Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pertahanan akan memfasilitasi sekitar 460.000 prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan pegawai negeri sipil (PNS) untuk mendapatkan tempat tinggal.
Menurut Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro, saat ini ada sekitar 400.000 prajurit TNI AD dan PNS di lingkup Kemenhan yang belum memiliki tempat tinggal. “Perumahan merupakan masalah pelik dan menjadi prioritas untuk tingkatkan kesejahteraan prajurit,” ungkapnya saat peletakan batu pertama perumahan Bumi Kartika Dramaga Raya untuk prajurit di Desa Ciherang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (19/7) lalu.
Untuk tahap pertama, sebanyak 2.000 unit rumah bertipe 36 meter persegi akan dibangun di atas tanah seluas 32 hektar (ha) dari 60 ha yang tersedia. Adapun harga yang ditawarkan mulai dari Rp80 juta untuk prajurit TNI AD/PNS, purnawirawan/wakawuri serta janda/duda purnawirawan TNI. Selain itu, perumahan ini juga ditawarkan bagi masyarakat dengan harga Rp95 juta.
Dalam kesempatan yang sama, Menpera menyatakan, pihaknya akan memberikan bantuan prasarana sarana utilitas (PSU) berupa jalan sebesar Rp4,25 juta per rumah, pembebasan biaya sertifikasi dan izin mendirikan bangunan serta pemasangan instalasi listrik.
“Nantinya, akan ada sistem pembayaran reimburse untuk pembangunan jalan tersebut,” tambah Djan Faridz. Masih Djan Faridz, pembangunan rumah prajurit juga akan dibangun di Palembang, Lampung, Palu, dan Manado bersama developer lokal.
Jumlah rumah yang dibangun di Bogor sebanyak 1.350 unit dengan pesanan dari TNI dan PNS Kemhan sebanyak 650 unit. Di Sulawesi Utara (Manado) 80 unit untuk TNI dan 325 unit untuk umum. Di Palembang tersedia 456 unit dengan alokasi TNI dan PNS Kemhan 100 unit dan 356 unit untuk masyarakat.
Sedangkan di Palu (Sulawesi Tengah) tersedia 475 unit, dengan alokasi 75 unit untuk TNI dan PNS Kemhan dan 400 unit untuk umum. Adapun di Lampung tersedia 100 unit rumah yang seluruhnya untuk TNI dan PNS Kemhan. (net/jpnn)
