Pencairan Tunggu Kemendagri
MEDAN- Pemprovsu belum bisa menyediakan dana sebesar Rp700 miliar yang disediakan Pemprovsu untuk anggaran pelaksanaan Pilgubsu Maret 2013 belum bisa dicairkan mengingat anggaran itu belum dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Anggaran yang juga di dalamnya tercantum pos pembiayaan pengamanan Pilgubsu 2013 tersebut dipastikan cair setelah mendapatkan persetujuan dari Mendagri.
Hal tersebut diungkapkan Sekdaprovsu, Nurdin Lubis di rapat koordinasi penyelenggaraan Pilgubsu bersama Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumut dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sumut, Kamis (2/8).
Sesuai proposal anggaran tahapan Pilgubsu 2013, KPUD Sumut mengajukan dana penyelenggaraan sebesar Rp496 miliar dan Rp140 miliar untuk biaya pengamanan tahapan Pilgubsu. Akan tetapi, menurut Nurdin, anggaran itu tidak dihabiskan seluruhnya karena mengingat pengalaman Pilgubsu 2008 silam, sisa anggaran yang tidak terpakai sudah dikembalikan ke APBD.
Nurdin mencontohkan, KPUD Sumut di Pilgubsu 2008 mengembalikan Rp110 miliar, demikian pula Poldasu yang mengembalikan sisa biaya pengamanan di Pilgubsu 2008 sebesar Rp400 juta dari sekitar Rp120 miliar yang dicairkan. ‘’Masih ada beberapa institusi lain. Saya lupa rinciannya,’’ katanya.
Menurut Nurdin, para stakeholder penyelenggara Pilgubsu 2013 juga sepakat anggaran yang diminta itu akan digunakan secara efisien dengan sistem pelaporan yang akuntabel. Tapi, lanjutnya, bukan juga untuk dihemat tanpa tujuan. Misalnya tender di KPUD Sumut ada sejumlah rekanan yang memberikan harga tawaran murah sekali namun tak bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya. ‘’Kami anjurkan studi banding atau konsultasi dengan Kemendagri,” katanya.
Disinggung ketentuan penggunaan dana hibah di APBD, sebagaimana pos anggaran penyelenggaraan Pilgubsu 2013, Nurdin menjawab, pihaknya segera melakukan studi banding ke Jawa Barat. ‘’KPUD Jawa Barat juga akan melakukan Pilgub seperti Sumut. Perlu diskusi untuk sharing pengalaman. Ini agar seluruh tahapan berjalan baik dan matang. Tidak ada aturan yang dilanggar,’’ dia menguatkan. Nurdin mengingatkan pencairan anggaran Pilgubsu patut dilakukan secara hati-hati agar tidak pihak yang tersandung hukum. “Kami tak ingin gubernur dan wakil gubernur baru terpilih. Tapi belum apa-apa nanti masuk penjara,” katanya.
Ketua KPUD Sumut, Irham Buana Nasution, mengatakan, pengunduran jadwal Pilgubsu yang berpeluang dimundurkan bila hingga akhir Agustus ini alokasi anggaran KPUD tak juga cair. Irham mencontohkan, apa yang terjadi di Sumut berbeda dengan Pilkada DKI Jakarta dan Pilkada Jawa Barat.
Kedua provinsi itu dilihat tak punya persoalan dalam anggaran Pilgub. ‘’Tak seperti Sumut yang sudah masuk tahapan, tapi belum jelas anggarannya,’’ katanya. Irham menyesalkan Pemprovsu yang kurang serius mendukung tahapan Pilgubsu 2013. (ari)
