dan daerah sudah disahkan. Bahkan, Pendaftaran dikabarkan akan berlangsung Juli dan tes dilakukan pada Agustus mendatang.
Menanggap hal ini, Bahrain mengaku belum mengetahuinya. Bahkan, ia sendiri belum mendapat kabar soal tersebut. “Memang saya ada dapat kabar, katanya memang seperti itu. Tapi, kami sampai sekarang belum ada mendapat surat pemberitahuan apapun dari Pusat. Biasanya, kalau sudah ada penerimaan CPNS jalur umum, kami pasti mendapatkan surat pemberitahuan,” ujar Bahrain, seraya menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan provinsi, tetapi pihak provinsi juga belum dapat kabar. (ari/ndi/sam/esy/jpnn)
