KAIRO – Pemerintah sementara Dewan Militer Mesir terus berupaya mewujudkan agenda reformasi. Di antaranya rencana mengganti sejumlah gubernur yang ditunjuk mantan Presiden Hosni Mubarak.
Langkah itu disebut sebagai salah satu kesepakatan yang diambil bersama demonstran yang menuntut agar Mubarak dan para kroninya diproses secara hukum atas tuduhan korupsi. Kebijakan tersebut diambil setelah demonstran yang bertahan di Lapangan Tahrir, Kairo, kembali terlibat bentrok dengan aparat, Sabtu (9/4) . Sedikitnya, seorang tewas.
Militer menyatakan akan menggunakan kekerasan untuk mengusir demonstran dari Lapangan Tahrir dan memastikan kehidupan warga kembali normal. “Lapangan Tahrir akan dikosongkan dari demonstran dengan mengerahkan tentara,” ujar Mayor Jenderal Adel Emarah dari Dewan Militer.
Sayangnya, ultimatum itu tidak menyurutkan nyali para demonstran. Lebih dari 1.000 massa mengabaikan perintah Dewan Militer Mesir agar meninggalkan Lapangan Tahrir kemarin. Mereka justru memperluas seruan dan tuntutan mereka agar secepatnya diwujudkan pemerintahan sipil.
Massa terus meneriakkan “revolusi, revolusi”. Mereka juga membakar patung boneka Jenderal Mohamed Hussein Tantawi, menteri pertahanan sekaligus pemimpin Dewan Militer berkuasa di Mesir.
“Kami inginkan hanya dewan (pemerintahan) sipil,” kata massa lewat slogannya. “Rakyat menuntut pimpinan dan dewan militer diganti,” lanjut demonstran.
BBC melansir puluhan orang terluka dalam bentrokan yang terjadi Lapangan Tahrir, Sabtu (9/4) saat tentara membubarkan massa karena tak mengindahkan jam malam. Demonstran dalam jumlah besar kembali ke Lapangan Tahrir Sabtu malam. Krisis politik memanas antara militer mengambil alih kekuasaan pasca-lengsernya Mubarak dan demonstran ingin reformasi dipercepat serta kebijakan mengganti gubernur yang ditunjuk Mubarak. (afp/rtr/cak/dwi/jpnn)
