LUBUKPAKAM – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Deliserdang Lukmanul Hakim Siregar mengharapkan tokoh yang maju dalam Pilgubsu tahun depan sebaiknya sosok yang paham berbagai aspek hukum.
“Seorang pemimpin yang mengerti hukum akan dapat membawa kesejahteraan bagi rakyat,” katanya seusai mengikuti dialog MUI Deliserdang dengan balon gubsu Chairuman Harahap di Lubuk Pakam, Selasa (18/9) lalu.
Menurut dia, kinerja pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Sumut akan berjalan lebih baik jika daerah ini dinakhodai oleh sosok gubernur yang memiliki pemahaman hukum yang baik. Gubernur yang punya pemahaman secara mendalam tentang hukum, lanjut dia, relatif mudah menerapkan langkah antisipasi bagi segenap jajarannya dalam mencegah kemungkinan penyalahgunaan wewenang dan jabatan.
Selama ini, kata Lukmanul, banyak terjadi kasus penyalahgunaan jabatan disebabkan oleh faktor ketidakpatuhan dan minimnya pemahaman hukum dari para oknum aparatur negara. “Penegakan hukum yang didukung pemahaman aparatur negara tentang hukum secara benar akan membuat konsep pembangunan terealisasi secara baik dan sesuai harapan rakyat,” ujarnya. (rel/ton)
LUBUKPAKAM – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Deliserdang Lukmanul Hakim Siregar mengharapkan tokoh yang maju dalam Pilgubsu tahun depan sebaiknya sosok yang paham berbagai aspek hukum.
“Seorang pemimpin yang mengerti hukum akan dapat membawa kesejahteraan bagi rakyat,” katanya seusai mengikuti dialog MUI Deliserdang dengan balon gubsu Chairuman Harahap di Lubuk Pakam, Selasa (18/9) lalu.
Menurut dia, kinerja pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Sumut akan berjalan lebih baik jika daerah ini dinakhodai oleh sosok gubernur yang memiliki pemahaman hukum yang baik. Gubernur yang punya pemahaman secara mendalam tentang hukum, lanjut dia, relatif mudah menerapkan langkah antisipasi bagi segenap jajarannya dalam mencegah kemungkinan penyalahgunaan wewenang dan jabatan.
Selama ini, kata Lukmanul, banyak terjadi kasus penyalahgunaan jabatan disebabkan oleh faktor ketidakpatuhan dan minimnya pemahaman hukum dari para oknum aparatur negara. “Penegakan hukum yang didukung pemahaman aparatur negara tentang hukum secara benar akan membuat konsep pembangunan terealisasi secara baik dan sesuai harapan rakyat,” ujarnya. (rel/ton)
