JAKARTA- Daftar pemilih tetap dinilai merupakan persoalan serius pemilihan kepala daerah. Buruknya data pemilih membuat legitimasi pilkada menjadi berkurang.
Menjadi hak warga yang dirugikan karena data pemilih yang tidak akurat. Persoalan yang terjadi berkali-kali ini seharusnya dapat dihindari.
Bagaikan seekor keledai, komisi pemilihan umum berkali-kali terantuk persoalan yang sama.
“Apakah ini artinya penyelenggara lebih bodoh dari keledai. Persoalan DPT sudah menjadi kerumitan sejak lama, seharusnya bisa diantisipasi sejak dini,” tutur Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang Saldi Isra.
Menurut Saldi, sumber persoalan DPT ada pada sumber data yang belum rapi dan penyelenggara pilkada yang kurang serius memperbaikinya.
“Data kependudukan masih berantakan. Jika sudah begitu, sejak awal KPU Jakarta bisa segera membenahinya,” katanya.
Jika di Jakarta saja persoalan ini masih menjadi bola panas, apalagi di daerah lain. Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi percontohan perhelatan demokrasi daerah lain. Setelah DPT ditetapkan KPU, Sabtu (2/6/2012), lima dari enam tim pasangan calon menolak DPT. “Ini sebagai bentuk krisis legitimasi, pesannya jelas, data pilkada menjadi sorotan tajam,” katanya. (net/bbs)
