Perusahaan Tambang Emas G-Martabe Belum Tentukan Sikap
MEDAN- Perusahaan tambang emas Martabe di Desa Aek Pining Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) masih terus menunggu upaya penyelesaian konflik. G-Martabe masih menunggu hasil pembicaraan antara Tim Advance Provinsi Sumatera Utara (Provsu), Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Sumut dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumut, yang akan menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, yang menurut penuturan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Kadistamben) Sumut, Untungta Kaban, akan dilakukan hari ini, Senin (8/10).
“Kami baru memberi pernyataan besok (hari ini, red), karena tanggal 10 Oktober adalah batas akhir tahap pertama dan kami akan masuk fase kedua,” jawab Commuincations Manager G-Martabe, Katarina Hardono, Minggu (7/10).
Selanjutnya, Katarina, merekomendasikan kepada Dekan Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Sumatera Utara (USU), John Tafbu Ritonga, yang baru berkunjung ke lokasi proyek untuk bisa memberikan penjelasan terkait apa yang terjadi sebenarnya.
“Berminat bicara dengan John Tafbu Ritonga? Beliau baru saja berkunjung ke lapangan secara independen. Karena benar-benar concern dengan situasi terakhir tambang,” katanya lagi.
Anehnya, John Tafbu yang ditanya mengenai situasi terakhir di lokasi tambang malah menyatakan pada prinsipnya tidak ada terjadi apa-apa di area tambang emas tersebut.
“Kebetulan kemarin, saya lihat sepinya di sana (lokasi tambang emas, red),” jawab John Tafbu.
Sebelumnya, (Kadistamben) Sumut, Untungta Kaban, yang mengaku tengah di Jakarta, dalam rangka pertemuan dengan Menteri ESDM, saat dikonfirmasi Sumut Pos via telepon selular dari Medan. Katanya, jadi pertimbangan pemerintah dalam hal ini Pemprovsu tidak lain dan tidak bukan adalah keberadaan para karyawan perusahaan yang akan dirumahkan, ketika perusahaan tidak lagi beroperasi.
“Saat ini saya dan yang lainnya lagi di Jakarta, dalam rangka menemui Menteri ESDM. Sore ini (4/10), kami akan bertemu pihak Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk membahas masalah itu. Rencananya Senin (8/10), kami akan menemui Menteri ESDM.
Persoalan yang dipikirkan adalah bagaimana 2.000 karyawan, dimana 70 persennya sekitar 1.700 karyawannya adalah warga setempat. “Kalau perusahaan berhenti beroperasi, maka pengangguran secara otomatis akan bertambah,” aku Untungta.
Lebih lanjut, Untungta Kaban, mengemukakan perusahaan sudah memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
“Sudah ada persyaratan itu dipenuhi perusahaan. Sekarang tinggal masalah pembuangan air limbah yang masih ditolak warga. Nah, ini yang akan kita minta instruksi dari Menteri ESDM,” tuturnya.(ari)
