MEDAN- Potensi konflik di Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur (Pilgub) Sumut 2013 dinilai sangat tinggi dibanding provinsi lain.
Pemicunya karena sejumlah kepala daerah, mantan jenderal maupun yang masih aktif berdinas, ikut bertarung di ajang pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
“Hasil analisis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyimpulkan potensi konflik Pilgub Sumut 2013 sangat tinggi akibat para calon yang maju dikhawatirkan akan melakukan segala cara untuk memenangi pertarungan,” kata Ketua Bawaslu Pusat, DR Muhammad, saat menghadiri pelantikan 96 anggota Panwas se-Sumut yang dilakukan Ketua Panwas Sumut, David Susanto , di Hotel Grand Kanaya Jalan Darussalam, Medan, Minggu (21/10).
Meski diselingi dengan canda, Muhammad sudah mewanti-wanti mereka yang dilantik agar tetap konsisten dalam menjalankan tugas, terutama dalam melakukan pengawasan jalannya pemilihan kepala daerah.
Diharapkan, mereka yang dilantik tidak menjual integritas hanya untuk memperkaya diri dengan menerima imbalan dari pasangan calon atau tim sukses (TS).
“Ini sebuah tugas berat bagi anda dalam pelaksanaan Pilgub dan verifikasi pasangan calon kedepan. Jangan pemilu sarat KKN nanti masuk angin,” katanya.
Muhammad mengartikan, kalau masuk angin artinya para panwaslu yang dilantik telah menerima upeti dari TS dan bakal calon Gubsu.
“Nah kalau masuk angin pasti akan dikerok. Kalau istilah partai direshuffle,” ungkapnya.
Muhammad mencontohkan, lima tahun lalu ada panwaslukada yang dilantik dalam tempo dua minggu mendapatkan mobil baru.
Kemudian masyarakat melaporkan ke Bawaslu dan dilakukan pemanggilan. “Kami panggil dan banyak alasan. Ada yang dikasih adik-saudara dan istri,” katanya sembari mengatakan kalau masyarakat membuat laporan harus disertai bon faktur pembelian mobil tersebut.
Setelah dilakukan pengusutan, lanjutnya, ternyata mobil baru tersebut diberikan oleh tim sukses (TS) pasangan calon.
Dalam temuan tersebut, Muhammad langsung mengambil sikap dan mengantikan keanggota oknum panwaslu yang bersangkutan.
“Yang bersangkutan langsung kita ganti,” ujarnya.
Dari 96 anggota Panwas se-Sumut itu, beberapa di antaranya dikabarkan sudah pernah menjabat sebagai panwas, ketua panitia pemilihan kecamatan (PPK), dan KPPS.
Bahkan, rumor yang beredar menyebutkan beberapa di antara mereka yang pernah menjabat, tidak memiliki kredibilitas yang dinilai kurang baik.
David Susanto yang dikonfirmasi terkait hal ini tidak bisa memastikan siapa di antara yang dilantik tersebut yang berkinerja kurang baikpada pilgub Sumut lima tahun lalu.
“Saya tidak begitu ingat siapa wajah baru dan lama. Tapi, mereka sebelumnya ada yang menjabat sebagai PPK-PPS dan Panwas serta tokoh maysrakata dan bahkan wartawan,” terangnya.
Ketua Panwas Kota Tebingtinggi, Supriadi ST, yang diminta komentar seusai dilantik mengaku akan komitmen menjalankan tugas. “Kami tetap komit menggelar pilkada jujur, adil dan berkualitas,” jelasnya. Hal senada diakui Ketua Panwas Simalungun, Ulama Tua Saragih.
“Kami akan tetap komit menjalankan tugas dan amanah yang diberikan,” ujarnya.
Secara terpisah, anggota DPRD Sumut, Abu Bokar Tamba, juga mengakui Pilgub Sumut memiliki kerawanan konflik yang cukup tinggi.
Potensi tersebut semakin diperparah oleh berbagai kasus pertanahan yang belum mampu diselesaikan pemerintah.
“Kami khawatirkan kasus tanah akan didompleng oleh mereka yang memiliki kepentingan tertentu dalam Pilgubsu sehingga memicu konflik yang lebih luas dengan pelibatan massa,” katanya. (ari)
